Headline.co.id, Banda Aceh ~ Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) 2027 di Hotel Grand Nanggroe, Rabu (8/4/2026). Dalam sambutannya, M. Nasir menekankan pentingnya forum ini sebagai tahap krusial dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Forum ini tidak hanya formalitas, tetapi juga menjadi wadah strategis untuk menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah.
M. Nasir menyatakan bahwa forum ini adalah sarana penting untuk menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, sehingga tercipta sinergi yang kuat pemerintah pusat dan daerah. Ia menjelaskan bahwa melalui forum ini, para pemangku kepentingan dapat memberikan masukan konstruktif untuk meminimalisir potensi tumpang tindih program, ketidaktepatan sasaran, serta penyusunan indikator kinerja yang kurang relevan.
Sekda menyoroti pentingnya RKPA 2027 sebagai penghubung rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah nasional. Konsistensi dan keselarasan perencanaan menjadi kunci agar implementasi pembangunan berjalan efektif di lapangan. Pada kesempatan itu, Pemerintah Aceh mengusung tema pembangunan 2027, yaitu percepatan pemulihan pascabencana melalui pembangunan yang tangguh dan berkelanjutan.
Tema tersebut dijabarkan dalam sepuluh prioritas utama, termasuk penguatan syariat Islam, penurunan angka kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, transformasi digital, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan hidup. M. Nasir juga memaparkan sejumlah indikator makro pembangunan Aceh yang masih menjadi tantangan. Hingga 2025, pertumbuhan ekonomi Aceh secara kumulatif tercatat sebesar 2,97 persen, yang turut dipengaruhi oleh bencana alam pada akhir tahun sebelumnya.
Target pertumbuhan ekonomi pada 2029 ditetapkan mencapai 6,6 persen. Sementara itu, tingkat kemiskinan pada September 2025 masih berada di angka 12,22 persen. Pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga kisaran 6,39 hingga 7,39 persen pada 2029. Menurut Sekda, capaian tersebut memerlukan langkah yang terarah melalui program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama di tengah inflasi tahunan yang mencapai 5,31 persen hingga Maret 2026. Penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi dan berbagai program strategis lainnya dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai daerah yang rawan bencana, Aceh diharapkan mampu mengintegrasikan perencanaan pembangunan dengan dokumen penanggulangan bencana, termasuk rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
“Pembangunan ke depan harus adaptif terhadap risiko, sehingga tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga melindungi masyarakat dan aset daerah,” kata M. Nasir. Pada akhir kegiatan, Sekda mengajak seluruh peserta forum untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan demi menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.
