Headline.co.id-Jakarta. Zuhril Alim selaku Corporate Deputy Director of Non Railway Assets PT. KAI (Persero) menyampaikan sebagai BUMN, PT. KAI (Persero) melalui Direktorat Manajemen Aset dan Teknologi Informasi perlu membekali jajarannya dengan skill untuk mengoptimalisasi aset di wilayahnya masing-masing.
Berbicara persoalan penjagaan dan pengelolaan aset, hal ini tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang meliputi aspek hukum dan status kepemilikan yang menjadi hal paling viral di media. Khusus permasalahan aset yang masih dapat ditangani di daerah sebaiknya diselesaikan di tingkat daerah. Kecuali beberapa masalah yang memang perlu ditangani Pusat.
Baca juga : Herfini Haryono Dorong Karyawan Lakukan Gebrakan Demi Kemajuan PT KAI (Persero)
Upaya penyelesaian permasalahan ini melibatkan mitra profesional karena perusahaan membutuhkan pendampingan hukum dalam urusan litigasi. Dalam urusan litigasi perlu dibuat time control dan track record kasus yang ditangani. Hal ini disampaikan Alim dalam Rapat Kerja dan Pembinaan Direktorat Manajemen Aset dan Teknologi Informasi PT. KAI (Persero) di Best Western, Surakarta (30/01).
Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama BUMN yang disebutkan dalam Pasal 12 tentang pemberdayaan aset yang telah menjadi dasar BUMN selama ini harus dipahami. Penyelesaian persoalan aset digolongkan berdasarkan skala prioritas, diantaranya atas dasar kepentingan dinas atau adanya potensi hilangnya aset, kepentingan komersial kereta api dan kepentingan komersial perusahaan.B
Baca juga : Herfini Haryono Buka Raker dan Pembinaan Direktorat Manajemen Aset dan TI PT. KAI (Persero)
Tahun 2019 menurut Alim menjadi tantangan bagi jajaran Direktorat Manajemen Aset dan TI PT. KAI (Persero). Setidaknya di tahun ini ditarget untuk dapat mensertifikatkan 6 juta meter persegi aset lahan. Jiika di tahun ini mampu terlampaui maka di tahun berikutnya tantangan dapat ditingkatkan menjadi 10 juta meter persegi.
Dalam proses sertifikasi setiap tim aset harus berkoordinasi aktif dengan pihak-pihak terkait, salah satunya adalah BPN di daerah masing-masing. Keja sama dapat dioptimalkan dengan melatih kemampuan bermunikasi yang baik. Diharapkan bagi setiap jajaran aset di Daerah Operasional dan Divisi Regional dapat menjali komuikasi produktif yang dapat mendongkrak percepatan sertifikasi.
Sementara dibidang Penagihan, Alim menyebutkkan target di tahun 2019 mencapai 1,5 trilyun rupiah. Jumlah ini sudah dikalkulasi secara matang berdasarkan kebutuhan dan target keuntungan di tahun ini. Oleh karena itu, setiap Senior Manajer dan Manajer Aset serta Pengusahaan Aset di Daop dan Divre untuk mengupgrade kemampuan memetakan status aset potensial, khususnya untuk kerja sama jangka panjang. Selain itu penting juga untuk melakukan track force bagi penyewa yang potensial.
