Headline.co.id, Program Transmigrasi Di Indonesia Telah Menjadi Bagian Penting Dalam Pembangunan Nasional ~ terutama dalam upaya pemerataan penduduk dan pemanfaatan wilayah yang kurang berkembang. Namun, berbagai kawasan transmigrasi masih menghadapi tantangan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, termasuk konflik sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kawasan strategis adalah kawasan transmigrasi di Distrik Muting, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, yang berperan penting dalam pengembangan wilayah perbatasan timur Indonesia.
Kawasan transmigrasi Muting mencakup sekitar 78.200 hektar, terdiri dari beberapa satuan pemukiman dan desa yang tersebar di tiga distrik. Berdasarkan data teknis, luas APL mencapai ± 59.110 hektar dan HPK ± 9.307 hektar, sehingga total areal kerja kawasan transmigrasi mendekati 68.417 hektar. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan ini, Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Output 1 UGM melakukan kajian dan memaparkan temuan penting dalam Focus Group Discussion (FGD) di Distrik Muting dan Ulilin, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. FGD ini menghadirkan Doddy Aditya Iskandar, S.T., MCP, Ph.D, pakar pengembangan wilayah dan dosen UGM.
Dalam FGD yang bertema Penyusunan Rekomendasi Evaluasi Kawasan Transmigrasi di Muting, Doddy Aditya menekankan pentingnya langkah strategis untuk keberlanjutan pembangunan kawasan Muting. Langkah tersebut meliputi penguatan dialog sosial dan kelembagaan lokal transmigran dan masyarakat adat, serta skema pengakuan dan perlindungan tanah ulayat dengan pendekatan kolaboratif. Hal ini bertujuan agar lahan transmigrasi dan lahan adat dapat dimanfaatkan secara adil.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Doddy juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat adat melalui transfer teknologi pertanian, penguatan koperasi kampung, dan akses modal yang setara. Selain itu, pembangunan infrastruktur konektivitas diperlukan untuk memperkuat pasar dan mempercepat arus barang serta hasil produksi. Menurutnya, adaptasi program transmigrasi dengan kearifan lokal Papua perlu diperhatikan dalam aspek perumahan, pola tanam, dan tata kelola sumber daya alam. “Hilirisasi dan pengembangan rantai pasok lokal perlu menjadi target pembangunan, agar kawasan ini tidak hanya menjadi sentra produksi mentah, tapi juga basis ekonomi masyarakat setempat,” ujarnya, Kamis (18/12).
Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Output 1 UGM di kawasan transmigrasi Muting terdiri dari Jan Prabowo Harmanto, S.Si. M.Sc (Ketua), Dwi Okti Bastiani S.T, Wahyu Fitri Yulianto, S.Fil, Dika Kurniawan, dan Harits Nuraga Padika. Tim ini berkolaborasi dengan TEP Output 2 dan 4 UGM. Jan Prabowo Harmanto menyatakan bahwa kegiatan tim di kawasan transmigrasi Muting bertujuan untuk mengevaluasi kondisi kawasan serta menggali pandangan, pengalaman, dan aspirasi masyarakat guna merumuskan solusi bersama dalam pengembangan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inklusif.
Temuan penting dari kegiatan ini adalah adanya harapan besar masyarakat untuk pembangunan fasilitas pendidikan tinggi atau sekolah keterampilan di Muting. Keberadaan lembaga pendidikan tinggi kejuruan atau sekolah keterampilan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia lokal, khususnya generasi muda. “Dengan adanya akses pendidikan lanjutan di wilayah sendiri, masyarakat berharap dapat memperoleh keterampilan yang relevan dengan potensi wilayah, seperti pertanian modern, peternakan, pengolahan hasil, serta kewirausahaan. Hal ini tentu sangat penting untuk memperkuat kemandirian masyarakat Muting dan mempercepat proses transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ujarnya.
Menurut Jan Prabowo, keterbatasan sarana dan prasarana infrastruktur menjadi kendala utama mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi lokal. Jalan penghubung antar kampung yang rusak atau belum terbangun, serta akses transportasi yang terbatas antar distrik dinilai menghambat kelancaran distribusi hasil pertanian dan pelayanan publik. “Kita pun paham apa yang menjadi keinginan masyarakat. Masyarakat secara tegas menyampaikan harapannya agar pemerintah memberikan prioritas pada peningkatan infrastruktur konektivitas yang dapat mendukung aktivitas ekonomi dan sosial secara lebih luas,” paparnya.
Selain infrastruktur dasar, tim juga menemukan keterbatasan sarana penunjang kegiatan produksi, seperti peralatan pasca panen, fasilitas penyimpanan hasil pertanian, serta sarana transportasi hasil produksi ke pusat pasar. Minimnya fasilitas ini dinilai menghambat upaya masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi produktif secara berkelanjutan. Di sisi lain, masyarakat juga menekankan pentingnya peningkatan layanan dasar, terutama akses terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai. Bahkan tidak sedikit kampung yang belum memiliki fasilitas kesehatan yang representatif.
Kegiatan Tim Ekspedisi Patriot masih berlangsung hingga awal Desember 2025. Selama periode tersebut, empat anggota tim tinggal di lokasi untuk melakukan identifikasi dan pengamatan lapangan serta pengumpulan data sekunder di dinas terkait. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan input yang bermanfaat bagi Kementerian Transmigrasi maupun kementerian terkait untuk menyusun program yang diperlukan.
