Headline.co.id, Jakarta ~ Peringatan Hari Anak Sedunia 2026 pada Jumat (20/11/2026) menjadi momentum untuk menyoroti langkah pemerintah Indonesia dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 atau PP TUNAS. Kebijakan tersebut mengatur tanggung jawab penyelenggara platform digital untuk melindungi anak dari berbagai risiko penggunaan internet, termasuk paparan konten berbahaya, perundungan siber, dan eksploitasi seksual. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) telah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksanaannya. Regulasi ini diterapkan melalui pembatasan akses berdasarkan usia, penilaian risiko layanan, serta kewajiban perlindungan yang harus dipenuhi penyelenggara sistem elektronik.
Pada momentum Hari Anak Sedunia 2026, kebijakan tersebut menjadi bagian penting dari upaya menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi anak-anak Indonesia. Pemerintah tidak hanya menekankan peran orang tua dalam melakukan pengawasan, tetapi juga mewajibkan penyelenggara platform digital menerapkan mekanisme perlindungan sesuai tingkat risiko layanan yang disediakan.
Peringatan Hari Anak Sedunia 2026 juga bertepatan dengan kampanye UNICEF bertema “My Day, My Rights, My Future” atau “Hariku, Hakku, Masa Depanku”. Tema tersebut mengingatkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, mengakses informasi yang aman, serta menyampaikan pendapat mengenai lingkungan dan masa depan mereka, termasuk dalam penggunaan teknologi digital.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Apa Itu PP TUNAS dan Bagaimana Aturannya?
PP TUNAS merupakan singkatan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak.
Peraturan tersebut menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk memperkuat tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam memastikan keamanan anak ketika menggunakan layanan digital.
Ketentuan pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 yang ditetapkan dan diundangkan pada 6 Maret 2026.
Aturan tersebut mencakup batasan usia pengguna anak, mekanisme verifikasi usia, desain perlindungan anak, penilaian tingkat risiko, serta kewajiban penyelenggara platform digital dalam mengelola layanan yang berpotensi diakses anak.
Dalam regulasi itu, pemerintah menempatkan penyelenggara sistem elektronik sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap keamanan produk, layanan, dan fitur digital yang disediakan.
Dengan demikian, upaya perlindungan anak tidak hanya dilakukan setelah muncul laporan kekerasan atau eksploitasi, tetapi juga melalui pengaturan sistem dan fitur untuk mengurangi risiko sejak awal.
Anak di Bawah 16 Tahun Dibatasi Mengakses Platform Digital Berisiko Tinggi
Salah satu ketentuan penting dalam pelaksanaan PP TUNAS adalah pembatasan akses akun anak berusia di bawah 16 tahun pada platform digital yang memiliki profil risiko tinggi.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah pemerintah untuk mengurangi paparan risiko digital terhadap anak.
“Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi termasuk media sosial dan layanan jejaring,” ujar Meutya di Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2026), sebagaimana disampaikan dalam keterangan resmi Kemkomdigi.
Pemerintah memulai penerapan kebijakan tersebut secara bertahap pada 28 Maret 2026.
Pada tahap awal, sejumlah platform yang menjadi sasaran implementasi meliputi YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox.
Namun, pembatasan tersebut tidak berarti seluruh anak berusia di bawah 16 tahun dilarang menggunakan internet.
Ketentuan pembatasan akun berlaku terhadap layanan atau fitur yang dikategorikan berisiko tinggi sesuai mekanisme penilaian dan penetapan profil risiko dalam regulasi.
Sementara itu, penggunaan layanan digital lainnya tetap mengacu pada ketentuan usia, tingkat risiko, serta persyaratan perlindungan anak yang berlaku.
Pemerintah Klaim 28 Juta Anak Mendapat Perlindungan Digital
Pelaksanaan PP TUNAS mulai menunjukkan perkembangan berdasarkan evaluasi yang diumumkan Kementerian Komunikasi dan Digital pada 14 September 2026.
