Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana di Sumatra. Proyek ini dilakukan dengan skema terpusat dalam satu hamparan serta melibatkan sinergi pihak swasta dan pemerintah daerah. Hal ini disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera bersama pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Maruarar Sirait menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk membangun hunian tetap yang terpusat, bukan yang terpisah-pisah. “Nomor satu, kami bertanggung jawab untuk hunian tetap yang dalam satu hamparan, bukan yang terpisah-pisah,” ujarnya. Total kebutuhan pembangunan huntap mencapai 2.026.969 unit dengan estimasi anggaran sebesar Rp8,525 triliun. Pemerintah menargetkan sebelum Lebaran sudah ada ratusan unit yang selesai dibangun dan dapat ditempati masyarakat. “Ini langkah terobosan kami. Sebelum Lebaran mudah-mudahan sudah ada ratusan keluarga yang masuk ke rumah hunian tetap,” katanya.
Maruarar juga menekankan pentingnya pendataan penerima bantuan dengan tenggat waktu yang jelas agar percepatan pembangunan tidak terhambat. “Kalau data tidak dikasih deadline, tidak ada ujungnya. Sudah tiga bulan rapat terus. Tolong dikasih deadline supaya kita bisa jalan cepat dan pasti,” tegasnya. Selain itu, ia mengusulkan agar standar nilai bantuan rumah yang dibangun Kementerian PKP dan yang dibangun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) disamakan untuk menghindari kecemburuan sosial. “Sebaiknya harganya dan spesifikasinya sama, supaya tidak menimbulkan kecemburuan. Ini soal sensitif bagi masyarakat,” ujar Menteri PKP.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Dukungan dari pihak swasta juga telah terkumpul untuk pembangunan 2.603 unit rumah, dan pemerintah membuka peluang penggalangan tambahan agar pembangunan bisa dipercepat. Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto menjelaskan bahwa penanganan rumah rusak ringan dan sedang telah disalurkan dalam dua tahap kepada 27.432 kepala keluarga (KK) di 25 kabupaten/kota dengan total dana lebih dari Rp575 miliar. “Apabila tahap tiga minggu depan sudah kami salurkan, artinya seluruh provinsi terdampak, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, untuk rumah rusak ringan dan sedang semuanya sudah kami salurkan,” jelasnya.
BNPB juga memastikan pembangunan hunian sementara (huntara) terus berjalan. Untuk Sumatra Barat dan Sumatra Utara, ditargetkan seluruh warga yang masuk kategori huntara sudah tertampung sebelum Ramadan, sementara di Aceh ditargetkan sebelum Lebaran. Dengan percepatan pembangunan huntap, penyaluran bantuan rumah rusak, serta dukungan lintas kementerian dan swasta, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan solusi hunian yang layak dan cepat bagi masyarakat terdampak bencana.
