Mutiara Headline
banner 325x300
Kirim Berita Suara Pembaca
BeritaPemerintah

PSBB Tangerang Raya Bakal Diperpanjang 14 Hari

201
×

PSBB Tangerang Raya Bakal Diperpanjang 14 Hari

Sebarkan artikel ini
Gubernur Banten Wahidin Halim saat teleconference Evaluasi PSBB Tangerang Raya
Gubernur Banten Wahidin Halim saat teleconference Evaluasi PSBB Tangerang Raya. (Pemprov Banten)

Headline.co.id (Banten) ~ Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Tangerang Raya bakal diperpanjang selama 14 hari. Kesepakatan perpanjangan PSBB di wilayah yang mencakup Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan itu terjadi dalam teleconference Evaluasi PSBB Tangerang Raya yang dipimpin Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) pada Jum’at (1/5/2020).

baca juga: Dilanda Hujan dengan Intensitas Tinggi Jalan Trans Sulawesi di Poso Putus

“Pertama, PSBB kita tetapkan 14 hari dengan catatan kita buka ruang untuk kemungkinan diperpanjang lagi. Kedua, soal bantuan sosial agar dikonsolidasikan antara tim Pemprov Banten dengan tim kota/kabupaten. Yang jelas, Pemprov Banten sudah menyiapkan anggaran,” ungkap Gubernur WH.

Rapat diikuti oleh Sekretaris Daerah Pemprov Banten Al Muktabar, Ketua DPRD Banten, Kapolda Banten, Kapolda Metro, Danrem 052 WKR, Danrem 064 MY, Kajati Banten, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Walikota Tangerang Arief R Wismansyah, dan Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany dan Forkopimda Banten.

Dalam kesempatan itu, Gubernur WH memberikan ruang kepada peserta rapat untuk memberikan masukan dalam Peraturan Gubernur Banten tentang Perpanjangan PSBB yang akan segera ditetapkan. Diantaranya mengenai pelaksanaan operasional check point dan masalah bantuan sosial.

baca juga: Update Terbaru Virus Corona di Indonesia Sabtu 2 Mei 2020: Pasien Sembuh Mencapai 1.665 Orang

“Untuk bantuan sosial, bagaimana kita bisa mengidentifikasi orang yang mendapat bantuan? Karena kriterianya terus berubah. Terhalang oleh data dan informasi yang dinamis dan terus berkembang,” ujar Gubernur WH

Sementara itu Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menegaskan, untuk perpanjangan pihaknya akan menyesuaikan kebijakan Pemprov Banten.

“Kalau Pemprov Banten akan mulai tanggal 3 hingga 17 Mei, kita akan menyesuaikan,” ungkapnya.

“Masalah check point di perbatasan selayaknya dilakukan pengawasan selama 24 jam. Sekaligus untuk menyekat arus mudik. Sedangkan untuk chek point internal bisa dikurangi mengingat keterbatasan personil dan luas wilayah,” usul Bupati Zaki.

baca juga: Berbeda Pada Tahun Sebelumnya, Menteri Pendidikan Pimpin Upacara Hardiknas dari Rumah

Untuk bantuan sosial, Bupati Tangerang mengusulkan agar nama yang sudah masuk dan terverifikasi dari kota/ kabupaten segera diluncurkan, tidak harus menunggu kuota penuh. Langsung dibuatkan rekening bank dan kartu ATM. Selanjutnya, bantuan sosial dari Kabupaten Tangerang akan mengikuti.

“Sehingga tidak ada kegelisahan lagi ketika 70 persen usulan dari RT/RW itu mendapatkan bantuan. Yang dikhawatirkan adalah waktu yang tidak bersamaan dengan rentang waktu yang cukup lama,” pungkasnya.

Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany mengusulkan agar Peraturan Gubernur untuk perpanjangan PSBB ada opsi untuk diperpanjang lagi hingga 14 hari. Menurutnya, hal itu untuk antisipasi jika PSBB di DKI Jakarta kembali diperpanjang.

baca juga: Di Hari Pendidikan Nasional, FSGI Desak Pemerintah Buat Skenario Pendidikan Semasa Pandemi

“Tahap pertama ini 14 hari, nanti ada klausul bisa diperpanjang kembali selama 14 hari. Sehingga lebih fleksibel,” usul Walikota Airin

Walikota Airin juga turut melaporkan bahwa tahun ini Kota Tangsel meniadakan Poskotis (Pos Komando Takstis) Lebaran, karena digabung dengan check point dan Pos Larangan Mudik.

Sementara Walikota Tangerang Arief R Wismansyah menyatakan, untuk perpanjangan PSBB pihaknya akan menyesuaikan jadwal dari Pemprov Banten. Sedangkan untuk operasional check point tetap 24 jam.

baca juga: Ekonomi Masyarakat Terdampak Corona, PT KAI Daop 1 Jakarta Bagikan 900 Paket Bahan Pokok Pangan Gratis di 5 Wilayah

“24 jam tidak ada masalah. Check point hanya jam sibuk, sisanya hanya monitoring. Cuma yang jam pagi yang bertugas teman-teman ASN dan PHL (Pekerja Harian Lepas) yang lokasi alamatnya di luar Kota Tangerang,” jelasnya.

“Kita tugaskan di check-check point karena dengan realokasi dan refocusing anggaran, otomatis tidak ada kegiatan proyek pembangunan ataupun proyek lainnya,” ungkapnya.

Rapat ditutup oleh Gubernur WH dengan doa untuk segera terbebas dari wabah corona.

“Semoga Allah SWT memberi perlindungan kepada kita semua. Amiin,” tutupnya.

baca juga: Dampak Covid-19 di Indonesia, Arab Saudi Bantu 4.000 Paket Sembako untuk Masyarakat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BKAD Pemerintah Provinsi Banten Rina Dewiyanti
Berita

Headline.co.id (Banten) ~ Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Provinsi Banten Rina Dewiyanti menjelaskan bahwa Bank pemegang Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) harus senantiasa menjaga likuiditasnya. Memastikan…

Menteri Kesehatan dr Terawan Agus Putranto. (Foto: Jawapos)
Berita

HeadLine.co.id (Jakarta) – Menteri Kesehatan dr. Terawan Agus Putranto telah menerima memutuskan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Palangka Raya, Kaimantan Tengah. Keputusan tersebut telah ditetapkan Menkes tanggal 7…