Headline.co.id, Jakarta ~ Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, menguraikan berbagai langkah mitigasi yang dapat dilakukan untuk mengatasi bencana hidrometeorologi kering yang berpotensi terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal ini disampaikan Suharyanto dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Kekeringan di Kota Mataram, NTB, pada Jumat (24/7/2026). Rapat tersebut dihadiri oleh Gubernur NTB, bupati dan walikota se-Provinsi NTB, serta perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Forkopimda setempat.
Suharyanto menjelaskan bahwa fenomena El Nino diprediksi mulai berkembang sejak pertengahan tahun 2026 dan diperkirakan mencapai puncaknya pada akhir tahun. “BNPB sepakat dengan gubernur serta para bupati dan walikota. Dalam menghadapi ancaman kekeringan akibat El Nino, kita sepakat untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya,” ujar Suharyanto.
Langkah mitigasi yang disiapkan pemerintah daerah lain adalah operasi modifikasi cuaca jika masih terdapat awan hujan, pembangunan sumur bor di daerah yang sudah mengalami kekeringan, serta penyediaan mobil tangki air dan peralatan logistik lainnya. Suharyanto menekankan pentingnya pembangunan sumur bor sebagai fokus utama penanganan kekeringan di lokasi terdampak. “Yang utama adalah sumur bornya, karena sumur untuk kebutuhan masyarakat banyak. Tapi jika digali tidak ada air, pipanisasi tidak bisa karena daerahnya sangat kering, satu-satunya jalan keluar dengan distribusi air bersih menggunakan tangki air,” jelasnya.
Sumur bor yang akan dibangun memiliki kedalaman minimal 100 meter atau disesuaikan dengan kondisi topografi wilayah terdampak. Selain pengeboran, BNPB juga memfasilitasi perlengkapan pendukung seperti pipa dan tempat penampungan air agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan air sehari-hari.
Di akhir pemaparan, Suharyanto mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi NTB yang berkomitmen penuh dalam penanganan bencana. Penanggulangan bencana menjadi prioritas strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2025–2029, dengan fokus pada penguatan ketangguhan daerah, mitigasi risiko terpadu, dan adaptasi perubahan iklim. “Rapat koordinasi ini sebagai bentuk komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Bagi kami betul-betul luar biasa dengan adanya komitmen menggembirakan, karena untuk bencana ini gubernur sudah masuk dalam pembahasan RPJMD per lima tahun,” tegas Suharyanto.
Kepala BNPB berharap apa yang dilakukan NTB dapat menjadi contoh bagi wilayah lain yang rawan bencana. “Hal ini mungkin menjadi contoh bagi pemerintah provinsi dan kabupaten kota lain, yang masih belum memasukkan atau mempertimbangkan adanya kajian risiko bencana,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, BNPB juga memberikan bantuan peralatan penanggulangan bencana kekeringan kepada pemerintah daerah yang telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan. Bantuan tersebut meliputi pompa alkon, pompa pendorong mata air/sungai, tandon air dan dudukannya, pipa pralon dan kran, serta paket sembako.
Setelah rapat koordinasi, Suharyanto melanjutkan kunjungan kerjanya di NTB dengan meninjau sirene peringatan dini tsunami yang telah terpasang sejak 2025 di Kawasan Wisata Taman Loang Baloq, Kelurahan Tanjung Karang. Kehadirannya untuk memastikan alat tersebut berfungsi dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Setelah uji coba, Suharyanto menyatakan puas dengan fungsionalitas alat tersebut.
Alat ini berfungsi sebagai pendeteksi ancaman gelombang tsunami dan sarana peringatan dini dengan sirene serta informasi potensi bencana tsunami di wilayah sekitarnya. Suara sirene dapat didengar hingga jarak 2 hingga 3 kilometer. Sirene ini aktif secara otomatis karena terhubung dengan sensor deteksi gempa bumi dan perubahan muka air laut, namun juga dapat dinyalakan secara manual. Setiap tanggal 26 setiap bulan, BPBD bersama aparat setempat rutin melakukan uji coba sirene untuk memastikan alat tersebut selalu aktif dan berfungsi.
