Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat sebanyak 314.124 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di tujuh provinsi terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama periode 20 Agustus hingga 20 Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 70.890 kasus dialami anak berusia 0–5 tahun atau balita yang menjadi salah satu kelompok paling rentan terhadap paparan kabut asap. Lonjakan kasus yang tersebar di 65 kabupaten/kota ini meningkatkan kekhawatiran terhadap kesehatan pernapasan masyarakat akibat efek karhutla. Pemerintah pun memperkuat penanganan melalui penyediaan rumah oksigen, distribusi bantuan medis, dan pengerahan tenaga kesehatan ke wilayah terdampak.
Ancaman terhadap kesehatan pernapasan akibat efek karhutla semakin menjadi perhatian karena sekitar 22,6 persen dari keseluruhan kasus ISPA tercatat pada kelompok balita. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya perlindungan kesehatan anak, terutama di daerah yang masih menghadapi paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
Selain berdampak terhadap kesehatan pernapasan, efek karhutla juga berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan medis di sejumlah daerah. Kemenkes mencatat sebanyak 3.269 kasus ISPA pada Selasa (20/10/2026), sementara pemerintah daerah terus mengupayakan ketersediaan fasilitas kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan Catat Kasus ISPA Tertinggi
Berdasarkan laporan Kemenkes, Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah kasus ISPA tertinggi di wilayah terdampak karhutla, yakni mencapai 82.177 kasus.
Kalimantan Selatan berada di posisi berikutnya dengan 78.894 kasus, disusul Kalimantan Barat sebanyak 55.686 kasus.
Sementara itu, Riau mencatat 36.433 kasus, Kalimantan Timur 27.688 kasus, dan Kalimantan Tengah sebanyak 26.740 kasus.
Data keseluruhan Kemenkes juga menunjukkan bahwa kelompok usia di atas lima tahun mendominasi kasus ISPA dengan jumlah 243.234 kasus atau sekitar 77,4 persen.
Adapun kelompok anak usia 0–5 tahun menyumbang 70.890 kasus atau sekitar 22,6 persen dari total kasus yang tercatat.
Besarnya jumlah kasus pada anak-anak menjadi perhatian mengingat kondisi saluran pernapasan mereka masih dalam tahap perkembangan dan lebih rentan terhadap paparan partikel berbahaya dari kabut asap.
DPR Minta Pemerintah Jamin Keselamatan Puluhan Ribu Balita
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap puluhan ribu balita yang mengalami gangguan kesehatan di wilayah terdampak karhutla.
Menurut Puan, banyak laporan masyarakat mengenai anak-anak yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap. Kondisi tersebut menimbulkan kecemasan bagi orangtua sehingga diperlukan langkah penanganan yang cepat dan memberikan kepastian.
“Pemerintah perlu menjawab keadaan tersebut dengan keputusan yang memberi kepastian bahwa keselamatan anak mendapat perhatian penuh dan dukungan tersedia selama dibutuhkan,” kata Puan dalam siaran pers, Rabu (21/10/2026).
Puan menegaskan perlindungan anak harus menjadi salah satu prioritas dalam penanganan bencana karhutla, bukan hanya berfokus pada pemadaman kebakaran.
“Perlindungan anak dari kabut asap yang ditimbulkan Karhutla harus menjadi komitmen nasional,” ujarnya.
Selain meminta pemerintah menjelaskan kondisi kesehatan anak-anak terdampak, Puan mendorong penyediaan fasilitas medis yang memadai serta pembebasan biaya pengobatan bagi masyarakat yang menjadi korban karhutla.
“Penyediaan peralatan medis yang memadai bagi masyarakat terdampak Karhutla adalah sebuah keniscayaan,” tutur Puan.
Ia memastikan pimpinan DPR akan menghimpun hasil pengawasan komisi-komisi terkait untuk mengawal kebijakan pemerintah dalam mengatasi dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat.
IDAI Ingatkan Risiko Gangguan Paru-Paru pada Anak
Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengingatkan bahwa paparan kabut asap karhutla dapat menimbulkan risiko kesehatan serius bagi anak-anak, terutama bayi, balita, dan anak yang memiliki penyakit penyerta.
Ketua Pengurus Pusat IDAI, Piprim Basarah Yanuarso, mengatakan kelompok anak membutuhkan perlindungan lebih besar karena belum mampu menghindari risiko paparan asap secara mandiri.
“Anak adalah kelompok yang paling rentan dalam bencana kabut asap, namun sering kali suaranya tidak terdengar,” ujar Piprim dalam siaran pers IDAI, Senin (19/10/2026).
