HeadLine.co.id, (Jakarta) – Pemulangan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di kapal pesiar Diamond Princess dan World Dream akan segera dilaksanakan. Namun, Pemerintah Indonesia mengupayakan skema terbaik untuk mengevakuasi 188 WNI yang berada di World Dream.
Presiden Joko Widodo, dalam keterangannya, mengatakan bahwa pihaknya memiliki dua agenda evakuasi yang harus dijalankan satu per satu. Evakuasi WNI di World Dream terlebih dahulu dilakukan mengingat lokasinya yang berada di perairan Indonesia.
Baca Juga: Diduga Kesurupan, Baharuddin Tabrak Pengendara Motor Sambil Teriak ‘Kafir’
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Setelah kita rapatkan beberapa kali kemudian diputuskan terlebih dahulu yang berada di World Dream. Jumlahnya lebih banyak, yaitu 188, yang itu juga berada di dekat kita. Sudah di dekat kita,” ujar Presiden di Jakarta Convention Center, pada Rabu, (26/022020).
Nantinya, 188 WNI anak buah kapal World Dream tersebut akan dijemput menggunakan KRI Dr. Suharso. Serta akan menjalani prosedur observasi terlebih dahulu di Pulau Sebaru yang berada di wilayah Kepulauan Seribu.
“Juga kemarin ada persoalan terkait kapasitas dan fasilitas yang ada di pulau dalam menyelesaikan ini. Akhirnya diputuskan di Pulau Sebaru di Kepulauan Seribu karena kesiapannya lebih baik,” tandas Jokowi.
Baca Juga: Di Depan Mahfud MD dan Yasonna Laoly, 3 Kubu Peradi Kembali Bersatu
Pemerintah Indonesia juga mengupayakan diplomasi dengan pemerintah Jepang terkait penjemputan WNI yang berada di kapal Diamond Princess. Kendati demikian, Presiden menjelaskan bahwa pemerintah ingin sesegera mungkin menyelesaikan proses evakuasi tersebut.
“Ini masih dalam proses negosiasi dengan pemerintah Jepang. Tidak semudah itu diplomasi negosiasi, tidak segampang itu. Tapi kita akan berusaha secepat-cepatnya untuk menyelesaikan ini,” ungkapnya.
Presiden Joko Widodo juga menambahkan bahwa pihaknya tidak ingin pemulangan para WNI tersebut dilakukan dengan cara gegabah.
“Tidak boleh tergesa-gesa. Kita memiliki 267 juta penduduk Indonesia yang juga harus dikalkulasi. Hati-hati, saya hanya selalu pesan kepada Menko, hati-hati memutuskan dalam menyelesaikan ini. Tidak bisa kita tergesa-gesa. Harus tepat,” tutup Presiden.
