Headline.co.id, Yogyakarta ~ Informasi demo Yogyakarta hari ini, Rabu (21/10/2026), menyoroti kericuhan dalam aksi demonstrasi memperingati dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (20/10/2026). Demonstrasi yang melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi tersebut berlangsung sejak siang hingga malam hari. Ketegangan terjadi ketika sejumlah peserta aksi berupaya memasuki ruang rapat DPRD DIY, tetapi dihalangi aparat kepolisian. Berdasarkan catatan tim medis independen hingga pukul 18.00 WIB, sedikitnya enam demonstran mengalami luka-luka dan satu orang harus mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Bethesda.
Peristiwa yang menjadi perhatian dalam pemberitaan demo Yogyakarta hari ini tersebut juga diwarnai laporan dugaan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap peserta aksi. Empat demonstran laki-laki mengaku mengalami tindakan tidak pantas oleh oknum aparat saat terjadi desak-desakan. Sementara itu, kepolisian menyatakan terbuka menerima laporan apabila terdapat peserta demonstrasi yang mengalami kekerasan.
Selain kericuhan, perkembangan informasi demo Yogyakarta hari ini turut menyoroti tuntutan mahasiswa terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kebijakan ekonomi, serta berbagai program pemerintah. Sejumlah anggota DPRD DIY telah menemui perwakilan demonstran untuk mendengarkan aspirasi, tetapi dialog belum menghasilkan kesepakatan mengenai permintaan massa untuk memasuki ruang rapat.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Enam Demonstran Terluka, Satu Dilarikan ke Rumah Sakit Bethesda
Kericuhan dalam demonstrasi di DPRD DIY menyebabkan sejumlah mahasiswa membutuhkan pertolongan medis. Salah satu korban adalah Aska, mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, yang dilaporkan mengalami sesak napas setelah terkena pukulan aparat kepolisian.
Aska kemudian dibopong oleh sesama peserta aksi menuju pos medis terdekat untuk mendapatkan penanganan.
Berdasarkan catatan tim medis independen di lokasi hingga pukul 18.00 WIB, sedikitnya enam peserta demonstrasi mengalami luka dengan kondisi berbeda-beda.
Luka yang dilaporkan meliputi memar akibat dugaan injakan sepatu aparat, luka sobek di bagian bawah mata kanan, sesak napas, hingga luka yang disebut disebabkan lemparan batu.
Salah seorang demonstran bahkan harus dibawa ke Rumah Sakit Bethesda karena mengalami dislokasi tulang.
“Tadi ada salah satu kawan yang mengalami dislokasi tulang, sehingga langsung kami larikan ke Rumah Sakit Bethesda,” kata salah seorang anggota tim paramedis yang bertugas.
Jumlah enam korban tersebut merupakan catatan sementara hingga pukul 18.00 WIB, sebelum kericuhan kembali terjadi pada malam hari.
Empat Demonstran Laporkan Dugaan Pelecehan Seksual
Selain dugaan kekerasan fisik, aksi demonstrasi di Yogyakarta turut diwarnai laporan dugaan pelecehan seksual yang disebut dilakukan oknum aparat kepolisian.
Berdasarkan laporan yang diterima Mojok hingga pukul 19.00 WIB, terdapat empat orang demonstran laki-laki yang mengaku mengalami tindakan tersebut saat kericuhan berlangsung.
Keempatnya mengaku bagian kemaluan mereka diremas oleh oknum aparat ketika terjadi desak-desakan sehingga menimbulkan rasa sakit.
Meski demikian, laporan tersebut masih berupa pengakuan korban dan belum disertai hasil pemeriksaan resmi yang memastikan pelaku maupun kronologi tindakan.
Menanggapi laporan dugaan kekerasan terhadap demonstran, Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Ari Setyawan Wibowo belum memberikan penjelasan terperinci mengenai pelaksanaan pengamanan aksi.
Namun, ia menegaskan bahwa kepolisian terbuka menerima pengaduan dari peserta demonstrasi.
“Jika terjadi kekerasan yang dialami demonstran, kami mempersilakan dan terbuka menerima laporan,” kata Ari saat dikonfirmasi di lokasi demonstrasi.
Kronologi Kericuhan Demo DPRD DIY dari Siang hingga Malam
Aksi demonstrasi memperingati dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran berlangsung di sejumlah titik di Kota Yogyakarta, terutama halaman Gedung DPRD DIY dan kawasan Titik Nol Kilometer.
Di DPRD DIY, massa mulai berdatangan sekitar pukul 12.00 WIB. Kelompok demonstran datang secara bergantian, termasuk peserta aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII), serta kelompok mahasiswa lainnya.
Situasi mulai memanas sekitar pukul 16.00 WIB ketika terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat kepolisian yang bersiaga menggunakan perlengkapan pengamanan.
Berdasarkan pantauan Tirto, kericuhan terjadi sekitar pukul 16.20 WIB. Sejumlah peserta aksi terlibat saling dorong dengan polisi, sementara botol air mineral dilemparkan ke arah petugas yang berjaga.
Ketegangan sempat mereda menjelang waktu Magrib sebelum demonstrasi kembali berlanjut pada malam hari.
