Headline.co.id, Jakarta ~ Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menekankan pentingnya kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Karhutla yang berlangsung di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup RI, Jakarta, pada Selasa (7/4/2026).
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, mengungkapkan bahwa kondisi iklim pada tahun 2026 diprediksi akan lebih kering dari biasanya. Musim kemarau diperkirakan akan datang lebih awal dan berlangsung lebih lama. Saat ini, kondisi ENSO berada pada fase netral, namun diperkirakan akan berkembang menjadi El Nino lemah hingga moderat pada semester kedua 2026 dengan peluang sekitar 50–80 persen. “Perlu dipahami bahwa kemarau dan El Nino adalah dua fenomena berbeda. Kemarau merupakan siklus klimatologis, namun jika terjadi bersamaan dengan El Nino, curah hujan akan jauh berkurang dan kondisi menjadi lebih kering,” jelas Faisal.
Seiring dengan kondisi tersebut, hingga awal April 2026, jumlah titik panas atau hotspot di Indonesia tercatat mencapai 1.601 titik, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. BMKG memprediksi potensi karhutla akan meningkat di wilayah Riau pada bulan Juni, kemudian meluas ke Jambi dan Sumatra Selatan, serta berlanjut ke Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan pada bulan Juli hingga Agustus.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Sebagai langkah mitigasi, BMKG memperkuat pendekatan preventif melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dengan metode rewetting atau pembasahan lahan. Langkah ini dilakukan terutama pada kawasan gambut saat tinggi muka air tanah mulai menurun agar kelembapan tetap terjaga dan tidak mudah terbakar. Strategi tersebut diperkuat melalui pemantauan dan prediksi iklim secara berkala, pemanfaatan sistem Fire Danger Rating System (FDRS) untuk memetakan tingkat kerawanan kebakaran, pemantauan titik panas dan sebaran asap, hingga prediksi pertumbuhan awan hujan sebagai dasar intervensi di lapangan.
Saat ini, operasi modifikasi cuaca tengah berlangsung di sejumlah wilayah prioritas dengan dukungan BNPB. Di Riau, operasi yang dimulai sejak 28 Maret hingga 11 April 2026 menunjukkan hasil signifikan. “Di Posko Riau, dari 23 sorti penerbangan, kita berhasil menambah curah hujan hingga 33 persen dengan volume air lebih dari 100 juta meter kubik. Di Natuna, tiga sorti penerbangan meningkatkan curah hujan sebesar 36 persen atau sekitar 1,4 juta meter kubik,” ungkap Faisal.
Ia juga menegaskan bahwa BMKG mendapat arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat sistem operasi modifikasi cuaca sebagai bagian dari strategi nasional pengendalian karhutla. Pada kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, mengapresiasi paparan BMKG sekaligus menekankan pentingnya kewaspadaan seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, hingga 28 Februari 2026, luas lahan terbakar tercatat mencapai 32.637,42 hektare, meningkat hampir 20 kali lipat dibandingkan periode yang sama pada 2025. “Pada periode yang sama tahun lalu, luas karhutla sekitar 1.000-an hektare, sementara tahun ini sudah mencapai lebih dari 32.600 hektare. Kondisi ini menuntut kesiapsiagaan yang lebih kuat dari seluruh pihak,” katanya.
Rakornas tersebut turut dihadiri pejabat kementerian dan lembaga, termasuk BNPB, pemerintah daerah wilayah rawan karhutla, serta unsur TNI-Polri. Melalui forum ini, BMKG menegaskan pentingnya penguatan sinergi lintas sektor, pemanfaatan data berbasis sains, dan optimalisasi strategi pencegahan guna menekan potensi karhutla secara lebih efektif dan terkoordinasi sepanjang 2026.
