Headline.co.id, Padang ~ Pemerintah Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, memperkuat validasi data Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) untuk memastikan bantuan sosial tersalurkan kepada warga yang berhak. Hingga akhir Juli 2026, sebanyak 17.221 Kartu Keluarga (KK) telah terdaftar dalam sistem Perlinsos dan masih menjalani proses validasi berdasarkan kriteria penerima manfaat. Pendataan dilakukan di 13 kelurahan dengan dukungan 294 agen aktif yang mendampingi masyarakat dalam pendaftaran dan verifikasi data. Langkah ini ditempuh Pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan akurasi data kesejahteraan sekaligus meminimalkan kesalahan sasaran bantuan.
Validasi Data Perlinsos Dilakukan di 13 Kelurahan
Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Koto Tangah, Wahyudi Edwar, mengatakan proses pendataan dan verifikasi masih berlangsung di seluruh wilayah kecamatan. Para agen aktif membantu masyarakat mendaftarkan serta memastikan kesesuaian data yang diperlukan dalam sistem Perlinsos.
Program tersebut diperuntukkan bagi keluarga prasejahtera, masyarakat rentan miskin, dan warga yang terdampak kondisi sosial maupun ekonomi. Penentuan penerima dilakukan sesuai kriteria Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Dalam rangka memastikan penyaluran bantuan sosial dan program Perlindungan Sosial tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak, kami mengimbau masyarakat untuk proaktif melakukan pengecekan dan pendaftaran data diri melalui mekanisme resmi yang telah disediakan oleh pemerintah,” ujar Wahyudi, Kamis (30/7/2026).
Ribuan KK Masih Diverifikasi untuk PKH dan BPNT
Data sementara menunjukkan verifikasi calon penerima dilakukan untuk sejumlah program bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Dalam proses verifikasi PKH, tercatat 15.233 KK telah masuk pendataan. Sebanyak 3.786 KK dinilai berpotensi layak menerima bantuan, sedangkan 11.417 KK dinyatakan tidak layak. Adapun 30 KK lainnya masih menjalani verifikasi lanjutan.
Untuk BPNT, jumlah KK yang telah terdata mencapai 16.847. Dari jumlah tersebut, 9.453 KK berpotensi layak menerima bantuan dan 7.362 KK dinyatakan tidak memenuhi kriteria. Sementara itu, 32 KK masih berada dalam proses verifikasi.
Hasil pendataan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sosial. Data itu juga digunakan untuk meminimalkan kemungkinan bantuan diterima oleh pihak yang tidak sesuai kriteria.
Masyarakat Diminta Memperbarui Data
Wahyudi menegaskan, keberhasilan Program Perlinsos tidak hanya bergantung pada pemerintah. Masyarakat juga perlu berperan aktif dengan memperbarui data dan memastikan informasi yang tercatat sesuai dengan kondisi sebenarnya.
“Mari bersama-sama kita wujudkan penyaluran bantuan sosial yang adil, transparan, dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Pemerintah Kota Padang mengimbau masyarakat memantau status kepesertaan bantuan sosial secara berkala melalui kanal resmi Kementerian Sosial. Informasi mengenai status kepesertaan juga dapat diperoleh melalui kantor kelurahan.
Pembaruan data secara berkelanjutan diharapkan membuat penyaluran bantuan sosial semakin akurat dan transparan. Pemerintah Kota Padang juga berharap langkah tersebut dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat yang membutuhkan serta mendukung efektivitas berbagai program pengentasan kemiskinan di daerah.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
