Headline.co.id ~ Pemerintah telah merevitalisasi lebih dari 55.000 satuan pendidikan dalam dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program yang dijalankan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) itu menyasar perbaikan infrastruktur, digitalisasi pembelajaran, peningkatan kualitas guru, dan pendampingan murid di berbagai wilayah Indonesia. Hingga akhir 2026, jumlah sekolah yang direvitalisasi ditargetkan meningkat menjadi hampir 80.000 satuan pendidikan. Kebijakan ini diprioritaskan untuk sekolah dengan kerusakan berat, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta sekolah terdampak bencana.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, revitalisasi sekolah dilakukan untuk memastikan anak Indonesia memperoleh ruang belajar yang aman dan layak, tanpa dipengaruhi lokasi tempat tinggal maupun kondisi sosial ekonomi keluarga.
“Presiden Prabowo berulang kali menekankan pentingnya memastikan sekolah memiliki fasilitas yang layak, mulai dari ruang kelas hingga sanitasi,” ungkap Abdul Mu’ti dalam keterangan tertulis yang diterima , Senin (2/11/2026).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Perbaikan tersebut merupakan bagian dari mandat Presiden untuk membangun sumber daya manusia unggul, sejalan dengan Asta Cita keempat serta penguatan nilai Pancasila, budaya, dan bahasa. Pemerintah berharap murid tidak lagi belajar di ruang kelas yang rusak atau menggunakan fasilitas sanitasi yang tidak memadai.
Revitalisasi Sekolah Terdampak Bencana
Revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memastikan proses belajar tetap berjalan ketika satuan pendidikan terdampak bencana. Di wilayah Sumatra, Kemendikdasmen melaporkan 98 persen sekolah terdampak telah dibangun kembali.
Seluruh sekolah terdampak di wilayah tersebut juga telah melaksanakan pembelajaran secara normal. Namun, sebagian sekolah masih menerapkan sistem pergantian waktu belajar.
Pemulihan fasilitas pendidikan dinilai penting agar anak-anak dapat kembali belajar dengan aman dan tidak kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan akibat kerusakan sekolah. Percepatan pembangunan juga diarahkan untuk mengurangi kesenjangan kualitas sarana pendidikan antardaerah.
Dengan fasilitas yang lebih memadai, sekolah di wilayah 3T dan daerah terdampak bencana diharapkan memiliki dukungan lebih baik dalam menyelenggarakan pembelajaran.
Lebih dari Satu Juta Perangkat Digital
Selain memperbaiki bangunan, pemerintah memperluas pemanfaatan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar. Sepanjang 2025, lebih dari 288.865 papan interaktif digital atau Interactive Flat Panel (IFP) telah dikirimkan ke satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
Pada 2026, pemerintah menargetkan distribusi lebih dari 700.000 perangkat tambahan. Dengan demikian, total perangkat digital yang disalurkan selama dua tahun akan melampaui satu juta unit.
Abdul Mu’ti menegaskan, digitalisasi pendidikan tidak berhenti pada pembagian perangkat. Pemerintah juga membangun ekosistem pembelajaran yang mencakup kesiapan guru dan infrastruktur pendukung.
Paket digitalisasi meliputi perangkat IFP, laptop, pelatihan guru, akses internet, listrik, serta materi pembelajaran. Perangkat tersebut dapat digunakan untuk menghadirkan simulasi dan laboratorium virtual sehingga konsep sains yang sulit dipahami melalui penjelasan semata dapat dipelajari secara lebih interaktif.
Pemanfaatan teknologi juga diarahkan untuk mendukung murid berkebutuhan khusus. Fitur audio pada perangkat digital dapat membantu murid tunanetra mengakses materi pembelajaran. Sementara itu, guru di sekolah luar biasa di Kudus telah mengembangkan materi berbantuan kecerdasan artifisial (AI) untuk mendukung pembelajaran murid tunarungu.
Untuk mengatasi keterbatasan listrik, Kemendikdasmen bekerja sama dengan PT PLN (Persero) dalam penyediaan akses listrik. Pemerintah juga menyiapkan panel surya bagi sekolah yang belum terjangkau jaringan listrik.
Materi pembelajaran yang disimpan dalam perangkat memungkinkan kegiatan belajar digital tetap berlangsung ketika koneksi internet belum tersedia.
Peningkatan Kualitas Guru melalui Pendekatan 3K
Perbaikan fasilitas dan penyediaan teknologi dijalankan bersamaan dengan peningkatan kualitas guru. Kemendikdasmen mengembangkan kebijakan melalui pendekatan 3K, yakni kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan.
Bagi lebih dari 200.000 guru yang belum memiliki kualifikasi diploma empat (D4) atau sarjana (S1), pemerintah menyediakan kesempatan melanjutkan pendidikan melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Program itu disertai bantuan beasiswa sebesar Rp3 juta per semester untuk setiap guru.
Peningkatan kompetensi guru dilakukan melalui pelatihan pembelajaran mendalam, bimbingan konseling, koding dan kecerdasan artifisial, sains, teknologi, rekayasa, dan matematika (STEM), serta bahasa Inggris.
Dari sisi kesejahteraan, tunjangan sertifikasi guru nonaparatur sipil negara (non-ASN) meningkat dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Sementara itu, insentif bagi guru yang belum bersertifikat naik dari Rp300.000 menjadi Rp400.000 per bulan.
Kebijakan tersebut ditujukan untuk memperkuat kapasitas guru dalam menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Peran guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga mendampingi perkembangan akademik, karakter, dan kebutuhan belajar setiap murid.
Pendampingan Murid dan Evaluasi Pembelajaran
Kemendikdasmen mendorong penguatan peran guru wali agar pendampingan murid mencakup lebih dari capaian akademik. Aspek yang perlu diperhatikan meliputi perkembangan psikologis, kesulitan belajar, hingga kondisi keluarga yang memengaruhi proses pendidikan.
Di sisi lain, Tes Kemampuan Akademik (TKA) digunakan sebagai instrumen evaluasi terstandar. Hasilnya dapat membantu guru, orang tua, dan murid memahami capaian pembelajaran serta mengenali aspek yang masih perlu ditingkatkan.
Evaluasi tersebut juga diharapkan menjadi bahan perbaikan proses belajar dan membantu memetakan tantangan mutu pendidikan antardaerah maupun antarsatuan pendidikan. Dengan demikian, peningkatan kualitas pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan murid dan kondisi sekolah.
Ke depan, Kemendikdasmen akan mempercepat revitalisasi sekolah, memperluas digitalisasi pembelajaran, serta meningkatkan kapasitas guru melalui pelatihan dan kemitraan, termasuk dengan Inovasi Australia dan McGill University Kanada.
Abdul Mu’ti menekankan bahwa perubahan tersebut membutuhkan keterlibatan pemerintah, sekolah, guru, orang tua, masyarakat, dan mitra pembangunan. Ia juga mengingatkan pentingnya pembelajaran berkelanjutan bagi seluruh pelaku pendidikan.
“Murid jadilah pembelajar sepanjang hayat. Guru juga jadilah pendidik dan pembelajar sepanjang hayat,” pesannya.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
