Headline.co.id (Jakarta) ~ Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Nasional resmi melantik pengurus Korpri Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) periode 2024-2029 di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (10/9/2025). Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA, ditetapkan sebagai Ketua Korpri Kemendagri menggantikan Suhajar Diantoro. Pelantikan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kemendagri.
Safrizal dilantik berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Korpri Nasional Nomor Kep-32/KU/VII/2025 tentang perubahan atas Kep-7/KU/II/2024. Dalam kepengurusan baru ini, jajaran pimpinan juga melibatkan sejumlah pejabat penting, termasuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai penasihat, serta Komjen Pol. Tomsi Tohir sebagai pengarah.
Safrizal bukanlah wajah baru di Kemendagri. Kariernya telah dimulai sejak 2001 sebagai Kepala Seksi Aceh dan DKI Jakarta di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Depdagri. Ia kemudian dipercaya mengemban berbagai jabatan strategis, seperti Direktur Penataan Daerah dan Otonomi Khusus, hingga Direktur Manajemen Bencana dan Kebakaran. Pengalaman panjang ini membuatnya dikenal sebagai birokrat yang mumpuni dan visioner.
Selain itu, Safrizal juga pernah memimpin daerah sebagai Penjabat (Pj) Gubernur di tiga provinsi, yakni Kalimantan Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Aceh. Perannya dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 juga menambah rekam jejak pengabdiannya di bidang pemerintahan.
Adapun susunan Dewan Pengurus Korpri Kemendagri masa bakti 2024-2029 antara lain:
- Penasihat: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
- Wakil Penasihat: Ribka Haluk
- Wakil Penasihat II: Bima Arya Sugiarto
- Pengarah: Komjen Pol. Tomsi Tohir
- Ketua: Safrizal ZA
- Wakil Ketua I: Restuardy Daud
- Wakil Ketua II: Anwar Harun Damanik
- Wakil Ketua III: Bahtiar
Kepengurusan dilengkapi dengan ketua bidang dan anggota sesuai struktur organisasi. Dengan formasi baru ini, Korpri Kemendagri diharapkan mampu meningkatkan soliditas ASN dalam mendukung agenda pembangunan nasional serta memperkuat pelayanan publik.