Sementara itu, Anggota Unit Kerja Koordinasi (UKK) Respirologi IDAI, Fifi Sofiah, menjelaskan bahwa asap karhutla mengandung partikel berbahaya, termasuk PM2.5, yang mampu masuk hingga bagian terdalam saluran pernapasan.
Partikel tersebut dapat memicu gangguan pada sistem pernapasan, terlebih pada anak-anak yang memiliki ukuran saluran napas lebih kecil dan frekuensi pernapasan lebih cepat dibandingkan orang dewasa.
Paparan berulang dalam jangka panjang juga berpotensi menyebabkan peradangan serta mengganggu fungsi paru-paru.
Karena itu, IDAI meminta keluarga mewaspadai tanda kegawatan pernapasan pada anak, seperti tarikan dinding dada saat bernapas, bibir membiru, dan penurunan kesadaran.
Pemerintah Sediakan Rumah Oksigen dan Kerahkan Ribuan Tenaga Kesehatan
Untuk menangani dampak kesehatan akibat karhutla, pemerintah telah menyediakan rumah oksigen dan mengerahkan tenaga kesehatan di sejumlah provinsi.
Berdasarkan data Kemenkes per 20 Oktober 2026 pukul 15.00 WIB, Kalimantan Tengah memiliki rumah oksigen terbanyak dengan 295 unit.
Jumlah tersebut disusul Kalimantan Selatan sebanyak 127 unit dan Kalimantan Barat dengan 35 unit.
Selain menyediakan rumah oksigen, dinas kesehatan di berbagai daerah juga memobilisasi tenaga medis, mulai dari dokter, perawat, bidan, apoteker, ahli gizi, hingga tenaga sanitasi.
Kalimantan Timur mencatat pengerahan tenaga kesehatan terbanyak, yakni 3.938 orang. Jambi menyusul dengan 1.411 tenaga kesehatan, sedangkan Kalimantan Tengah mengerahkan 487 orang.
Kemenkes juga menyalurkan bantuan logistik kesehatan selama periode 19 Agustus hingga 20 Oktober 2026.
Bantuan tersebut antara lain mencakup 1.001.680 masker bedah, 89.050 masker N95, 3.250 nasal kanul, serta berbagai perlengkapan oksigen dan obat-obatan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya turut memerintahkan pengiriman bantuan medis tambahan ke wilayah terdampak karhutla.
“Kirimkan segera 500 ribu masker tambahan untuk setiap provinsi terdampak, beserta oxygen concentrator, dan pasokan obat-obatan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan daerah,” tegas Budi.
Kemenkes Imbau Warga Batasi Aktivitas di Luar Rumah
Di tengah tingginya angka ISPA di wilayah karhutla, Kemenkes meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, mengatakan pembatasan aktivitas diperlukan untuk mengurangi paparan partikel berbahaya dari kabut asap.
“Tetap di rumah, bekerja atau bersekolah secara online bila memungkinkan, kecuali bagi pekerja lapangan atau layanan publik,” kata Aji.
Bagi masyarakat yang terpaksa beraktivitas di luar rumah, Aji menyarankan penggunaan masker yang dapat membantu mengurangi paparan partikel asap.
“Masker disarankan jenis N95 atau KN95. Kalau tidak ada, bisa menggunakan masker medis atau masker kain secara berlapis. Gunakan dengan benar, rapat menutup hidung dan mulut,” ujarnya.
Selain mengurangi paparan asap, masyarakat diminta menjaga kondisi tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi, mencukupi kebutuhan cairan, dan beristirahat cukup.
Kemenkes juga mengingatkan agar masyarakat tidak menunda pemeriksaan kesehatan apabila mengalami gangguan pernapasan yang semakin memburuk.
“Apabila mengalami gangguan kesehatan yang terus memburuk, segera ke dokter atau fasyankes terdekat,” pungkas Aji.
Tingginya jumlah kasus ISPA, khususnya pada kelompok balita, menunjukkan besarnya kebutuhan perlindungan kesehatan di wilayah terdampak karhutla. Meski demikian, angka yang dilaporkan Kemenkes merupakan kasus kumulatif di wilayah terdampak dan tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh kasus disebabkan langsung oleh paparan asap.
Di tengah penanganan yang masih berlangsung, DPR menekankan pentingnya memastikan kelompok rentan memperoleh layanan kesehatan dan perlindungan selama bencana karhutla belum sepenuhnya teratasi.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
