Headline.co.id ~ Headline.co.id, Siaran Pers Kementerian Komunikasi dan Digital — Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menangani 26.869 konten pornografi anak sepanjang Oktober 2024 hingga November 2026. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan penanganan kejahatan seksual terhadap anak di ruang digital tidak cukup dengan menghapus konten, tetapi juga perlu melacak pelaku, membongkar jaringan distribusi, dan melindungi korban. Ia menyampaikan hal itu dalam Dialog Kebangsaan bertema Strategi Penegakan Hukum dan Penanganan Tindak Pidana Siber di Gedung Bhayangkari, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026). Menurut Meutya, penyebaran melalui beragam kanal digital dan perkembangan teknologi menuntut kerja sama pemerintah, aparat penegak hukum, serta perusahaan platform.
“Karena banyak sekali tindakan atas kejahatan-kejahatan digital yang memang perlu dilakukan bersama-sama, bersinergi,” ujar Meutya dalam dialog tersebut.
Konten pornografi anak menyebar lewat beragam kanal
Meutya menjelaskan, perkembangan teknologi membuat pola penyebaran konten pornografi anak semakin kompleks. Materi bermuatan seksual dapat beredar melalui media sosial, aplikasi percakapan, hingga fitur siaran langsung. Karena itu, pengawasan perlu dilakukan secara adaptif dan kolaboratif, bukan hanya mengandalkan penghapusan konten setelah materi tersebar.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Sejumlah pengungkapan kepolisian menunjukkan beragamnya modus yang digunakan. Pada Juli 2026, Bareskrim Polri membongkar jaringan eksploitasi seksual anak yang memanfaatkan media sosial dan Telegram untuk menjaring korban. Kemudian, pada September 2026, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengungkap praktik siaran langsung bermuatan pornografi melalui TikTok dan Tevi. Dalam pengungkapan itu, enam orang diamankan sebagai tersangka.
Meutya juga menyoroti pemanfaatan kecerdasan artifisial untuk menghasilkan konten seksual dengan karakter maupun objek digital. Menurut dia, perkembangan tersebut menambah tantangan pengawasan karena konten bermuatan seksual tidak selalu menampilkan representasi manusia secara nyata.
Meutya minta platform mengacu pada hukum nasional
Selain keragaman kanal dan teknologi, Meutya menilai perbedaan penafsiran pemerintah dan perusahaan platform digital mengenai kategori pornografi perlu diperhatikan. Ia menegaskan, aktivitas bermuatan seksual yang ditampilkan secara terbuka di media sosial harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
Meutya mengingatkan perusahaan teknologi agar tidak hanya menggunakan pedoman komunitas atau *community guidelines* internal saat menentukan kelayakan suatu konten. Standar internal, kata dia, tetap perlu mengacu pada hukum nasional ketika perusahaan beroperasi dan menyediakan layanan bagi masyarakat Indonesia.
“Mereka harus mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia. Tidak boleh hanya memakai community guidelines-nya atau mengikuti standar internasional saja,” jelasnya.
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Regulasi tersebut mengatur tanggung jawab penyelenggara platform digital untuk menyediakan layanan yang sesuai dengan usia dan tingkat risiko bagi anak.
Meutya mengatakan, pelindungan anak di ruang digital tidak dapat menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Perusahaan teknologi perlu aktif mengawasi konten di platform masing-masing. Ia menyebut pemerintah tidak dapat memutus akses secara langsung terhadap setiap konten di dalam sistem platform tanpa keterlibatan penyelenggara.
Karena itu, perusahaan platform didorong memperkuat teknologi moderasi dan melakukan pengawasan aktif untuk mencegah penyebaran materi ilegal, termasuk konten pornografi yang membahayakan anak.
“Mereka harus mau investasi di teknologi moderasi konten,” tegas Meutya.
Penanganan perlu menjangkau pelaku dan jaringan
Meutya menekankan, penghapusan konten perlu disertai upaya untuk menelusuri pelaku dan membongkar jaringan yang menyebarkan materi ilegal. Penanganan juga harus mencakup perlindungan terhadap korban. Kompleksitas kanal digital, pemanfaatan teknologi baru, dan perbedaan standar penilaian konten membuat koordinasi antarpihak menjadi penting.
Ia juga menilai kapasitas aparat penegak hukum dan jajaran pemerintah perlu ditingkatkan untuk menghadapi modus kejahatan digital yang terus berkembang. Pemahaman teknologi, kemampuan investigasi di ruang digital, serta koordinasi antarlembaga diperlukan agar penanganan dapat menjangkau pelaku dan jaringan di balik penyebaran konten.
“Kompleksitas ini memerlukan upskilling dan upgrading dari kita semua, baik di Kemkomdigi maupun dari pihak kepolisian,” pungkasnya.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
![[Siaran Pers] 26 Ribu Konten Pornografi Anak Ditangani, Meutya Hafid Tekankan Pentingnya Pelacakan Pelaku dan Pelindungan Korban](https://www.headline.co.id/wp-content/uploads/2026/11/siaran-pers-26-ribu-konten-pornografi-anak-ditangani-meutya-hafid-tekankan-pentingnya-pelacakan-pelaku-dan-pel.jpg)















