Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Agama Nasaruddin Umar mengundang para pakar dan praktisi ekonomi syariah untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam memperbaiki pengelolaan dana umat di Indonesia. Menurutnya, Kementerian Agama memerlukan perspektif baru dan keahlian dari pihak luar untuk memperkuat tata kelola ekonomi Islam yang kredibel dan akuntabel. Pernyataan ini disampaikan Menag saat memberikan sambutan pada acara Tasyakur Milad ke-22 Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) dan Silaturahmi Stakeholders Ekonomi Islam di Jakarta, Minggu (1/3/2026).
“Kami membutuhkan masukan dan bantuan khusus dari para ahli di luar kementerian secara profesional, baik secara teoretis maupun praktis. Ini sangat penting, oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian mari kita berikan muatan-muatan strategis terkait hal ini,” ujar Menag.
Dalam kesempatan tersebut, Nasaruddin menyoroti agenda penting pemerintah, yaitu pembentukan Lembaga Pengelola Dana Umat (LPDU). Ia berharap agar rumusan dan gagasan konkret mengenai lembaga tersebut dapat diintensifkan, terutama pada momentum Ramadan. Menurutnya, penguatan ekonomi umat harus tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku, khususnya selaras dengan amanat UUD 1945 Pasal 33 tentang perekonomian nasional.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Menag juga mengingatkan tentang prinsip ekonomi pada masa Rasulullah SAW yang menempatkan stabilitas keamanan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi. “Ekonomi itu butuh rasa aman. Rasulullah sudah mencontohkan, perdagangan baru bisa bangkit kalau ada stabilitas, maka gencatan senjata didahulukan. Saya juga ingatkan, jangan sampai kita merusak sumber daya seperti tanaman atau industri rakyat, sekalipun itu di wilayah lawan. Esensi ekonomi Islam adalah keberlanjutan tanpa riba dan tanpa praktik menimbun barang,” jelasnya.
Lebih lanjut, Menag mengingatkan agar para pemikir ekonomi Islam tidak kehilangan jati diri dengan terjebak pada pendekatan rasional-liberal tanpa fondasi teologis yang kuat. “Saya mohon gagasan kita ini jangan terpisah dengan ayat, hadis, dan kitab-kitab kuning sebagai legitimasi. Kita harus memiliki wawasan keislaman yang mendalam agar tidak disebut liberal,” tegasnya.
Di akhir arahannya, Menag juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam berkomunikasi di era digital guna mencegah distorsi informasi dan kesalahpahaman di tengah masyarakat. “Di zaman sekarang ini, tolong kita semua lebih berhati-hati dalam berucap dan bertindak. Jangan sampai ada jarak atau kesalahpahaman apa yang kita maksudkan dengan apa yang diterima oleh masyarakat. Dunia digital ini cepat sekali, maka jagalah lisan kita agar tidak terjadi distorsi informasi yang justru merugikan umat,” tutupnya.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Presiden RI Periode 2019–2024 Ma’ruf Amin, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM RI Rosan Roeslani, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Noor Achmad, pengusaha Chairul Tanjung, serta jajaran IAEI dan pemangku kepentingan ekonomi Islam lainnya.
