Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung audit yang akan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas dan tata kelola keuangan negara. Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menegaskan komitmen ini dalam Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI yang berlangsung di Kantor Kemenhub, Jakarta, pada Kamis (5/2/2026).
Menteri Dudy menekankan bahwa pemeriksaan oleh BPK bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi juga merupakan instrumen strategis untuk menjaga kualitas pengelolaan anggaran negara. “Pemeriksaan ini adalah bagian dari upaya kita untuk memastikan pengelolaan anggaran yang berkualitas,” jelasnya.
Dalam audit Tahun Anggaran 2025 ini, Kemenhub menargetkan untuk kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sejak tahun 2013 hingga 2024, Kemenhub telah berhasil mendapatkan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut atas laporan keuangannya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Dari sisi kinerja fiskal, Kemenhub mencatat realisasi penyerapan anggaran tahun 2025 mencapai 88,88 persen, atau sebesar Rp28,68 triliun dari pagu efektif Rp32,27 triliun. Selain itu, realisasi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) Kemenhub juga melampaui target, mencapai 125,25 persen atau sebesar Rp14,07 triliun.
Menteri Dudy juga mengungkapkan bahwa tingkat tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di lingkungan Kemenhub hingga Semester I Tahun 2025 telah mencapai 87,29 persen. Angka ini berada di atas rata-rata nasional dan menunjukkan keseriusan Kemenhub dalam menindaklanjuti setiap temuan audit secara sistematis.
Untuk memastikan kelancaran proses pemeriksaan, Menteri Dudy menginstruksikan seluruh unit kerja di Kemenhub untuk tertib dalam administrasi, memperkuat digitalisasi dokumen, melengkapi permintaan data pemeriksa, serta membangun komunikasi yang efektif dengan tim BPK. Langkah-langkah ini dianggap penting untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan meminimalkan kendala teknis selama proses audit berlangsung.
Sementara itu, Pimpinan I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, memberikan apresiasi terhadap kinerja Kemenhub dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyebut Kemenhub sebagai salah satu kementerian dengan cakupan pemeriksaan yang paling menyeluruh, ditandai dengan tingkat sampling audit di atas 70 persen serta pendalaman materi pemeriksaan yang konsisten.
Nyoman menjelaskan bahwa pemeriksaan BPK terhadap Kemenhub mencakup wilayah yang luas, mulai dari Sumatra, Jawa, Kalimantan, Bali, Maluku, hingga Papua. Ia berharap hasil pemeriksaan ini dapat semakin memperkuat kontribusi Kemenhub dalam mendukung pembangunan nasional melalui tata kelola keuangan yang kredibel dan berintegritas.
