Headline.co.id, Surabaya ~ Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Gadjah Mada (UGM) menerima kunjungan dari Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya (MWA Unesa) pada Selasa (28/7) di Gedung Pusat UGM. Delegasi dari Unesa dipimpin oleh Ketua MWA, Prof. Dr. H. Haris Supratno, serta dihadiri oleh Rektor Unesa, Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes. Kunjungan ini disambut oleh Ketua MWA UGM, Prof. Ir. Tumiran, M.Eng., Ph.D., IPU., dan Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D., beserta jajaran mereka.
Prof. Dr. H. Haris Supratno menjelaskan bahwa tujuan kunjungan ini adalah untuk melakukan benchmarking terkait mekanisme pemilihan rektor (pilrek). Sebelumnya, Unesa berstatus sebagai Badan Layanan Umum (BLU) dan kini telah menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), sama seperti UGM. Mereka ingin mempelajari bagaimana memadukan tiga unsur, yaitu MWA, Senat Akademik Universitas, dan Rektor, agar proses pemilihan rektor dapat berjalan lancar dan aman.
Selain itu, Unesa juga berencana mendirikan bank universitas, terinspirasi oleh Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang telah lama dimiliki UGM. “Mudah-mudahan kunjungan ini memberikan manfaat bagi kami yang akan memproses pemilihan rektor dan mencoba mendirikan bank BPR sekaligus berbagai ide dan pengalaman baru dari UGM,” harap Supratno.
Ketua MWA UGM, Tumiran, menyambut baik kunjungan ini dan memberikan informasi terkait mekanisme pemilihan rektor. Ia menekankan bahwa mekanisme tersebut mengacu pada statuta universitas dan didasarkan pada prinsip demokratisasi, aspiratif, dan produktif. “Perkembangan UGM menunjukkan demokratisasi berjalan dengan baik, aspiratif, dan suasananya tetap produktif setelah pemilihan,” ujarnya.
Bagus Santoso, Ketua Komisi Internal dan Anggota MWA UGM Periode 2021-2026, menekankan pentingnya prinsip kolektif kolegial dalam pemilihan rektor untuk menghindari dominasi satu pihak. Salah satu aspek penting adalah pelaksanaan forum Nyawiji yang melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, hingga alumni untuk mendengarkan aspirasi sebelum bakal calon merumuskan program kerja. “Aspirasi yang paling penting bukanlah yang paling keras terdengar tetapi yang paling menentukan keberlanjutan universitas,” jelasnya.
Bagus juga menjelaskan bahwa pemilihan rektor melibatkan Panitia Kerja untuk urusan administratif, Senat Akademik untuk penyaringan berdasarkan kualitas akademik, dan MWA untuk seleksi tahap akhir. Fokus utama MWA adalah mencari sosok yang paling sesuai dengan kebutuhan strategis universitas untuk lima tahun mendatang. “Setelah terpilihnya Rektor, MWA tetap memastikan proses transisi dan reunifikasi agar suasana tetap kondusif serta menjaga universitas yang utuh,” tambahnya.
Mengenai pendirian bank universitas, Direktur Utama BPR UGM, Sri Wulandari, S.Sos., M.B.A., menjelaskan bahwa BPR UGM menerapkan prinsip kehati-hatian dan diaudit secara ketat oleh berbagai otoritas seperti OJK, Bank Indonesia, PPATK, LPS, hingga BPK. Selain berorientasi pada profit, BPR UGM juga menjalankan misi Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan menjadi laboratorium praktikum bagi mahasiswa Perbankan Sekolah Vokasi UGM.
BPR juga menyediakan kredit kesejahteraan bagi civitas akademika, seperti soft loan kepemilikan rumah dengan bunga rendah. “Hingga saat ini, siapapun Rektornya UGM tidak pernah melakukan intervensi tata kelola BPR. Ini dilakukan untuk menjaga independensi bank dari pengaruh kampus dan kepentingan reputasi institusi,” ungkapnya.
Sri Wulandari menambahkan bahwa regulasi OJK saat ini lebih ketat dibandingkan masa lalu, terutama mengenai pemenuhan modal minimal. Ia menyarankan agar Unesa mempertimbangkan mekanisme akuisisi terhadap BPR yang sudah ada namun terkendala modal, dengan pemeriksaan menyeluruh terhadap aset dan data bank sasaran.
