Headline.co.id, Padang ~ Pemerintah Kota Padang meminta dukungan pemerintah pusat untuk memenuhi prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana hidrometeorologi. Kebutuhan anggaran untuk infrastruktur pendukung tersebut diperkirakan mencapai Rp25 miliar hingga Rp30 miliar pada 2027. Usulan itu disampaikan Wali Kota Padang Fadly Amran saat beraudiensi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (4/11/2026). Dukungan itu diperlukan agar dua kawasan huntap di Kota Padang tidak hanya memiliki rumah, tetapi juga jalan, drainase, dan prasarana dasar yang memungkinkan warga tinggal secara layak.
Pemko Padang sebelumnya telah menyiapkan lahan seluas 12 hektare untuk pembangunan hunian bagi warga terdampak bencana pada November 2025. Namun, pembangunan PSU, khususnya di kawasan Huntap Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, masih membutuhkan dukungan pembiayaan.
You might also like
Fadly mengatakan, pembangunan huntap disiapkan di dua lokasi, yakni Kelurahan Lambung Bukik, Kecamatan Pauh, dan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah. Pembangunan tersebut melibatkan Kementerian PKP, Buddha Tzu Chi, dan Kamar Dagang Indonesia (KADIN).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Kami menyiapkan dua lokasi pembangunan Huntap untuk membangun rumah bagi korban bencana, yaitu di Kelurahan Lambung Bukik, Kecamatan Pauh, dan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah. Pembangunan dilakukan oleh Kementerian PKP, Buddha Tzu Chi, dan Kamar Dagang Indonesia (KADIN),” kata Fadly.
PSU Menjadi Penentu Kelayakan Huntap
Pemerintah Kota Padang menilai penyelesaian huntap tidak dapat berhenti pada pembangunan fisik rumah. Ketersediaan jalan, drainase, dan prasarana dasar lainnya diperlukan agar kawasan hunian dapat menunjang aktivitas serta kehidupan warga setelah mereka direlokasi ke tempat tinggal baru.
Menurut Fadly, dukungan pemerintah pusat dibutuhkan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur pendukung tersebut. Pemenuhan PSU juga dipandang sebagai bagian dari proses pemulihan pascabencana, karena hunian yang layak harus disertai lingkungan yang memadai.
“Kami berharap Bapak Menteri dapat memfasilitasi kelanjutan pembangunan infrastruktur tersebut. Sebab, penyelesaian Huntap tidak hanya soal pembangunan rumah, tetapi juga bagaimana masyarakat dapat tinggal dengan layak dan memperoleh kesejahteraan setelah menempati hunian baru,” ujarnya.
Estimasi pembiayaan yang diajukan Pemko Padang untuk kebutuhan infrastruktur mencapai Rp25 miliar hingga Rp30 miliar pada 2027. Anggaran itu diarahkan untuk mendukung pemenuhan PSU agar kawasan huntap siap ditempati oleh warga terdampak bencana.
Menteri PKP Dorong Pembiayaan Kreatif
Menanggapi usulan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait mendorong pemerintah daerah mengembangkan sumber pembiayaan yang lebih beragam. Ia menilai pembangunan tidak semestinya hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) atau anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Maruarar menyebut pemerintah daerah dapat menjajaki kolaborasi dengan badan usaha milik negara (BUMN), sektor swasta, dan sumber pendanaan lainnya. Langkah tersebut dinilai dapat membantu pembangunan berjalan lebih optimal sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kepala daerah harus mampu mencari berbagai peluang pembiayaan kreatif, termasuk melalui kolaborasi dengan BUMN, sektor swasta, dan sumber pendanaan lainnya. Dengan begitu, pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” tegas Maruarar.
Penataan Kawasan Teluk Bayur Ikut Dibahas
Selain membahas pembangunan huntap dan pemenuhan PSU, audiensi tersebut juga membicarakan penataan kawasan di sekitar PT Pelindo Regional 2 Teluk Bayur.
Dalam pertemuan itu, Fadly didampingi Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tri Hadiyanto, Kepala Dinas PUPR Malvi Hendri, serta Kepala Dinas Pertanahan Raf Indria.
Bagi Pemko Padang, penyelesaian PSU di kawasan huntap menjadi pekerjaan penting dalam pemulihan pascabencana. Ketersediaan infrastruktur dasar dan dukungan pembiayaan diharapkan memastikan warga terdampak dapat kembali menjalani kehidupan di lingkungan yang layak dan aman.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
![[Siaran Pers] Kolaborasi dalam Inovasi Pelayanan Publik, Wamen Nezar: Daerah Tak Perlu Bangun Sistem Sendiri](https://www.headline.co.id/wp-content/uploads/2026/11/siaran-pers-kolaborasi-dalam-inovasi-pelayanan-publik-wamen-nezar-daerah-tak-perlu-bangun-sistem-sendiri.png)
