Headline.co.id, Jakarta ~ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti praktik pungutan liar dan pemberian imbalan dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang masih menjadi tantangan serius bagi dunia pendidikan di Indonesia. KPK mengingatkan bahwa sekolah seharusnya tidak menjadi tempat pertama bagi anak-anak untuk menyaksikan bahwa keberhasilan dapat diperoleh melalui uang, kedekatan, atau jalur titipan.
Peringatan ini muncul setelah hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 menunjukkan bahwa 28 persen responden masih menemukan praktik pungutan liar dalam proses penerimaan murid baru. Selain itu, 10 persen responden mengaku mengetahui adanya pemberian imbalan kepada pihak tertentu selama pelaksanaan SPMB.
Direktur Jejaring Pendidikan KPK, Dian Novianthi, menegaskan bahwa proses penerimaan murid baru adalah pintu masuk pembentukan karakter peserta didik. Oleh karena itu, setiap bentuk kecurangan harus dicegah sejak awal. “SPMB adalah gerbang pertama pendidikan. Jika sejak awal sudah terjadi kecurangan, nilai-nilai yang ingin dibangun melalui pendidikan dapat tergerus, termasuk budaya antikorupsi,” ujar Dian dalam keterangan tertulis yang diterima , Selasa (9/6/2026).
Menurut Dian, praktik pungutan liar maupun pemberian imbalan tidak hanya merugikan masyarakat yang telah mengikuti prosedur secara benar, tetapi juga berpotensi menanamkan persepsi keliru bahwa kesuksesan dapat dicapai melalui jalan pintas. “Bagaimana kita berharap anak tumbuh menjadi pribadi berintegritas jika proses awal yang mereka lihat justru penuh kecurangan. Jangan biarkan kecurangan menjadi fondasi pendidikan,” tegasnya.
Sebagai langkah pencegahan, KPK menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru. Surat edaran ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan dan mendorong transparansi dalam pelaksanaan SPMB di seluruh daerah.
Selain masalah dalam penerimaan siswa, KPK juga menemukan tantangan integritas lain yang masih mengakar di lingkungan pendidikan. Hasil SPI Pendidikan 2024 mencatat bahwa 30 persen tenaga pendidik menganggap gratifikasi sebagai sesuatu yang lumrah. Selain itu, 65 persen responden menyebut orang tua masih sering memberikan hadiah atau bingkisan kepada guru dan tenaga pendidik pada momen tertentu, seperti hari raya maupun kenaikan kelas.
Dian menjelaskan bahwa kebiasaan tersebut sering kali dianggap sebagai bentuk penghargaan biasa, padahal berpotensi menimbulkan konflik kepentingan apabila tidak dikelola dengan benar. “Sebagian masyarakat masih memandang pemberian hadiah sebagai hal yang wajar. Padahal, jika dibiarkan, praktik ini dapat berkembang menjadi penyalahgunaan wewenang yang lebih serius,” jelasnya.
Kepala Satgas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi Kedinasan Direktorat Jejaring Pendidikan KPK, Anis Wijayanti, mengingatkan bahwa tujuan pendidikan tidak hanya mencetak generasi yang cerdas secara akademik, tetapi juga membangun karakter dan akhlak yang kuat. Ia menilai nilai-nilai kejujuran akan sulit tumbuh apabila anak-anak sejak awal menyaksikan bahwa peluang dan keberhasilan dapat dibeli atau diperoleh melalui hubungan tertentu.
KPK mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, satuan pendidikan, tenaga pendidik, orang tua, hingga masyarakat untuk bersama-sama menjaga integritas pelaksanaan SPMB. KPK juga mendorong perubahan cara pandang dalam memberikan apresiasi kepada guru dan tenaga pendidik. Penghargaan, menurut KPK, tidak harus diwujudkan dalam bentuk materi, melainkan dapat melalui dukungan terhadap program sekolah, partisipasi dalam kegiatan pendidikan, maupun ucapan terima kasih yang tulus.
Melalui penguatan pengawasan dan komitmen bersama, KPK berharap proses penerimaan murid baru dapat berlangsung secara transparan, adil, dan bebas dari praktik korupsi. Sebab pendidikan yang berintegritas tidak hanya ditentukan oleh materi yang diajarkan di ruang kelas, tetapi juga oleh keteladanan yang ditunjukkan sejak peserta didik pertama kali memasuki gerbang sekolah.
