Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) berkomitmen untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Komitmen ini diwujudkan melalui peluncuran Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik untuk Badan Publik se-Kalimantan Barat Tahun 2026. Acara ini diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, di Ruang Data Analytic Room (DAR) pada Selasa, 9 Juni 2026.
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dalam sambutannya, Gubernur Ria Norsan mengapresiasi kehadiran semua pihak dan berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi di badan publik di Kalimantan Barat.
“Kegiatan ini bukan hanya sekadar agenda tahunan, tetapi menjadi ruang bersama untuk memperkuat sinergi, saling belajar, dan membangun komitmen menghadirkan layanan informasi yang semakin terbuka kepada masyarakat,” ujar Ria Norsan. Ia menekankan bahwa keterbukaan informasi adalah amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi serta mendorong partisipasi publik dalam mengawal jalannya pemerintahan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Ria Norsan menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan tanggung jawab pemerintah dalam menghadirkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. “Bagi pemerintah sendiri, aturan ini menjadi mandat penting yang mewajibkan setiap badan publik untuk terus membenahi pengelolaan data dan mempermudah akses pelayanan informasi bagi masyarakat luas,” lanjutnya.
Menurut Gubernur, monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat adalah instrumen penting untuk mengukur tingkat kepatuhan dan kualitas pelayanan informasi badan publik. Ia meminta seluruh pimpinan badan publik agar menjadikan Monev sebagai sarana evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan. “Jangan melihat penilaian ini sebagai beban, tetapi jadikan sebagai motivasi untuk terus memperbaiki pelayanan dan meningkatkan kepercayaan publik,” pesannya.
Lebih lanjut, Gubernur mengajak seluruh badan publik untuk terus bergerak maju dalam membangun budaya keterbukaan informasi. “Mari terus bergerak maju meningkatkan kualitas pelayanan demi menghadirkan layanan informasi publik yang transparan, prima, dan sesuai dengan standar terbaik yang diharapkan masyarakat,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Ria Norsan juga menyambut positif laporan Ketua Komisi Informasi Pusat yang menyebut Kalimantan Barat berhasil masuk dalam jajaran 10 besar nasional dalam keterbukaan informasi publik. “Prestasi ini menjadi bukti bahwa komitmen keterbukaan informasi di Kalimantan Barat semakin kuat. Capaian ini harus menjadi pemicu untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di semua lini,” ungkapnya.
Sebagai informasi, Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 diikuti oleh 180 badan publik yang terbagi dalam enam kategori, yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi, Pemerintahan Desa, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), OPD Kabupaten/Kota, serta lembaga legislatif. Partisipasi seluruh unsur tersebut menjadi wujud komitmen bersama dalam memperkuat budaya keterbukaan informasi di seluruh wilayah Kalimantan Barat.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
