Headline.co.id, Palembang ~ Headline.co.id, Palembang, Pemerintah pusat menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) tahap kedua senilai Rp100 miliar untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di 10 kabupaten/kota di Sumatra Selatan (Sumsel). Penyaluran bantuan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Griya Agung, Kota Palembang, pada Senin (26/10/2026).
Bantuan diberikan karena Sumsel masih memperkuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla, meski jumlah titik panas di provinsi itu turun dari 403 titik pada akhir September menjadi dua titik pada 25 Oktober 2026. Setiap daerah penerima memperoleh alokasi Rp10 miliar.
10 daerah penerima Banpres karhutla
Raja Juli Antoni mengatakan Banpres tahap kedua disalurkan kepada 10 kabupaten/kota di Sumsel. Daerah penerima tersebut terdiri atas Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, OKU, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), OKU Selatan, Musi Rawas, Empat Lawang, dan Lahat.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Dua penerima lainnya adalah Kota Palembang dan Kota Prabumulih. “Banpres tahap kedua diberikan kepada 10 kabupaten/kota dengan alokasi masing-masing Rp10 miliar,” kata Juli.
Dalam rapat tersebut, Raja Juli juga mengapresiasi kerja keras Pemerintah Provinsi Sumsel serta pemerintah kabupaten/kota dalam mencegah dan menangani karhutla.
Banpres tahap kedua ini melengkapi bantuan tahap pertama dengan nilai yang sama, yakni Rp100 miliar. Pada tahap pertama, bantuan disalurkan kepada Pemerintah Provinsi Sumsel serta Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Musi Banyuasin (Muba), Banyuasin, dan Ogan Ilir.
Sumsel dorong pencegahan karhutla
Gubernur Sumsel Herman Deru menegaskan bahwa penanganan karhutla harus mengutamakan pencegahan. Menurut dia, upaya pengendalian kebakaran tidak boleh hanya bertumpu pada pemadaman ketika api sudah muncul.
Herman menyampaikan, Pemerintah Provinsi Sumsel telah melakukan pelontaran es kering atau dry ice selama 10 hari. Langkah itu menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla.
Selain itu, Pemprov Sumsel mengusulkan sejumlah langkah pendukung. Usulan tersebut meliputi integrasi data, pengerahan polisi kehutanan, serta pembangunan hidran di lokasi yang rawan kebakaran.
“Untuk memperkuat kesiapsiagaan, pemerintah provinsi juga mengusulkan integrasi data, pengerahan polisi kehutanan, dan pembangunan hidran di lokasi rawan kebakaran,” kata Herman.
Herman minta perhatian untuk tiga daerah
Selain 10 kabupaten/kota penerima Banpres tahap kedua, Herman meminta perhatian pemerintah pusat terhadap sejumlah daerah strategis lainnya di Sumsel. Daerah yang disebut ialah Lubuk Linggau, Pagaralam, dan Musi Rawas Utara (Muratara).
Permintaan tersebut disampaikan dalam konteks penguatan penanganan karhutla di wilayah Sumsel. Pemerintah provinsi menilai koordinasi antardaerah diperlukan untuk mendukung pencegahan serta respons terhadap kebakaran hutan dan lahan.
Sumsel siapkan rapat koordinasi enam provinsi
Sumsel juga menyatakan siap menjadi tuan rumah rapat koordinasi enam provinsi yang rawan karhutla pada 29 Oktober 2026. Pertemuan itu diarahkan untuk memperkuat koordinasi dalam penanganan karhutla.
Agenda rapat mencakup penguatan kerja sama penegakan hukum dan pengelolaan ekosistem gambut secara berkelanjutan. Langkah tersebut diharapkan memperkuat kerja sama antarprovinsi dalam menghadapi ancaman karhutla.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
