Headline.co.id, Mataram ~ KONI Pusat mengevaluasi venue dan fasilitas pendukung PON XXII/2028 di Nusa Tenggara Barat (NTB). Evaluasi dilakukan bersama 30 Technical Delegate (TD) melalui peninjauan langsung ke sejumlah calon lokasi pertandingan pada Rabu (28/10/2026). Hasilnya, sejumlah venue belum memenuhi persyaratan, sementara lokasi lainnya dapat digunakan dengan catatan perbaikan. Penilaian itu dilakukan untuk memastikan setiap venue sesuai dengan standar teknis cabang olahraga yang akan dipertandingkan.
Wakil Ketua Umum I KONI Pusat Mayjen TNI (Purn.) Suwarno mengatakan, visitasi tersebut bertujuan memperoleh gambaran objektif mengenai kondisi aktual setiap calon venue. Para TD diminta menyampaikan hasil peninjauan berdasarkan kondisi yang mereka temukan di lapangan.
“Kami datang bersama para Technical Delegate untuk memastikan kondisi riil venue yang ada di lapangan. Nantinya, masing-masing TD akan menyampaikan informasi berdasarkan hasil peninjauan tersebut,” ujar Suwarno dalam pertemuan dengan jajaran pemerintah daerah dan KONI NTB di Kantor Gubernur NTB, Mataram.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Sejumlah Venue PON NTB Ditinjau
Tim visitasi meninjau fasilitas pertandingan dan kesesuaiannya dengan kebutuhan teknis masing-masing cabang olahraga. Untuk cabang olahraga kabaddi, tim mengunjungi sebuah gelanggang olahraga (GOR).
Calon venue soft tenis yang ditinjau meliputi Lapangan Bulog, Lapangan PLN, dan Lapangan DPR. Sementara itu, venue untuk cabang muaythai mencakup Teras Udayana, GOR 17, dan Asrama Haji.
Peninjauan juga dilakukan terhadap Kolam Renang Udayana yang direncanakan menjadi lokasi pertandingan selam kolam. Untuk selam laut, tim mengevaluasi kawasan Sekotong. GOR 17 Mataram turut menjadi salah satu lokasi yang masuk dalam peninjauan.
Suwarno meminta para TD menyampaikan hasil evaluasi secara terbuka dan objektif. Menurut dia, catatan tersebut diperlukan agar kekurangan pada setiap venue dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait.
Hasil penilaian akan menjadi bahan bagi pemerintah daerah dan penyelenggara untuk menentukan kebutuhan pembenahan sebelum pertandingan PON XXII/2028 berlangsung. Kesiapan venue, kata Suwarno, juga membutuhkan koordinasi KONI, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.
Keterlibatan perangkat daerah diperlukan agar tindak lanjut hasil evaluasi dapat direncanakan sesuai kebutuhan teknis dan tahapan persiapan PON. Dengan koordinasi tersebut, pembenahan venue dapat disusun berdasarkan kebutuhan masing-masing cabang olahraga.
KONI Minta Pembentukan PB PON Dipercepat
Selain mengevaluasi venue, KONI Pusat mendorong percepatan pembentukan Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) di NTB. Pemerintah daerah diharapkan segera menyusun daftar personel yang akan terlibat dalam kepanitiaan untuk kemudian dilaporkan kepada Gubernur NTB.
Pembentukan PB PON diperlukan untuk memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab setiap bidang. Struktur kepanitiaan tersebut juga menjadi dasar dalam menyusun kebutuhan operasional serta anggaran penyelenggaraan PON XXII/2028.
Suwarno menjelaskan, setelah PB PON terbentuk, Ketua Umum KONI Pusat akan melantik dan memberikan pembekalan teknis kepada seluruh bidang yang terlibat. Bidang tersebut meliputi pertandingan, prasarana, konsumsi, transportasi, akomodasi, hubungan masyarakat, dan kesehatan.
“Dengan demikian, panitia dapat menyusun rencana anggaran secara akurat sesuai kebutuhan penyelenggaraan,” ungkapnya.
Perencanaan itu diharapkan membantu panitia mengidentifikasi kebutuhan setiap bidang sejak awal. Kesiapan fasilitas, dukungan logistik, layanan peserta, dan kebutuhan pertandingan selanjutnya dapat disusun berdasarkan hasil evaluasi serta perhitungan yang terukur.
Pemprov NTB Siapkan Tindak Lanjut
Pemerintah Provinsi NTB menyatakan akan menindaklanjuti catatan hasil visitasi KONI Pusat. Asisten Sekretaris Daerah I NTB Dr. H. Fathul Ghani mengatakan, pemerintah daerah akan mengundang seluruh ketua pengurus provinsi cabang olahraga untuk membahas hasil evaluasi dan keputusan KONI Pusat.
“Kami akan mengundang seluruh Ketua Pengurus Provinsi cabang olahraga untuk kembali meninjau hasil evaluasi serta catatan dan keputusan dari KONI Pusat. Hal tersebut menjadi harapan kami agar seluruh masukan dapat ditindaklanjuti dengan baik,” ujar Fathul Ghani.
Ia menambahkan, hasil pertemuan dan evaluasi tersebut akan menjadi bahan laporan kepada pimpinan. Laporan itu diperlukan untuk menentukan langkah lanjutan dalam persiapan PON XXII/2028 di NTB.
Evaluasi venue dan pembentukan PB PON merupakan bagian dari tahapan persiapan NTB sebagai salah satu provinsi tuan rumah PON XXII/2028 bersama Nusa Tenggara Timur. Tindak lanjut terhadap standar fasilitas, pembagian tanggung jawab, dan perencanaan anggaran diperlukan agar kebutuhan teknis setiap cabang olahraga dapat dipenuhi sebelum kompetisi berlangsung.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