Dalam evaluasi enam bulan implementasi kebijakan, Kemkomdigi menyatakan sekitar 28 juta anak di Indonesia telah mendapatkan perlindungan dari berbagai risiko di ruang digital melalui penerapan kewajiban perlindungan pada platform.
Angka tersebut merupakan hasil evaluasi yang dilaporkan pemerintah dan tidak dapat diartikan bahwa seluruh risiko kejahatan digital terhadap anak telah berhasil dihilangkan.
Kemkomdigi mencatat hingga 6 September 2026 sebanyak 252 produk, layanan, dan fitur digital dari 94 penyelenggara sistem elektronik telah menyelesaikan proses penilaian mandiri.
Dari jumlah tersebut, pemerintah telah memverifikasi 60 produk, layanan, dan fitur. Hasilnya, sebanyak 38 dinilai memiliki profil risiko rendah, sedangkan 22 lainnya masuk kategori risiko tinggi.
Sebanyak 42 produk, layanan, dan fitur telah ditetapkan profil risikonya melalui keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan evaluasi tersebut penting untuk memastikan platform menjalankan kewajiban perlindungan anak secara nyata.
“Kami melihat ada platform yang sudah mengambil langkah konkret, tetapi masih ada yang perlu memenuhi kewajibannya,” ujar Meutya dalam konferensi pers evaluasi PP TUNAS di Jakarta, Senin (14/9/2026).
Sebagai salah satu contoh implementasi, Kemkomdigi melaporkan bahwa Roblox menerapkan mekanisme pembatasan berbasis usia dan mengalihkan sekitar 23 juta akun pengguna di bawah usia 16 tahun ke pengaturan perlindungan yang lebih ketat.
Pemerintah juga memberikan kesempatan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk menyelesaikan kewajiban penilaian mandiri hingga 31 Desember 2026.
Platform Digital Wajib Memperhatikan Usia dan Risiko Pengguna
Melalui PP TUNAS dan aturan pelaksanaannya, penyelenggara platform digital diwajibkan memperhatikan kelompok usia pengguna anak ketika menyediakan produk, layanan, maupun fitur.
Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 mengelompokkan usia anak dalam beberapa rentang, yaitu 3–5 tahun, 6–9 tahun, 10–12 tahun, 13–15 tahun, serta 16 tahun hingga sebelum berusia 18 tahun.
Pengelompokan tersebut digunakan untuk menyesuaikan persyaratan penggunaan layanan dengan tahapan perkembangan dan kebutuhan perlindungan anak.
Penyelenggara sistem elektronik juga harus menyediakan mekanisme verifikasi pengguna anak dan melakukan penilaian tingkat risiko terhadap layanan yang disediakan.
Penilaian tersebut menjadi dasar untuk menentukan langkah perlindungan yang sesuai, termasuk pengaturan akun dan fitur berdasarkan risiko serta usia pengguna.
Penerapan perlindungan ini penting karena anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam memahami informasi, mengenali ancaman, dan mengambil keputusan ketika menggunakan internet.
Melalui pengaturan tersebut, pemerintah berupaya memastikan tanggung jawab keamanan digital tidak sepenuhnya dibebankan kepada keluarga.
Cyber Grooming dan Perundungan Siber Jadi Ancaman yang Perlu Diwaspadai
Penguatan perlindungan melalui PP TUNAS juga relevan dengan berbagai bentuk ancaman yang dapat dialami anak di ruang digital.
Salah satunya adalah cyber grooming, yakni pendekatan manipulatif melalui teknologi digital untuk membangun kepercayaan dan kedekatan emosional dengan anak dengan tujuan eksploitasi seksual.
Pelaku dapat memanfaatkan media sosial, aplikasi percakapan, maupun gim daring untuk menjalin komunikasi dengan anak.
Pendekatan dapat bermula dari perhatian, pujian, atau pemberian hadiah, sebelum berkembang menjadi manipulasi emosional, permintaan merahasiakan hubungan, hingga eksploitasi.
