Headline.co.id, Gorontalo ~ Pemerintah Provinsi Gorontalo menyeleksi usulan tambahan anggaran dari 24 organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pembahasan APBD 2027 di Kota Gorontalo, Senin (5/10/2026). Total usulan tambahan belanja yang diajukan mencapai sekitar Rp79 miliar, sedangkan kemampuan fiskal yang masih dapat diformulasikan diperkirakan hanya sekitar Rp7 miliar. Seleksi dilakukan berdasarkan tingkat prioritas, kesesuaian dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan dampaknya terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah. Pemerintah provinsi juga menyiapkan langkah optimalisasi pendapatan agar ruang fiskal untuk pembangunan dapat diperluas.
Pembahasan APBD 2027 Pemprov Gorontalo dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui penajaman RKPD dan penyusunan anggaran. Sekretaris Daerah Gorontalo Sofian Ibrahim mengatakan seluruh usulan OPD akan diverifikasi sebelum diputuskan untuk diakomodasi.
“Tidak semua usulan dapat langsung diakomodasi. Usulan akan diteliti dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah,” kata Sofian Ibrahim, Senin (5/10/2026).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Usulan APBD 2027 disesuaikan dengan prioritas
Kepala Bapppeda Gorontalo Wahyudin Katili mengatakan pihaknya akan melakukan konsolidasi dengan bidang-bidang mitra OPD. Langkah tersebut dilakukan untuk menyisir kembali kegiatan yang telah tercantum dalam RKPD, termasuk kegiatan yang sebelumnya hanya memperoleh alokasi anggaran minimal.
Penelaahan itu ditujukan untuk menentukan kegiatan yang masih memungkinkan memperoleh tambahan anggaran. Pemerintah daerah juga akan meninjau sejumlah sumber pendanaan yang dapat mendukung pembiayaan program pada APBD 2027.
“Penajaman terutama diarahkan pada sejumlah sumber pendanaan, lain tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam mineral dan batu bara, Dana Alokasi Umum yang bersumber dari sektor pendidikan dan kesehatan, serta kemungkinan penyesuaian bantuan keuangan,” ujar Wahyudin Katili.
Selain penyesuaian anggaran, pemerintah daerah mempertimbangkan percepatan penyusunan studi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan, dan detail engineering design untuk mendukung pembangunan infrastruktur pada 2027.
Apabila proses administrasi dan penganggaran dapat diselesaikan lebih awal, tender dini diharapkan berlangsung pada November atau Desember. Dengan demikian, pekerjaan diharapkan dapat dimulai pada awal 2027.
Pemprov Gorontalo dorong peningkatan PAD
Dalam pembahasan anggaran, Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BKAD) Danial Ibrahim mengusulkan peningkatan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sekitar Rp473,5 miliar.
Peningkatan target tersebut terutama diharapkan berasal dari optimalisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bermotor. Potensi tambahan dari sektor pajak diperkirakan mencapai sekitar Rp17,09 miliar.
Namun, setelah memperhitungkan porsi bagi hasil untuk kabupaten dan kota, bagian yang diperkirakan dapat dimanfaatkan pemerintah provinsi sekitar Rp5,1 miliar.
Peluang tambahan juga berasal dari retribusi pelayanan kesehatan. Pemerintah provinsi masih berkoordinasi dengan rumah sakit daerah untuk menilai kemungkinan peningkatan target pendapatan retribusi.
“Pada 2026, realisasi pendapatan rumah sakit tercatat sekitar Rp54,52 miliar, sementara target 2027 yang disusun sementara berada di kisaran Rp47,89 miliar. Apabila target retribusi rumah sakit dapat disesuaikan dengan kemampuan dan realisasi sebelumnya, PAD pemerintah provinsi berpotensi menembus angka Rp500 miliar,” ucap Danial Ibrahim.
Kebutuhan mendesak turut menjadi perhatian
Kepala BKAD Sukril Gobel mengatakan sejumlah kebutuhan mendesak juga dibahas dalam rapat. Beberapa di antaranya adalah anggaran operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), dukungan terhadap Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, serta penguatan anggaran pengawasan Inspektorat.
Anggaran untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan perhitungan kerugian negara atas permintaan aparat penegak hukum juga dinilai perlu mendapat perhatian.
“Anggaran pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan perhitungan kerugian negara yang dilakukan atas permintaan aparat penegak hukum juga dinilai perlu mendapat perhatian,” jelas Sukril Gobel.
Selain itu, program pengelolaan lingkungan yang berkaitan dengan kinerja dana bagi hasil sumber daya alam diusulkan tetap dipertahankan.
Gubernur minta tambahan anggaran berdampak
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengingatkan TAPD agar tambahan anggaran tidak digunakan untuk belanja rutin dan habis pakai. Ia meminta setiap alokasi diarahkan pada belanja modal atau program yang memberikan dampak nyata terhadap pembangunan dan peningkatan kinerja daerah.
Pemerintah Provinsi Gorontalo selanjutnya melakukan verifikasi terhadap seluruh usulan OPD. Hasil penyaringan tersebut akan menjadi dasar penentuan program yang memperoleh tambahan anggaran dalam APBD 2027.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
