Headline.co.id, Jogja ~ Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa 41,75% lansia di Indonesia berada dalam kelompok rumah tangga dengan distribusi pengeluaran 40% terbawah. Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak lansia terjebak dalam kemiskinan dan kerentanan ekonomi. Situasi ini diperburuk oleh kurangnya sistem perlindungan pensiun yang inklusif, di mana hanya lima persen lansia yang dapat hidup mandiri dari dana pensiun mereka.
Eddy Junarsin, Ph.D., CFP, seorang ekonom dari Universitas Gadjah Mada, merekomendasikan perbaikan sistem jaminan hari tua di Indonesia. Ia menyoroti bahwa potongan gaji untuk pensiun saat ini terlalu kecil, yaitu hanya 1% ditambah kontribusi perusahaan sebesar 2% dari gaji kotor. Eddy menyarankan agar potongan gaji pekerja untuk jaminan hari tua ditingkatkan menjadi 5-6%, dengan tambahan kontribusi perusahaan sebesar 8-9% dari gaji kotor. “Angka yang memadai sekitar 14-15% dari gaji kotor walau itupun kemungkinan masih pas-pasan di kemudian hari, tetapi tetap lebih baik daripada sistem sekarang,” jelasnya pada Jumat (11/6).
Eddy juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh pengusaha dan pekerja informal terkait pemotongan gaji ini. Tanpa adanya Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan, kelompok ini harus memiliki kedisiplinan finansial yang lebih tinggi. Ia menyarankan agar wirausahawan dan pekerja nonformal mengalokasikan minimal 10-20% pendapatan mereka untuk tabungan atau investasi masa depan. “Sebaiknya wirausaha dan pekerja informal menyisihkan 10-20% untuk tabungan hari tua atau investasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Eddy menyarankan beberapa langkah yang dapat diambil pemerintah untuk menjamin kesejahteraan ekonomi lansia. Pemerintah perlu merevisi peraturan pemotongan dana pensiun dari 1% menjadi 5-6% dari gaji kotor pekerja, dan dari 2% menjadi 8-9% dari kontribusi perusahaan. Selain itu, pemerintah dapat memperbanyak klinik atau rumah perawatan orang tua yang sangat berguna bagi pensiunan pada usia rentan.
Pemerintah juga disarankan untuk memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga rendah bagi pensiunan agar dapat digunakan untuk membuka usaha. Selain itu, penghapusan usia pensiun wajib dapat memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk memilih masa pensiun mereka sendiri. “Apabila pemerintah dapat menjalankan langkah tersebut, pekerja akan sangat terbantu dalam menghadapi usia rentan mendatang dengan menikmati hasil kerja yang dilakukan di usia produktif,” katanya.
Eddy menilai bahwa pembenahan jaminan hari tua dapat menjadi kunci utama untuk memutus rantai sandwich generation yang selama ini membebani aspek finansial generasi muda Indonesia. Dengan sistem pensiun yang kuat dan intervensi kebijakan pemerintah, diharapkan beban hidup para pensiunan di masa depan tidak lagi menjadi tanggungan anak-cucu mereka. “Sandwich generation itu sangat menyiksa. Apabila kebijakan pemerintah dan perusahaan diperbaiki, niscaya itu dapat membantu para pensiunan serta membantu generasi berikutnya,” tuturnya.