Selain cyber grooming, anak juga berpotensi menghadapi perundungan siber, penipuan daring, serta paparan materi yang tidak sesuai dengan usia dan perkembangannya.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid sebelumnya mengingatkan bahwa perkembangan teknologi menghadirkan tantangan yang tidak mudah bagi keluarga.
“Anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, seperti paparan pornografi, perundungan siber, hingga penipuan online. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian menghadapi kekuatan algoritma,” ujar Meutya pada 6 Maret 2026.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keamanan anak membutuhkan tanggung jawab bersama antara pemerintah, penyedia layanan digital, keluarga, dan masyarakat.
UNICEF Dorong Perlindungan Hak Anak di Ruang Digital
Di tengah penerapan kebijakan perlindungan digital, UNICEF mengingatkan pentingnya mendengarkan pendapat dan pengalaman anak sebagai bagian dari pemenuhan hak mereka.
Melalui tema Hari Anak Sedunia 2026, UNICEF mengajak orang tua, sekolah, pemerintah, dan masyarakat memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan pandangannya.
“Kami mengajak semua orang untuk mendengarkan anak-anak, belajar dari pengalaman mereka, dan memastikan suara mereka didengar,” tulis UNICEF melalui panduan resmi peringatan Hari Anak Sedunia 2026.
Menurut UNICEF, mendengarkan pendapat anak dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri, kemampuan berpikir kritis, dan hubungan yang lebih terbuka dengan orang tua.
Pendekatan tersebut juga relevan dalam pendidikan keamanan digital karena anak perlu merasa nyaman ketika ingin melaporkan pengalaman tidak menyenangkan di internet.
Anak yang menghadapi ancaman, tekanan, atau komunikasi mencurigakan membutuhkan lingkungan yang mendukung agar berani meminta bantuan.
Karena itu, pembatasan akses melalui regulasi perlu diimbangi dengan pendidikan literasi digital dan komunikasi keluarga yang terbuka.
Orang Tua Tetap Berperan dalam Perlindungan Digital Anak
Meskipun pemerintah telah memperkuat regulasi, orang tua tetap memiliki peran penting dalam mendampingi aktivitas digital anak.
Pendampingan dapat dimulai dengan mengenali aplikasi yang digunakan, memahami cara kerja fitur komunikasi, serta memastikan pengaturan privasi akun telah disesuaikan dengan usia anak.
Orang tua juga perlu mengajarkan pentingnya menjaga informasi pribadi, seperti alamat rumah, nomor telepon, kata sandi, dan lokasi sekolah agar tidak dibagikan sembarangan.
Anak perlu memahami bahwa mereka berhak menolak permintaan yang membuatnya tidak nyaman, termasuk ketika diminta mengirimkan foto pribadi atau merahasiakan komunikasi dari keluarga.
Apabila muncul dugaan kekerasan atau eksploitasi digital, keluarga perlu mengutamakan keselamatan dan kondisi psikologis anak.
Laporan dugaan kekerasan terhadap anak dapat disampaikan melalui layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Masyarakat dapat menghubungi layanan tersebut melalui telepon 129 atau WhatsApp 08111-129-129.
Peringatan Hari Anak Sedunia 20 November 2026 menjadi pengingat bahwa perlindungan anak di era teknologi tidak cukup hanya dilakukan melalui pengawasan keluarga atau pembatasan penggunaan perangkat digital.
Penerapan PP TUNAS diharapkan dapat mendorong penyelenggara platform untuk lebih bertanggung jawab dalam menyediakan layanan yang aman, sesuai usia, dan memperhatikan hak anak.
Dengan pengawasan pemerintah, kepatuhan platform digital, serta dukungan keluarga dan sekolah, anak-anak diharapkan dapat memanfaatkan teknologi untuk belajar, berkomunikasi, dan mengembangkan kemampuan tanpa mengabaikan keselamatan serta hak-hak mereka.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.















