Headline.co.id, Hulu Sungai Utara ~ Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) tengah mempersiapkan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (Pemdi) Tahun 2026 sebagai langkah strategis untuk mempercepat transformasi digital. Sekretaris Daerah Kabupaten HSU, Adi Lesmana, menegaskan pentingnya evaluasi ini dalam rapat persiapan yang diadakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfosandi) Kabupaten HSU pada Kamis (2/7/2026) di Aula Diskominfosandi.
Evaluasi ini merupakan tindak lanjut dari Surat Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB Nomor B/1172/PD.02/2026. Adi Lesmana menekankan bahwa tujuan evaluasi ini bukan hanya untuk mendapatkan nilai baik, tetapi juga untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, dan transparan, serta berorientasi pada pelayanan publik. “Kami mengajak seluruh perangkat daerah untuk bersinergi dan bertanggung jawab terhadap indikator yang menjadi tugas masing-masing,” ujar Adi.
Kepala Diskominfosandi HSU, Jony Rakhman, menambahkan bahwa rapat ini bertujuan untuk menyamakan persepsi seluruh perangkat daerah mengenai pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Tahun 2026. Selain itu, rapat ini juga bertujuan untuk menyusun langkah strategis dan mengidentifikasi dokumen pendukung yang diperlukan agar proses evaluasi dapat berjalan optimal.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Paradigma Baru Penilaian Digital
Kepala Bidang E-Government dan Infrastruktur TIK Diskominfosandi HSU, Muzain, menjelaskan bahwa penilaian akan beralih dari Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ke Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) Tahun 2026. Instrumen baru ini fokus pada pembangunan ekosistem digital yang terintegrasi melalui tujuh aspek dan dua puluh indikator penilaian, dengan aspek kepuasan pengguna layanan sebagai komponen berbobot terbesar.
Strategi dan Tindak Lanjut
Rapat tersebut juga membahas kondisi awal Pemerintah Kabupaten HSU, strategi peningkatan capaian, pembagian tugas perangkat daerah, dan mekanisme penyiapan bukti dukung. Selain itu, dibahas pula pembentukan Tim Koordinasi Pemerintah Digital serta penyusunan rencana tindak lanjut menghadapi tahapan evaluasi yang akan berlangsung mulai Juli hingga Oktober 2026.
Dengan persiapan matang ini, diharapkan penerapan pemerintahan digital di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat terus berkembang dan memberikan pelayanan yang semakin berkualitas kepada masyarakat.
