Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah Indonesia mengalokasikan dana sebesar Rp1,7 triliun untuk mendukung 18.215 kegiatan riset dan pengembangan di seluruh negeri pada tahun 2026. Langkah ini bertujuan untuk memberikan solusi konkret terhadap berbagai persoalan strategis nasional. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) secara resmi mengumumkan penerima pendanaan tersebut pada Kamis, 9 April 2026. Program ini merupakan bagian dari kebijakan “Diktisaintek Berdampak” yang menekankan pentingnya hasil riset yang tidak hanya berhenti di laboratorium, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan industri.
Pendanaan ini akan disalurkan melalui sembilan program utama, termasuk penelitian, pengabdian kepada masyarakat, hilirisasi riset prioritas, dan kolaborasi internasional. Semua program ini diarahkan untuk menjawab tantangan strategis seperti penanganan stunting, kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pengendalian tuberkulosis, serta percepatan pengelolaan sampah terpadu dan rehabilitasi pascabencana di wilayah Sumatra.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menekankan pentingnya kolaborasi untuk memastikan inovasi berdampak luas. “Riset dan inovasi harus memberikan solusi nyata. Kolaborasi kampus, pemerintah, dan dunia usaha menjadi kunci agar hasil riset dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan industri,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa sains dan teknologi harus menjadi penggerak utama pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Secara nasional, penerima pendanaan berasal dari dosen di 38 provinsi, dengan komposisi 40 persen dari perguruan tinggi negeri dan 60 persen dari perguruan tinggi swasta. Distribusi ini mencerminkan upaya pemerataan akses dan penguatan ekosistem riset secara inklusif. Dari sisi prioritas, sektor kesehatan memperoleh porsi terbesar sebesar 27 persen, diikuti ketahanan pangan 25 persen, hilirisasi dan industrialisasi 16 persen, serta digitalisasi—termasuk kecerdasan buatan dan semikonduktor—sebesar 15 persen. Sisanya mencakup energi, manufaktur dan material maju, maritim, serta pertahanan, yang turut diperkuat riset sosial humaniora.
Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan, Fauzan Adziman, menegaskan bahwa skema pendanaan tahun ini dirancang untuk mempercepat hilirisasi dan pemanfaatan hasil riset. “Program ini diarahkan untuk menjawab persoalan strategis nasional sekaligus memperkuat kolaborasi lintas perguruan tinggi, industri, dan pemerintah daerah agar dampaknya lebih luas,” jelasnya.
Secara rinci, Program Penelitian mendominasi dengan 13.028 proposal didanai senilai Rp1,04 triliun. Program Pengabdian kepada Masyarakat menjangkau 3.328 tim dengan fokus pemberdayaan wilayah 3T dan kelompok rentan. Sementara Program Hilirisasi Riset Prioritas mendukung 925 proposal untuk mempercepat transfer teknologi ke industri.
Program lainnya mencakup pengujian model dan prototipe, riset konsorsium unggulan, penguatan pusat unggulan iptek, hingga Program Mahasiswa Berdampak yang melibatkan lebih dari 10 ribu mahasiswa dalam pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Selain itu, inovasi berbasis budaya juga diperkuat melalui Program Inovasi Seni Nusantara, serta kolaborasi global melalui Program PHC-Nusantara yang melibatkan kerja sama riset Indonesia–Prancis.
Dalam aspek tata kelola, Kemdiktisaintek juga menyesuaikan jadwal pengumuman guna memastikan implementasi kebijakan honorarium peneliti hingga 25 persen dapat berjalan akuntabel dan berkelanjutan mulai tahun anggaran 2026. Melalui pendanaan ini, pemerintah menegaskan komitmen menjadikan riset sebagai fondasi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Tidak hanya menghasilkan pengetahuan, riset diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat industri, serta mendorong Indonesia menuju kemandirian dan daya saing global.
