Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 menjadi Undang-Undang APBN 2027. Pengesahan berlangsung dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (29/9/2026), untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus merespons ketidakpastian global. Keputusan tersebut dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani melalui ketukan palu setelah seluruh anggota legislatif yang hadir menyatakan persetujuan.
APBN 2027 menetapkan belanja negara sebesar Rp4.106,3 triliun, dengan pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun dan pembiayaan sebesar Rp671,2 triliun. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penyusunan anggaran dilakukan melalui pembahasan dinamis dan konstruktif pemerintah dan DPR dengan tetap mengedepankan kehati-hatian serta disiplin fiskal.
APBN 2027 Disusun di Tengah Ketidakpastian Global
Pengesahan APBN 2027 berlangsung ketika kondisi ekonomi global masih menghadapi sejumlah tekanan. Ketegangan geopolitik dan fragmentasi perdagangan dunia berpotensi mengganggu rantai pasok, meningkatkan volatilitas harga, serta menekan inflasi dan pasar keuangan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Risiko perlambatan ekonomi global juga masih membayangi perdagangan dan aktivitas ekonomi domestik. Selain itu, perubahan suku bunga kebijakan bank sentral utama dunia, termasuk Federal Reserve, bank sentral Eropa, dan Jepang, berpotensi memengaruhi kondisi keuangan global serta arus investasi ke negara berkembang, termasuk Indonesia.
Meski demikian, Suahasil menyebut fundamental ekonomi Indonesia masih menunjukkan ketahanan. Pada semester I-2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen. Inflasi tetap terkendali, arus modal masuk meningkat, dan cadangan devisa berada pada level yang aman.
Kinerja APBN hingga Agustus 2026 juga dinilai tetap solid. Pendapatan negara masih tumbuh, sedangkan belanja negara meningkat dengan defisit yang tetap terkendali sebesar 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat,” kata Suahasil.
Menurut dia, sepanjang 2026 APBN digunakan secara fleksibel dan responsif untuk menangani bencana, menjaga stabilitas harga, serta memastikan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan ancaman El Nino. Pemerintah juga memberikan stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
Defisit APBN 2027 Ditetapkan 2,4 Persen terhadap PDB
Kebijakan fiskal 2027 dirancang tetap ekspansif, tetapi dilaksanakan secara kolaboratif, terarah, dan terukur. Defisit anggaran ditetapkan sebesar 2,4 persen terhadap PDB.
“Angka-angka ini bukan sekadar target fiskal. Di baliknya terdapat tanggung jawab pemerintah untuk menjaga momentum pembangunan sekaligus memastikan setiap rupiah dikelola secara hati-hati dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat,” ujar Suahasil.
Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung Program Indonesia Pintar, KIP Kuliah, renovasi sekolah dan madrasah, pengembangan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda, serta beasiswa dan pengembangan talenta melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Anggaran perlindungan sosial ditetapkan sebesar Rp539,7 triliun. Dana itu ditujukan untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah, masyarakat miskin dan rentan, sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, Kartu Sembako, serta bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Pemerintah juga menyiapkan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp195,3 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani serta nelayan.
Sementara itu, transfer ke daerah dialokasikan sebesar Rp735 triliun, meningkat dibandingkan transfer pada tahun berjalan. Dana tersebut diarahkan untuk memastikan agenda pembangunan dan penguatan pelayanan publik dapat dirasakan lebih merata di seluruh daerah.
“APBN dan APBD adalah satu kesatuan, bekerja dalam satu tarikan napas bersama agar setiap rupiah anggaran memberikan manfaat yang makin nyata dan merata bagi masyarakat,” kata Suahasil.
Delapan Klaster Prioritas Nasional
APBN 2027 difokuskan untuk mendukung delapan klaster program kerja prioritas nasional (PKPN) dan satu program pendukung atau enabler. Secara keseluruhan, agenda tersebut mencakup 60 program kerja.
Delapan klaster prioritas itu meliputi kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.
Adapun program pendukung mencakup penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, serta diplomasi ekonomi.
Pemerintah menyatakan pelaksanaan agenda tersebut membutuhkan APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan. Pengelolaan anggaran akan ditopang oleh optimalisasi pendapatan negara, peningkatan kualitas belanja, serta pembiayaan yang inovatif dan terukur.
Target Ekonomi Makro dan Kesejahteraan
APBN 2027 disusun berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro yang telah disepakati pemerintah dan DPR. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6 persen, inflasi 2,5 persen, dan tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun berada di kisaran 6,9 persen.
Nilai tukar rupiah dipatok pada kisaran Rp17.500 per dolar AS. Sementara itu, Indonesian Crude Price (ICP) ditetapkan sebesar 75 dolar AS per barel, dengan lifting minyak 612.500 barel per hari dan lifting gas 954.000 barel setara minyak per hari.
Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan berada pada rentang 6,0–6,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,3–4,87 persen, indeks modal manusia meningkat menjadi 0,575, serta proporsi lapangan kerja formal mencapai 40,81 persen.
Suahasil berharap dukungan DPR berlanjut pada pengawalan pelaksanaan APBN 2027.
“Dengan sinergi yang kuat, kami yakin APBN 2027 dapat dilaksanakan secara efektif dan akuntabel untuk menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan, dan mengakselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
