Headline.co.id, Jakarta ~ Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia menegaskan peran mahasiswa dalam mengawal penegakan hukum Pemilu melalui pengujian dan pengembangan argumentasi hukum. Penegasan itu disampaikan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam pembukaan Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu VI Antarperguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2026 di Jakarta, Senin (21/9/2026). Keterlibatan mahasiswa dinilai penting karena dapat memberikan perspektif independen dalam menilai pelaksanaan aturan kepemiluan di Indonesia.
Menurut Bagja, mahasiswa dapat membantu menguji kualitas argumentasi hukum yang digunakan lembaga pengawas. Peran tersebut diperlukan untuk menjaga objektivitas pengawasan, terutama karena proses penegakan hukum Pemilu tidak berhenti pada hari pemungutan suara.
Penegakan hukum Pemilu mencakup tiga tahapan
Bagja menjelaskan, penegakan hukum Pemilu mencakup tiga tahapan utama. Tahapan itu meliputi pembentukan aturan atau rule making, penerapan aturan atau rule application, serta penyelesaian sengketa atau rule adjudication.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Ia mengatakan, pengawasan dan proses hukum tetap berlanjut setelah pemungutan suara. Sengketa hasil Pemilu masih dapat berlangsung setelah tahapan pemungutan suara selesai sehingga penegakan hukum perlu dilihat sebagai rangkaian proses yang menyeluruh.
Dalam konteks itu, Bawaslu membutuhkan penilaian dari pihak eksternal untuk menguji argumentasi hukum yang diterapkan lembaga pengawas. Masukan dari luar lembaga dinilai dapat membantu melihat kualitas proses hukum secara lebih objektif.
“Bawaslu membutuhkan penilaian dari pihak eksternal untuk menguji kualitas argumentasi hukum yang diterapkan lembaga pengawas,” kata Bagja.
Mahasiswa dibutuhkan untuk menjaga objektivitas
Bagja merujuk pada asas hukum Nemo judex in causa sua. Asas tersebut menegaskan bahwa tidak ada pihak yang boleh menjadi hakim atas perkaranya sendiri.
Atas dasar itu, pandangan kritis mahasiswa dinilai diperlukan dalam mengawal penegakan hukum Pemilu. Mahasiswa dapat memberikan masukan dan perspektif yang independen terhadap pelaksanaan aturan kepemiluan.
Keterlibatan akademisi muda juga dipandang penting karena mahasiswa hukum memiliki kesempatan untuk menguji penerapan aturan melalui analisis dan argumentasi. Kompetisi debat menjadi salah satu ruang untuk mengembangkan kemampuan tersebut dalam konteks penegakan hukum Pemilu.
Penilaian berfokus pada analisis dan dasar hukum
Dalam kesempatan tersebut, Bagja mengingatkan peserta agar tidak berkecil hati karena berasal dari perguruan tinggi tertentu. Menurut dia, penilaian dalam menguji hukum kepemiluan tidak ditentukan oleh asal perguruan tinggi.
Penilaian utama, kata Bagja, berfokus pada kedalaman analisis, kualitas argumentasi, serta ketepatan penggunaan dasar hukum yang berlaku. Dengan demikian, peserta perlu menunjukkan kemampuan memahami persoalan hukum Pemilu dan menyusun argumentasi berdasarkan aturan yang relevan.
Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu VI Antarperguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2026 menjadi forum bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan tersebut. Forum itu juga mempertemukan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dalam pembahasan mengenai penegakan hukum Pemilu.
Mahasiswa hukum diproyeksikan menjadi pemimpin masa depan
Bagja optimistis mahasiswa hukum saat ini dapat menjadi penerus kepemimpinan di lembaga peradilan dan penyelenggara Pemilu pada masa depan. Ia menyebut Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, dan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang dapat menjadi ruang pengabdian bagi para calon pemimpin tersebut.
Karena itu, penguatan kemampuan analisis, argumentasi, dan pemahaman terhadap dasar hukum Pemilu dinilai penting sejak berada di perguruan tinggi. Kemampuan tersebut diharapkan mendukung peran mahasiswa dalam memberikan penilaian kritis terhadap proses penegakan hukum Pemilu.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
