Headline.co.id, Jakarta ~ Ancaman terhadap kesehatan pernapasan akibat efek karhutla menjadi perhatian serius setelah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat 70.890 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) pada balita di tujuh provinsi terdampak kebakaran hutan dan lahan. Data yang dihimpun selama 20 Agustus hingga 20 Oktober 2026 tersebut menunjukkan jumlah kumulatif kasus ISPA mencapai 314.124 kasus di 65 kabupaten/kota. Ketua DPR RI Puan Maharani pada Rabu (21/10/2026) mendesak pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui pelayanan kesehatan, penyediaan fasilitas medis, dan dukungan pemulihan. Langkah tersebut dinilai mendesak mengingat paparan kabut asap berisiko mengganggu kesehatan anak, terutama balita yang memiliki sistem pernapasan belum berkembang sempurna.
Persoalan kesehatan pernapasan akibat efek karhutla tidak hanya berkaitan dengan meningkatnya jumlah pasien ISPA, tetapi juga risiko gangguan kesehatan jangka panjang pada anak-anak. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengingatkan bahwa partikel berbahaya dalam kabut asap dapat menembus saluran pernapasan hingga bagian terdalam paru-paru, sehingga perlindungan kelompok rentan perlu dilakukan sebelum muncul gejala penyakit.
Dalam menghadapi ancaman kesehatan pernapasan akibat efek karhutla, pemerintah didorong untuk tidak hanya mengandalkan pengobatan setelah masyarakat jatuh sakit. Penyediaan ruang berudara bersih, pengawasan kesehatan anak, serta pembatasan aktivitas di luar ruangan menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi paparan asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah terdampak.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Kasus ISPA Tembus 314 Ribu, Lebih dari 70 Ribu Menyerang Balita
Berdasarkan laporan Kemenkes hingga 20 Oktober 2026, sebanyak 314.124 kasus ISPA tercatat secara kumulatif di tujuh provinsi terdampak karhutla. Dari jumlah tersebut, 243.234 kasus atau sekitar 77,4 persen dialami kelompok usia di atas lima tahun.
Sementara itu, sebanyak 70.890 kasus atau sekitar 22,6 persen terjadi pada anak usia 0–5 tahun. Kemenkes juga mencatat 3.269 kasus ISPA di wilayah terdampak pada Selasa (20/10/2026).
Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah kasus ISPA tertinggi, yakni 82.177 kasus, disusul Kalimantan Selatan sebanyak 78.894 kasus.
Kalimantan Barat mencatat 55.686 kasus, Riau 36.433 kasus, Kalimantan Timur 27.688 kasus, dan Kalimantan Tengah 26.740 kasus.
Tingginya angka tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak yang memiliki kerentanan lebih besar terhadap paparan polusi udara.
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memberikan kepastian mengenai langkah perlindungan dan pemulihan kesehatan bagi anak-anak terdampak kabut asap.
“Pemerintah perlu menjawab keadaan tersebut dengan keputusan yang memberi kepastian bahwa keselamatan anak mendapat perhatian penuh dan dukungan tersedia selama dibutuhkan,” kata Puan dalam siaran pers, Rabu (21/10/2026).
Menurut Puan, pemerintah perlu menjadikan keselamatan anak sebagai prioritas utama dalam penanganan dampak kesehatan akibat karhutla.
“Perlindungan anak dari kabut asap yang ditimbulkan Karhutla harus menjadi komitmen nasional,” ujarnya.
Puan juga mendorong pemerintah membebaskan biaya pengobatan bagi korban karhutla serta memastikan ketersediaan peralatan medis yang memadai.
IDAI Ungkap Bahaya Partikel PM2.5 bagi Pernapasan Anak
Ancaman kesehatan akibat kabut asap turut mendapat perhatian IDAI. Organisasi profesi tersebut menilai anak-anak memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan pernapasan karena kondisi fisiologis mereka berbeda dengan orang dewasa.
Ketua Pengurus Pusat IDAI, Piprim Basarah Yanuarso, menegaskan bahwa bayi, balita, dan anak dengan penyakit penyerta membutuhkan perlindungan khusus selama bencana kabut asap berlangsung.
“Anak adalah kelompok yang paling rentan dalam bencana kabut asap, namun sering kali suaranya tidak terdengar,” ujar Piprim dalam siaran pers IDAI, Senin (19/10/2026).
Anggota Unit Kerja Koordinasi (UKK) Respirologi IDAI, Fifi Sofiah, menjelaskan bahwa asap karhutla mengandung berbagai partikel dan senyawa berbahaya yang dapat mengganggu fungsi saluran pernapasan.
Salah satu ancaman utama berasal dari partikel PM2.5 yang berukuran sangat kecil sehingga mampu menjangkau bagian terdalam paru-paru.
“Partikel inilah yang paling berbahaya bagi anak, terutama PM2.5 yang berukuran kurang dari 2,5 mikron—jauh lebih kecil dari sehelai rambut manusia—sehingga dapat menembus saluran napas terdalam hingga alveoli dan bahkan masuk ke aliran darah,” ujar Fifi.
