Headline.co.id (Jakarta) ~ Rabu (26/2), di Kantor Kepresidenan, Jakarta, dalam rapat terbatas Presiden Joko Widodo membahas langkah-langkah percepatan pembangunan ibu kota baru bersama jajaran terkait. Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa konsep pembangunan ibu kota baru Indonesia yang didesain untuk menjadi kota hijau dan kota pintar mengundang ketertarikan sejumlah negara sahabat. Negara-negara sahabat tersebut juga sudah menyatakan ketertarikannya untuk bekerja sama dalam pembangunan ibu kota baru.
baca juga: Presiden Jokowi Dukung Reformasi Peradilan Mahkamah Agung
Ia juga menambahkan bahwa konsep pembangunan ibu kota baru sebagai sebuah smart metropolis sudah mulai dilirik dan diperhatikan oleh dunia dan bahkan negara-negara sahabat sudah mulai menyampaikan ketertarikannya untuk bekerja sama.
Saat ini, Pihak Korea selatan melalui Menteri Lingkungan Hidupnya sudah bertemu Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu untuk menyampaikan ketertarikannya. Korea Selatan sendiri memiliki pengalaman dalam pembangunan kota hijau dan berkelanjutan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Ini saya kira sebuah sinyal yang bagus. Oleh sebab itu, perlu disiapkan detail-detail proses kerja sama antara kita dengan negara lain,” ucapnya.
Sebagai langkah pertama, Kepala Negara meminta jajarannya untuk menyiapkan dan menyelesaikan seluruh payung hukum yang dibutuhkan untuk menjalankan rencana pemindahan dan pembangunan ibu kota tersebut.
baca juga: Jokowi Siapkan Skema Terbaik Untuk Pulangkan 188 WNI Kru World Dream
Presiden juga mengatakan bahwa dirinya sudah mendengar dari Menteri Bappenas bahwa (rancangan) undang-undangnya juga sudah selesai dan mungkin akan disampaikan ke DPR setelah reses. Saya kira ini sebuah persiapan yang memang penting agar payung hukum yang dibutuhkan betul-betul sudah siap.
Selain itu, Presiden kembali mengingatkan bahwa pembangunan dan pemindahan ibu kota baru ini tak hanya berarti berpindah lokasi dan mengelola sebuah kota yang seperti biasanya. Melainkan, dibutuhkan pula cara dan sistem kerja baru di dalamnya yang memungkinkan pemerintah untuk bekerja secara lebih efisien dan efektif.
“Kita tidak sekadar mengelola ibu kota baru seperti biasanya. Tapi, kita ingin menginstal sistem dan cara kerja baru yang lebih futuristik dan fleksibel sehingga kita bisa bekerja lebih lincah, efisien, cepat, dan efektif,” ucapnya.
baca juga: Di Depan Mahfud MD dan Yasonna Laoly, 3 Kubu Peradi Kembali Bersatu
Adapun terkait dengan skema pembiayaan pembangunan, Presiden juga menginstruksikan jajarannya untuk melakukan pemetaan mengenai bagian pembangunan mana yang nantinya akan dibiayai oleh APBN maupun yang dapat dikerjasamakan melalui skema kerja sama KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) serta yang melalui investasi dari swasta dan negara-negara sahabat.
