Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah Indonesia segera mengerahkan tim gabungan untuk menangani dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 yang melanda Sulawesi Utara dan Maluku Utara pada Kamis, 2 April 2026. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) guna memastikan penanganan darurat berjalan efektif. Dalam rapat tersebut, Menko PMK memberikan arahan kepada pimpinan pusat dan daerah untuk memprioritaskan keselamatan jiwa, evakuasi korban, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Menko PMK menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah pusat di lokasi bencana. Ia menginstruksikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, untuk segera menuju lokasi guna memimpin penanganan darurat. Selain itu, Menko PMK menekankan agar Dana Siap Pakai (DSP) segera disalurkan kepada pemerintah daerah yang telah menetapkan status tanggap darurat, tanpa hambatan birokrasi.
“Keselamatan manusia menjadi prioritas utama, sehingga evakuasi harus dilakukan dengan cepat dan korban memperoleh pelayanan terbaik,” tegas Menko PMK dalam keterangan tertulis yang diterima , Jumat, 3 April 2026. Menindaklanjuti arahan tersebut, Suharyanto bersama pimpinan kementerian/lembaga segera mengoordinasikan langkah-langkah teknis penanganan.
Menurut laporan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa tektonik tersebut berpusat di laut, sekitar 132 kilometer barat laut Ternate dengan kedalaman 33 kilometer, dan diikuti gempa susulan hingga siang hari. Guncangan terkuat dirasakan pada skala V–VI MMI di Ternate dan IV–V MMI di Kota Manado, menyebabkan dampak fisik signifikan pada bangunan publik dan permukiman warga.
Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling, melaporkan satu warga meninggal dunia serta kerusakan berat pada Gedung Olahraga (GOR) KONI Sario di Manado. Komandan Resor Militer (Danrem) 131/Santiago juga melaporkan kerusakan di salah satu rumah sakit di Manado, termasuk pecahnya kaca ruang ICU dan runtuhnya tembok, sehingga 40 pasien dievakuasi ke lokasi yang lebih aman.
Di Maluku Utara, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi melaporkan kerusakan di Kecamatan Batang Dua, Kota Ternate, meliputi lima rumah rusak berat, 18 rumah rusak ringan, serta empat bangunan gereja dengan tingkat kerusakan bervariasi. Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, juga melaporkan kerusakan rumah warga di sejumlah kecamatan serta fasilitas Pelabuhan Speedboat di Tidore Utara. Ribuan warga di Kecamatan Jailolo dan Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat, masih mengungsi di dataran tinggi setelah aktivasi sirine tsunami.
Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dan evakuasi korban. Kepala Basarnas RI melaporkan bahwa tim SAR dari Kantor SAR Ternate, Manado, dan Gorontalo berhasil mengevakuasi korban serta melakukan asesmen intensif terhadap gedung-gedung publik untuk memastikan keamanan sebelum masyarakat kembali dari pengungsian mandiri.
BNPB memperkuat langkah penanganan dengan menginstruksikan pemerintah daerah untuk segera menetapkan status tanggap darurat sebagai prasyarat penyaluran DSP dan bantuan logistik secara akuntabel. BNPB juga menginstruksikan aktivasi posko tanggap darurat guna memastikan pemenuhan kebutuhan dasar bagi para pengungsi, seperti makanan, air bersih, dan pakaian.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah pusat mengerahkan tim gabungan ke lokasi terdampak. Tim yang dipimpin oleh Kepala BNPB bersama Kepala Basarnas serta jajaran BMKG dijadwalkan berangkat menuju Sulawesi Utara dan Maluku Utara untuk mempercepat penanganan darurat dan pemulihan masyarakat pascagempa.
