Headline.co.id, Jakarta ~ Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, menginstruksikan seluruh kepala daerah di Indonesia untuk memprioritaskan program swasembada pangan nasional. Arahan ini disampaikan agar kepala daerah tidak mengabaikan program tersebut demi memenuhi janji politik di tingkat lokal. Pernyataan ini disampaikan oleh Wamendagri dalam keterangan resmi pada rapat koordinasi pengendalian inflasi dan ketahanan pangan nasional yang berlangsung di Jakarta, Sabtu (16/5/2026).
Wamendagri menekankan pentingnya sinkronisasi yang solid pemerintah pusat dan daerah sebagai kunci utama dalam menjaga stabilitas harga serta ketersediaan pangan. Hal ini dianggap penting terutama di tengah dinamika geopolitik global saat ini. Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah daerah didorong untuk memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya melalui alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT), guna melakukan intervensi pasar dan memperlancar distribusi bahan pangan.
Selain optimalisasi anggaran, Bima Arya juga menekankan pentingnya sensitivitas para pemimpin daerah terhadap kondisi riil di masyarakat. Kepala daerah diminta untuk turun langsung ke lapangan guna memantau jalur distribusi, mengawasi rantai produksi, serta mengecek harga komoditas secara berkala agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi sejak dini. “Kepala daerah harus aktif memantau dan mengawasi agar tidak terjadi gangguan pasokan,” ujar Bima Arya.
Sebagai bentuk pengawasan, pemerintah pusat konsisten menjalankan pengendalian inflasi melalui rapat koordinasi rutin yang telah digelar sejak 24 Oktober 2022. Dalam sistem pengawasan ini, pemerintah menerapkan mekanisme insentif fiskal berbasis penghargaan dan evaluasi untuk memacu keaktifan daerah dalam menjaga stabilitas harga. Wamen Bima Arya juga menyampaikan apresiasinya kepada Bank Indonesia atas inisiatif pengendalian inflasi yang dinilai sukses membangun integrasi sistem pangan dari hulu hingga hilir.
