Headline.co.id, Banda Aceh ~ Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, menginstruksikan instansi pemerintah dengan sekolah kedinasan untuk mengirimkan siswa mereka ke lokasi bencana. Permintaan ini disampaikan dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Bencana yang berlangsung di Banda Aceh pada Sabtu, 10 Januari 2026.
Dalam rapat tersebut, Tito Karnavian menyatakan bahwa sekolah kedinasan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Biro Pusat Statistik (BPS) telah menyatakan kesiapan mereka untuk mengerahkan siswa. Menurut Tito, pengerahan siswa ini, bersama dengan personel TNI dan Polri, sangat diperlukan untuk dua kegiatan mendesak, yaitu pembersihan lumpur di darat dan sungai serta perbaikan akses darat. “Pengerahan ini penting untuk mempercepat proses pemulihan,” ujar Mendagri.
Tito menjelaskan bahwa saat ini masih ada 15 daerah di Pulau Sumatra yang belum kembali normal setelah dilanda banjir dan tanah longsor. Daerah-daerah tersebut meliputi tujuh wilayah di Aceh, lima di Sumatra Utara, dan tiga di Sumatra Barat. Di Aceh, daerah yang terdampak adalah Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Pidie Jaya. Sementara di Sumatra Utara, daerah yang belum pulih meliputi Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Sibolga. Di Sumatra Barat, daerah yang terdampak adalah Padang Pariaman, Tanah Datar, dan Agam.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Untuk mempercepat pembersihan lumpur, Tito mengusulkan penambahan personel di lapangan yang dapat berasal dari kepolisian, TNI, maupun sekolah kedinasan. “Penambahan personel ini sangat diperlukan untuk mempercepat proses pemulihan,” tutur Tito Karnavian. Ia juga menambahkan bahwa permintaan tambahan personel telah disampaikan kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Pandjaitan, dengan jumlah yang dibutuhkan mencapai 10 ribu prajurit.
Sebelumnya, Tito juga menyebutkan bahwa 1.200 praja dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) telah dikerahkan. Selain pembersihan di darat, pembersihan lumpur di sungai juga menjadi prioritas. Tito menekankan pentingnya pembersihan sungai untuk mencegah potensi banjir susulan saat hujan turun. “Pembersihan sungai sangat penting untuk mencegah banjir susulan,” kata Tito.
