Headline.co.id (Salatiga) ~ Menjelang Pemilu 2024, humas pemerintah dihadapkan pada tantangan berat dalam menyampaikan informasi secara efektif. Dalam Dialog Opini Publik yang digelar oleh Diskominfo Jateng di Hotel Grand Wahid, Salatiga, pada Kamis (16/11/2023), berbagai isu dan strategi komunikasi dibahas untuk mengantisipasi berbagai potensi kerawanan Pemilu.
Baca juga: Menu PMT Depok Di Bawah Sorotan: Tahu Kukus, Otak-Otak, dan Kuah Sup dengan Anggaran Rp 4,4 Miliar
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah, Sosiawan, mengingatkan bahwa semakin mendekati pemungutan suara, potensi kerawanan Pemilu meningkat. Politik uang, netralitas, hoaks di media sosial, politik identitas, dan SARA menjadi isu krusial yang perlu dihadapi dengan bijak.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Sosiawan menekankan peran penting insan kehumasan dalam menyebarkan informasi positif dan menangkal berita hoaks. Dalam konteks ini, humas diharapkan menjadi clearing person of information, mampu membedakan, mengidentifikasi, serta mengelola informasi yang bermanfaat.
“Informasi adalah kekuatan,” ujar Sosiawan. Ia menekankan bahwa sikap kehati-hatian dalam menyebarkan informasi adalah kunci untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas, jujur, adil, dan akuntabilitas.
Baca juga: Prajogo Pangestu, Sopir Angkot yang Merajai Puncak Orang Terkaya di Indonesia
Yanuar Luqman, akademisi Universitas Diponegoro, menambahkan bahwa humas pemerintah perlu merancang strategi komunikasi yang tepat untuk menyampaikan informasi mengenai pemilu dan sekaligus menangkal hoaks. Namun, netralitas tetap harus dijaga.
“Humas pemerintah perlu meng-counter berita hoaks dengan membuat penyataan menggunakan akun resmi SKPD yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” tuturnya.
Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Indra Ashoka Mahendrayana, menegaskan perlunya kehati-hatian dalam menyebarluaskan informasi, terutama melalui media sosial. Komisi Informasi siap mengawal dan mengawasi informasi yang beredar, dan SKPD dapat berkonsultasi dengan instansi terkait mengenai konten yang diperbolehkan disebarluaskan.
Baca juga: Jadwal Tes CAT PPPK 2023: 836 Peserta Pekalongan Siap Ikuti Seleksi Kompetensi
Dalam konteks netralitas, ASN dan insan badan publik Provinsi Jawa Tengah diingatkan untuk tetap netral. Mereka diharapkan menjadi corong keterbukaan informasi publik, menjaga netralitas, dan berhati-hati di media sosial.
Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jateng, Muhammad Arif Sambodo, mengungkapkan bahwa humas pemerintah memiliki peran strategis dalam menyebarluaskan narasi dan informasi damai menjelang Pemilu 2024. Humas dapat berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, menjadi contoh bagi masyarakat, serta menunjukkan sikap netral baik di ruang publik maupun digital.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Riena Retnaningrum, mendorong humas pemerintah untuk memberikan contoh yang baik dan mengedukasi masyarakat agar tidak berat sebelah dalam memilih. Menyikapi tantangan menjelang Pemilu 2024, humas diharapkan dapat mengambil langkah antisipatif atas beredarnya disinformasi dan ujaran kebencian, sehingga Pemilu 2024 dapat berjalan dengan damai dan kondusif.
Terimakasih telah membaca Diskominfo Salatiga Gelar Dialog Antisipasi Potensi Kerawanan Pemilu semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa baca berita lainnya di Berita Headline atau bisa juga baca berita kami di Google News.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
