Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan enam fokus keselamatan untuk penyelenggaraan Angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan fokus tersebut dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 di Kantor Kemenhub, Jakarta, Senin (2/11/2026). Kebijakan itu disiapkan untuk memastikan perjalanan masyarakat selama libur akhir tahun berlangsung aman dan lancar melalui pemeriksaan armada, kesiapan awak, pengendalian kapasitas, antisipasi cuaca, prosedur darurat, serta peningkatan pelayanan.
Rapat koordinasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan sektor transportasi tersebut digelar untuk memperkuat persiapan dan koordinasi menghadapi angkutan Nataru. Dudy menegaskan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama karena pengguna jasa mempercayakan perjalanan mereka kepada operator dan pemerintah.
“Natal dan Tahun Baru adalah waktu yang berarti bagi banyak keluarga. Mereka memercayakan keselamatan perjalanannya kepada kita. Kepercayaan itu harus dijawab dengan persiapan yang sungguh-sungguh. Keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan angkutan Nataru,” ujar Dudy.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Enam Fokus Keselamatan Angkutan Nataru
Menurut Dudy, kesiapan angkutan Nataru tidak cukup hanya dengan menyediakan armada. Kondisi sarana dan prasarana, kompetensi awak, pengaturan kapasitas, informasi cuaca, hingga pelayanan penumpang harus dipastikan sebelum masa angkutan berlangsung.
Enam fokus keselamatan yang harus menjadi perhatian operator dan seluruh pemangku kepentingan transportasi adalah sebagai berikut.
Pertama, memastikan armada dan prasarana laik operasi serta memenuhi persyaratan keselamatan melalui pemeriksaan atau ramp check. Kedua, memastikan awak kendaraan, kapal, pesawat, dan petugas operasional dalam kondisi sehat serta memiliki kompetensi sesuai tugas masing-masing.
Ketiga, mengantisipasi kapasitas angkutan dan potensi kepadatan berdasarkan data serta kondisi lapangan. Keempat, menggunakan informasi cuaca dan kondisi lintasan sebagai pertimbangan dalam keputusan operasional, khususnya untuk mengantisipasi cuaca ekstrem dan wilayah rawan bencana.
Kelima, memastikan prosedur dan fasilitas penanganan keadaan darurat siap digunakan. Keenam, memberikan pelayanan yang tertib, transparan, dan manusiawi, termasuk memastikan ketersediaan informasi perjalanan serta fasilitas bagi seluruh pengguna jasa transportasi.
“Kita membutuhkan keselamatan dan keamanan, sinergi dan kolaborasi, perhatian terhadap detail, serta kesiapan menghadapi ketidakpastian. Rutinitas tahunan tidak boleh membuat kita lengah. Rambu yang tertutup, alat keselamatan yang tidak berfungsi, atau informasi yang terlambat harus segera diperbaiki,” kata Dudy.
Cuaca Ekstrem Jadi Perhatian
Untuk mengantisipasi gangguan perjalanan akibat cuaca ekstrem, Kemenhub memperkuat koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah, serta pengelola prasarana transportasi.
Antisipasi dilakukan melalui pemetaan titik rawan banjir dan longsor, pemantauan potensi gelombang tinggi dan angin kencang, penyiapan jalur alternatif, serta kesiapan sarana dan petugas di lokasi yang berpotensi terdampak.
Informasi cuaca dan kondisi lintasan akan digunakan operator sebagai salah satu dasar untuk menentukan langkah operasional. Dengan pertimbangan tersebut, keputusan untuk melanjutkan, mengubah, atau menghentikan sementara layanan dapat disesuaikan dengan kondisi keselamatan di lapangan.
Kemenhub juga mengevaluasi pelaksanaan angkutan Nataru sebelumnya untuk memperbaiki layanan pada tahun ini. Evaluasi tersebut mencakup peningkatan layanan mudik gratis, penambahan sarana transportasi pada lintasan penyeberangan padat Merak–Bakauheni dan Ketapang–Gilimanuk, serta pengaturan lalu lintas dan penyeberangan.
Selain itu, Kemenhub mendorong penambahan fasilitas umum di simpul-simpul transportasi yang diperkirakan mengalami peningkatan aktivitas penumpang.
Operator Diminta Siapkan Rencana Operasi
Menhub meminta setiap pimpinan operator menyiapkan rencana operasi Nataru yang mencakup kesiapan armada dan awak, pengendalian risiko, penanganan kepadatan, serta prosedur kedaruratan.
Jajaran Kemenhub juga diminta melakukan pengawasan secara konsisten dan objektif, memastikan setiap temuan pemeriksaan diselesaikan, serta menindak pelanggaran keselamatan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Selama masa operasi, evaluasi harian harus dilakukan agar langkah penanganan dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi di lapangan.
Untuk mendukung koordinasi dan pemantauan, Kemenhub merencanakan Posko Terpadu Angkutan Nataru 2026/2027 pada 18 Desember 2026 hingga 6 Januari 2027. Posko tersebut dijadwalkan beroperasi selama 20 hari.
Posko Terpadu akan menjadi pusat koordinasi dan pemantauan kondisi transportasi bersama para pemangku kepentingan. Melalui posko tersebut, potensi gangguan perjalanan diharapkan dapat diketahui lebih cepat sehingga penanganannya dilakukan secara terkoordinasi.
Dudy mengajak seluruh operator, instansi pemerintah, dan asosiasi transportasi menjalankan tanggung jawab masing-masing serta memperkuat sinergi selama penyelenggaraan angkutan akhir tahun.
“Keberhasilan Nataru, kita ukur dari keselamatan masyarakat dan mutu pelayanan yang masyarakat rasakan sejak berangkat hingga kembali ke rumah. Di balik setiap tiket terdapat seseorang yang ditunggu keluarganya. Itulah tanggung jawab yang kita emban bersama,” tutur Dudy.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Kepala Korlantas Polri Aries Syahbudin, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Ahmad, pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Kemenhub, para direktur utama mitra kerja Kemenhub, serta ketua asosiasi bidang transportasi.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
