Headline.co.id, Jakarta ~ Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri memperkuat koordinasi untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra, terutama di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Penguatan ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatra yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian pada Kamis (15/1/2026).
Rapat tersebut membahas perkembangan penanganan pascabencana, mulai dari pendataan dampak, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, hingga progres rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur serta layanan pemerintahan. Dalam forum ini, ditekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait agar pelaksanaan program pemulihan berjalan terarah dan tepat sasaran.
Posko rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi salah satu fokus utama. Posko ini diharapkan mampu menyajikan informasi kegiatan secara rinci, memantau perkembangan pelaksanaan di lapangan, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang akurat dan terkini. Pendekatan ini dinilai penting untuk memastikan setiap tahapan pemulihan dapat berjalan sesuai kebutuhan daerah terdampak.
Selain aspek teknis, rapat juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang terkoordinasi. Informasi terkait penanganan pascabencana diharapkan dapat disampaikan secara konsisten, jelas, dan akurat kepada masyarakat, sehingga perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dipantau secara terbuka dan meningkatkan kepercayaan publik.
Khusus terkait komunikasi publik, Mendagri menugaskan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan sebagai contact person utama dalam penyampaian informasi penanganan pascabencana, yang terintegrasi dengan Media Center Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi). “Untuk komunikasi publik yang di Aceh, posko harus spesifik menampilkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Aceh, dengan progres hari per hari, kontak person Pak Safrizal, yang merupakan Dirjen Bina Adwil Kemendagri, mantan Pj Gubernur Aceh (2024-2025) yang juga orang Aceh,” ujar Mendagri.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA, menyatakan kesiapan jajarannya untuk mengoptimalkan peran posko rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai pusat data, koordinasi, dan informasi publik. “Kami siap menjalankan arahan dengan memperkuat fungsi posko sebagai pusat pengelolaan data, koordinasi lintas sektor, sekaligus sarana komunikasi publik agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Safrizal.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri, berkomitmen untuk terus mengawal Satuan Tugas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra, melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan dukungan terhadap pemerintah daerah, sekaligus mendorong percepatan pemulihan wilayah terdampak agar aktivitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan dapat segera kembali berjalan normal.