Menurutnya, paparan partikel berbahaya tersebut dapat memicu peradangan saluran pernapasan. Jika berlangsung berulang dalam jangka panjang, kondisi itu berpotensi mengganggu perkembangan dan fungsi paru-paru anak.
Kerentanan anak semakin tinggi karena frekuensi pernapasan mereka lebih cepat, ukuran saluran napas lebih sempit, dan sistem kekebalan tubuh masih berkembang.
IDAI juga mengingatkan orangtua untuk mengenali tanda kegawatan pernapasan, seperti tarikan dinding dada saat bernapas, bibir membiru, hingga penurunan kesadaran.
DPR Dorong Ruang Udara Bersih untuk Lindungi Anak
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menilai perlindungan kesehatan masyarakat tidak boleh menunggu seluruh kebakaran hutan dan lahan berhasil dipadamkan.
“Artinya, perlindungan kesehatan tidak harus menunggu sampai api padam,” tegas Charles dalam keterangan tertulis yang diterima Tirto pada 16 Oktober 2026.
Charles mendorong pemerintah pusat dan daerah menyediakan tempat perlindungan dengan udara bersih atau Clean Air Shelters bagi masyarakat terdampak.
Fasilitas tersebut dapat memanfaatkan gedung pertemuan, gelanggang olahraga, maupun fasilitas publik lainnya yang dilengkapi penyaring udara.
Menurutnya, fasilitas perlindungan diperlukan terutama bagi kelompok rentan, termasuk balita, ibu hamil, dan lanjut usia.
“Kita tidak bisa hanya mengobati masyarakat yang sakit, sementara mereka masih terus terpapar asap berbahaya,” ujar Charles.
Sementara itu, Sekretaris Satgas Siaga Bencana IDAI, Dimas Dwi Saputro, menekankan pentingnya keterlibatan sekolah dalam melindungi anak-anak dari paparan kabut asap.
“Sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi juga garda terdepan perlindungan anak,” ungkap Dimas.
Ia mendorong sekolah menyiapkan prosedur evakuasi, mengenali gejala gangguan pernapasan pada siswa, dan melakukan langkah mitigasi untuk mengurangi masuknya polutan ke ruang belajar.
Kemenkes Siapkan Rumah Oksigen dan Bantuan Medis
Di tengah meningkatnya kasus gangguan kesehatan, pemerintah telah menjalankan sejumlah langkah penanganan di wilayah terdampak karhutla.
Berdasarkan data Kemenkes per 20 Oktober 2026 pukul 15.00 WIB, Kalimantan Tengah memiliki 295 rumah oksigen, disusul Kalimantan Selatan dengan 127 unit dan Kalimantan Barat sebanyak 35 unit.
Pemerintah juga memobilisasi tenaga kesehatan, termasuk dokter, perawat, bidan, apoteker, ahli gizi, dan tenaga sanitasi untuk memperkuat pelayanan di daerah terdampak.
Selama periode 19 Agustus hingga 20 Oktober 2026, Kemenkes telah mendistribusikan 1.001.680 masker bedah dan 89.050 masker N95.
Bantuan lainnya meliputi peralatan oksigen, obat-obatan, serta perlengkapan medis yang dibutuhkan fasilitas kesehatan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga memerintahkan pengiriman tambahan masker dan peralatan medis ke provinsi terdampak.
“Kirimkan segera 500 ribu masker tambahan untuk setiap provinsi terdampak, beserta oxygen concentrator, dan pasokan obat-obatan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan daerah,” tegas Budi.
Selain itu, Kemenkes menyiagakan kader posyandu untuk memantau kesehatan kelompok rentan, termasuk balita, ibu hamil, dan lansia, melalui kunjungan langsung ke masyarakat.
Kemenkes Imbau Warga Kurangi Aktivitas di Luar Ruangan
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah terdampak karhutla untuk membatasi aktivitas di luar ruangan guna mengurangi paparan kabut asap.
“Tetap di rumah, bekerja atau bersekolah secara online bila memungkinkan, kecuali bagi pekerja lapangan atau layanan publik,” kata Aji.
Bagi masyarakat yang harus keluar rumah, penggunaan masker yang sesuai menjadi salah satu langkah untuk mengurangi paparan partikel berbahaya.
“Masker disarankan jenis N95 atau KN95. Kalau tidak ada, bisa menggunakan masker medis atau masker kain secara berlapis. Gunakan dengan benar, rapat menutup hidung dan mulut,” ujarnya.
Aji juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga kondisi tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi, memenuhi kebutuhan cairan, dan beristirahat cukup.
Masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan dan kondisinya semakin memburuk diminta segera mencari pertolongan medis.
“Apabila mengalami gangguan kesehatan yang terus memburuk, segera ke dokter atau fasyankes terdekat,” pungkas Aji.
Sementara itu, Puan memastikan pimpinan DPR akan menghimpun hasil pengawasan komisi-komisi terkait untuk mengawal kebijakan dan dukungan pemerintah dalam menangani dampak karhutla.
“Dan tentunya perlindungan anak yang tetap terjaga sepanjang penanganan Karhutla harus menjadi komitmen kita bersama. Kita mempunyai tanggung jawab untuk menjaga masa depan anak-anak,” kata Puan.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
