Headline.co.id ~ Indonesia menjajaki pembelajaran dari India untuk membangun Digital Public Infrastructure (DPI) atau infrastruktur publik digital. Upaya ini dibahas Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria bersama Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Chakravorty dalam audiensi di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Selasa (29/9/2026). Infrastruktur publik digital tersebut diarahkan untuk menghubungkan identitas, data, pembayaran, dan berbagai layanan masyarakat dalam satu ekosistem. Pembelajaran dari India dinilai penting karena sejumlah kementerian dan lembaga di Indonesia masih menjalankan sistem secara terpisah.
Pertemuan itu menjadi bagian dari penjajakan kerja sama Indonesia dan India dalam memperkuat fondasi layanan publik digital. Menurut Nezar, pengalaman India dalam membangun DPI relevan untuk dipelajari Indonesia dan dapat ditindaklanjuti melalui berbagai program konkret setelah pertemuan para pemimpin kedua negara.
“Indonesia memiliki kebutuhan serupa untuk memiliki infrastruktur publik digital yang kuat, dan saat ini kami sedang mengupayakannya,” ujar Nezar dalam audiensi tersebut.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Indonesia Pelajari Infrastruktur Publik Digital India
Infrastruktur publik digital dipahami sebagai fondasi atau “rel” digital yang memungkinkan berbagai layanan publik berjalan secara terintegrasi. Melalui fondasi itu, layanan yang berkaitan dengan sistem identifikasi, pembayaran, pertukaran data, dan kebutuhan masyarakat lainnya dapat terhubung dalam satu ekosistem.
Pembelajaran dari India tidak hanya diarahkan untuk melihat pengembangan teknologi, tetapi juga memahami bagaimana fondasi digital dapat mendukung berbagai aplikasi dan layanan pemerintah. Dengan sistem yang lebih terhubung, layanan publik diharapkan dapat diakses masyarakat secara lebih terpadu.
Nezar mengatakan, kebutuhan membangun infrastruktur publik digital semakin penting karena masih terdapat kementerian dan lembaga yang menggunakan sistem masing-masing. Perbedaan dan keterpisahan sistem tersebut menjadi tantangan dalam mewujudkan layanan publik digital yang saling terhubung.
“Beberapa kementerian dan lembaga masih memiliki sistem secara terpisah sehingga integrasi menjadi hal yang krusial,” katanya.
Tantangan Integrasi Sistem Pemerintah
Keterpisahan sistem antarkementerian dan lembaga membuat integrasi menjadi salah satu kebutuhan utama dalam pengembangan layanan publik digital Indonesia. Infrastruktur publik digital diharapkan dapat menjadi fondasi yang menghubungkan sistem-sistem tersebut sehingga layanan pemerintah tidak berjalan dalam ekosistem yang terpisah.
Penguatan fondasi digital juga ditujukan untuk mendukung pertukaran data, sistem identifikasi, serta pembayaran dalam satu kerangka yang lebih terhubung. Berbagai aplikasi pemerintah dapat dikembangkan di atas fondasi tersebut tanpa mengabaikan kebutuhan pengelolaan layanan publik secara terpadu.
Namun, Indonesia tidak akan menerapkan pengalaman India secara langsung tanpa penyesuaian. Praktik yang telah dikembangkan India akan dipelajari sebagai referensi, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan dan tata kelola nasional.
“Kami belajar dari sistem yang diterapkan di India agar bisa diadaptasikan di Indonesia,” tandas Nezar.
Kerja Sama Ditindaklanjuti melalui Program Konkret
Nezar menyampaikan, kerja sama Indonesia dan India terkait infrastruktur publik digital dapat dilanjutkan melalui berbagai program konkret. Penjajakan tersebut diharapkan memperkuat fondasi digital yang dibutuhkan untuk menghubungkan identitas, data, pembayaran, dan layanan masyarakat.
Pengalaman India menjadi salah satu rujukan Indonesia dalam menyiapkan “rel” digital bagi layanan pemerintah. Rujukan itu digunakan untuk melihat pengembangan sistem yang mampu mendukung keterhubungan berbagai layanan dalam satu ekosistem.
Melalui pembelajaran dan kerja sama tersebut, Indonesia diharapkan dapat membangun infrastruktur publik digital yang lebih kuat. Penguatan fondasi itu juga diarahkan untuk mengurangi keterpisahan sistem antarkementerian dan lembaga.
Pada akhirnya, integrasi infrastruktur publik digital diharapkan mendorong layanan pemerintah yang semakin terhubung dan dapat diakses masyarakat secara lebih terpadu. Adapun penerapan praktik dari India tetap akan disesuaikan dengan kebutuhan serta tata kelola nasional Indonesia.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