Sekitar pukul 19.00 WIB, anggota DPRD DIY mulai menemui demonstran. Dialog dengan sejumlah perwakilan fraksi kemudian berlangsung dalam rangka menampung tuntutan mahasiswa.
Namun, situasi kembali memanas setelah pukul 21.00 WIB. Berdasarkan laporan dari lokasi, kericuhan kembali terjadi ketika sebagian massa mulai membubarkan diri.
Sekitar pukul 21.30 WIB, terjadi pelemparan batu dan kembang api yang disusul tindakan pembubaran oleh aparat kepolisian.
Sejumlah peserta demonstrasi berlarian meninggalkan kawasan DPRD DIY. Di sepanjang Jalan Malioboro, sebagian peserta aksi juga dilaporkan sempat terlibat aksi saling kejar dengan warga.
Situasi di sekitar lokasi demonstrasi berangsur kondusif sekitar pukul 21.55 WIB.
DPRD DIY Terima Tuntutan Mahasiswa, Dialog Belum Capai Kesepakatan
Di tengah berlangsungnya demonstrasi, Ketua Komisi D DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan, Andriana Wulandari, menemui massa aksi untuk mendengarkan berbagai tuntutan.
Andriana menjelaskan bahwa perwakilan sejumlah fraksi telah hadir dan bersedia melakukan dialog dengan mahasiswa.
Namun, pembicaraan tidak berlanjut karena massa menginginkan akses masuk ke ruang rapat DPRD DIY, sementara anggota dewan tidak dapat menjamin keamanan apabila seluruh peserta aksi memasuki ruangan tersebut.
“Tadi ada dari PKB, PAN, Golkar, PDI Perjuangan, Gerindra dan Fraksi Gabungan. Semua lengkap, semua perwakilan fraksi ada. Mereka (peserta aksi) minta masuk (ke ruang rapat DPRD DIY) tapi kita gak berani memberikan jaminan keamanan,” terang Andriana.
Ia memastikan aspirasi yang disampaikan mahasiswa telah dicatat untuk diteruskan kepada pemerintah pusat.
“Mereka menyampaikan tuntutan. Kita sudah catat dan akan kita sampaikan ke pusat. Mau dialog, kita buka dialog, tetapi perwakilan bukan semuanya,” imbuhnya.
Mahasiswa Soroti Karhutla hingga Kebijakan Pemerintah Prabowo-Gibran
Aksi demonstrasi di Yogyakarta tidak hanya menyoroti evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, tetapi juga berbagai persoalan lingkungan, ekonomi, dan demokrasi.
Salah satu tuntutan utama mahasiswa adalah agar pemerintah meningkatkan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
Troy Amirul Ahmad dari Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia menyampaikan bahwa persoalan karhutla menjadi salah satu perhatian utama kelompok mahasiswa yang mengikuti demonstrasi.
“Yang saat ini kami sedang sangat perhatikan adalah karhutla yang terjadi di berbagai titik di Indonesia,” katanya.
Kritik terhadap pemerintah juga disampaikan seorang orator mahasiswa UII yang mengaku berasal dari Sumatra dan merasakan dampak kebakaran hutan.
“Saya orang Sumatra, dan terdampak karhutla. Tapi pemerintah pusat dan anggota dewan hanya ongkang-ongkang,” ujar orator tersebut.
Sementara itu, kelompok Aliansi UMY Bergerak yang menggelar aksi di Titik Nol Kilometer turut mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), koperasi desa, serta pendekatan militeristik dalam sektor sipil.
Mereka juga mempertanyakan efektivitas perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo dan menyampaikan kekecewaan terhadap keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BOP).
Pemerintah Masih Kaji Penetapan Karhutla sebagai Bencana Nasional
Menanggapi gelombang demonstrasi di berbagai daerah, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menyatakan bahwa pemerintah masih mengkaji tuntutan penetapan karhutla sebagai bencana nasional.
Menurut Syahganda, pemerintah mempertimbangkan berbagai dampak sebelum mengambil keputusan mengenai peningkatan status bencana tersebut.
“Pemerintah mengkaji terus baik buruknya menetapkan Karhutla sebagai bencana nasional. Selama pemerintah masih mampu menyelesaikan sendiri pemerintah belum berharap keterlibatan negara lain,” katanya, Selasa (20/10/2026).
Ia menyebut pemerintah telah mengambil langkah penanganan karhutla, termasuk memberikan sanksi kepada sejumlah korporasi yang melanggar aturan.
Mengenai kebebasan berpendapat, Syahganda menyatakan bahwa penyampaian aspirasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi.
Pemerintah juga menyatakan komitmennya terhadap penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Sementara itu, terkait insiden dalam demonstrasi di DPRD DIY, kepolisian telah menyatakan kesediaannya menerima laporan dari peserta aksi yang mengalami dugaan kekerasan. Hingga informasi terakhir dalam bahan laporan ini, belum terdapat penjelasan terperinci dari kepolisian mengenai hasil pemeriksaan atas dugaan kekerasan dan pelecehan seksual yang dilaporkan demonstran.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
