Headline.co.id, Bandung ~ Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Jawa Barat, Agita Nurfianti, meminta pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) diperkuat agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Permintaan itu disampaikan dalam kegiatan reses penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Bandung, Jumat (23/10/2026). Agita menilai evaluasi capaian daerah, layanan jemput bola, serta kemudahan akses antar-Puskesmas diperlukan karena sebagian warga menghadapi kendala jarak, waktu, dan biaya transportasi. Masukan tersebut dibahas dalam inventarisasi materi pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya terkait Program CKG.
Dalam pertemuan Komite III DPD RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 itu, Agita menyoroti perbedaan capaian pelaksanaan CKG antardaerah di Jawa Barat. Ia meminta pemerintah mengidentifikasi kendala di daerah yang capaian programnya masih rendah, termasuk Kota Bekasi.
“Perlu kita gali lagi strategi atau langkah apa yang bisa dilakukan untuk daerah-daerah yang capaiannya masih rendah, termasuk kota-kota besar seperti Bekasi. Kita perlu mengetahui apa kendalanya dan bagaimana solusi yang paling tepat agar pelaksanaan CKG bisa lebih optimal,” ujar Agita.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Menurut Agita, daerah yang berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dapat menjadi rujukan bagi wilayah lain. Namun, praktik baik tersebut perlu disesuaikan dengan karakteristik penduduk, kondisi geografis, dan kapasitas pelayanan kesehatan masing-masing daerah.
Program Cek Kesehatan Gratis Perlu Perluas Kolaborasi
Agita mendorong pelibatan sektor pendidikan untuk memperluas jangkauan Program Cek Kesehatan Gratis. Sekolah dari jenjang taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), SMA/SMK, hingga perguruan tinggi dinilai dapat menjadi jalur terorganisasi untuk menjangkau masyarakat sesuai kelompok usia dan kebutuhan pemeriksaan kesehatan.
“Menurut saya, sektor pendidikan merupakan salah satu jalur yang paling efektif untuk menjangkau masyarakat. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA/SMK, hingga perguruan tinggi, semuanya memiliki potensi untuk mendukung pelaksanaan CKG sesuai kelompok usia dan kebutuhan pemeriksaan kesehatan,” katanya.
Dalam diskusi tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat menyampaikan bahwa sejumlah perguruan tinggi telah berpartisipasi dalam pelaksanaan CKG. Kolaborasi itu dinilai masih dapat dikembangkan untuk memperluas cakupan pemeriksaan dan meningkatkan keterjangkauan layanan bagi kelompok usia yang berbeda.
Selain institusi pendidikan, Agita menilai koordinasi dengan rumah sakit perlu diperkuat untuk mendukung pelayanan kesehatan bagi bayi baru lahir. Fasilitas kesehatan dapat menjadi salah satu jalur untuk menjangkau kelompok sasaran dan mendukung deteksi dini kondisi kesehatan sesuai kebutuhan serta ketentuan pelayanan yang berlaku.
Puskesmas Keliling Diusulkan Mendukung Pemeriksaan
Agita juga mempertanyakan kemungkinan pemanfaatan Puskesmas Keliling untuk mendukung pemeriksaan atau skrining kesehatan, bukan hanya pengobatan. Usulan itu diarahkan untuk menjangkau masyarakat yang mengalami keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan.
“Puskesmas Keliling ini apakah bisa dimanfaatkan juga untuk mendukung pemeriksaan atau skrining kesehatan, bukan hanya pengobatan? Kalau pelayanan bisa lebih dekat dengan masyarakat, tentu akan membantu mereka yang selama ini terkendala jarak untuk datang ke fasilitas kesehatan,” ujarnya.
Menurut Agita, pemanfaatan layanan bergerak tersebut perlu dikaji bersama dinas kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Kajian diperlukan agar pelaksanaannya sesuai dengan kapasitas tenaga medis, ketersediaan sarana, serta mekanisme pemeriksaan yang berlaku.
Pendekatan jemput bola diharapkan memberi lebih banyak kesempatan kepada masyarakat untuk mengakses pemeriksaan kesehatan tanpa menempuh perjalanan jauh. Namun, penerapannya tetap memerlukan perencanaan sasaran dan koordinasi agar layanan dapat menjangkau warga yang paling membutuhkan.
Akses Puskesmas Lintas Kelurahan Jadi Perhatian
Selain layanan bergerak, Agita menyoroti akses warga ke Puskesmas yang secara administratif menjadi wilayah pelayanannya. Berdasarkan aspirasi yang diterimanya saat mengunjungi kelurahan dan Posyandu, terdapat warga yang lokasi tempat tinggalnya lebih dekat dengan Puskesmas di kelurahan lain daripada fasilitas kesehatan yang menjadi wilayah rujukannya.
Ia menilai persoalan batas administratif perlu dievaluasi agar tidak menjadi hambatan praktis bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan.
“Jangan sampai masyarakat kesulitan mengakses pelayanan hanya karena persoalan batas wilayah administratif, sementara Puskesmas di kelurahan lain justru lebih dekat. Kalau harus menempuh jarak yang jauh, tentu ada tambahan biaya dan waktu. Ini perlu dicarikan solusi agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau,” tegasnya.
Agita mendorong pemerintah daerah mengevaluasi mekanisme koordinasi antarfasilitas kesehatan untuk mencari solusi yang tetap sesuai dengan ketentuan. Pertimbangan jarak, waktu tempuh, dan kemudahan akses masyarakat dinilai penting dalam penyusunan strategi pelayanan.
Evaluasi tersebut juga perlu memperhatikan mekanisme administrasi dan pembiayaan pelayanan kesehatan. Dengan demikian, kemudahan akses dapat berjalan seiring dengan kepastian prosedur dan koordinasi antar-Puskesmas.
Evaluasi Ditujukan untuk Memastikan Manfaat CKG
Agita berharap hasil inventarisasi aspirasi dan evaluasi pelaksanaan CKG di Jawa Barat menjadi masukan bagi pemerintah untuk memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Fokusnya adalah memastikan Program Cek Kesehatan Gratis berjalan lebih merata, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Agita, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan layanan, tetapi juga kemampuan pemerintah menjangkau warga yang belum memperoleh layanan secara optimal.
Karena itu, sinergi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, fasilitas pelayanan kesehatan, institusi pendidikan, dan unsur masyarakat perlu diperkuat. Kolaborasi tersebut diharapkan membantu mengidentifikasi hambatan, memperluas jangkauan pemeriksaan, serta mendorong masyarakat memanfaatkan layanan kesehatan untuk mengetahui kondisi kesehatannya lebih dini.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
