Headline.co.id, Jakarta ~ Program cetak sawah dan pengembangan pertanian yang diinisiasi oleh Kementerian Pertanian di Papua mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat adat, petani, dan pemerintah daerah. Program ini merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional dan dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa menghilangkan hak kepemilikan lahan adat.
Dukungan tersebut diungkapkan oleh Pemilik Hak Ulayat (Ondoafi), Willhelmus Rollo. Ia menyatakan bahwa masyarakat adat sangat menerima dan antusias terhadap program pengembangan pertanian yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Kementerian Pertanian. “Kami sangat mendukung program ini karena memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Willhelmus dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (5/6/2026).
Willhelmus menegaskan bahwa selama pelaksanaan program, tidak pernah terjadi perampasan lahan adat seperti yang sering diisukan di luar Papua. Menurutnya, hubungan pemerintah dan masyarakat adat berlangsung secara terbuka dan saling menguntungkan. “Tidak ada perampasan lahan, semua berjalan dengan baik,” tegasnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Ia menjelaskan bahwa lahan yang telah dibuka saat ini baru sekitar 100 hektare. Masih terdapat potensi lahan tidur yang cukup luas dan siap dikembangkan untuk mendukung peningkatan produksi pangan. “Masih banyak lahan yang bisa dimanfaatkan,” katanya.
Dukungan terhadap program cetak sawah juga datang dari Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Provinsi Papua Barat, Lodwik Anari. Ia menilai pembangunan pertanian yang dijalankan pemerintah pusat kini mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di seluruh Tanah Papua. “Manfaatnya sudah mulai dirasakan oleh masyarakat,” ujar Lodwik.
Menurut Lodwik, kebutuhan pengembangan sawah di Papua Barat masih sangat besar. Pemerintah daerah bahkan telah mengusulkan tambahan areal cetak sawah kepada Kementerian Pertanian. “Kami butuh lebih banyak lahan untuk cetak sawah,” katanya.
Ia menegaskan bahwa program cetak sawah sepenuhnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah hanya memfasilitasi pembangunan dan pengolahan lahan, sementara kepemilikan lahan tetap berada di tangan masyarakat adat. “Kepemilikan lahan tetap milik masyarakat adat,” ujarnya.
Lodwik menambahkan bahwa mayoritas masyarakat Papua mendukung pembangunan pertanian karena memberikan manfaat langsung bagi kehidupan mereka sekaligus tetap menjaga keberadaan pangan lokal. “Pangan lokal tetap diperhatikan,” katanya.
Keberhasilan program tersebut juga terlihat dari capaian produktivitas lahan yang telah dikembangkan. Manager Balai Pengelola (BP) Bendung Tami, Rahman, mengatakan lahan adat yang kini diolah bersama masyarakat mampu menghasilkan produktivitas yang cukup tinggi. “Produktivitasnya cukup tinggi,” kata Rahman.
Sementara itu, Yusuf Wona, petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Bendung Tami, mengaku merasakan langsung manfaat program pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. “Program ini sangat bermanfaat,” ungkap Yusuf.
Manfaat program pengembangan sawah rakyat juga dirasakan oleh petani Orang Asli Papua (OAP) di Merauke. Roby Basik Basik, salah satu petani milenial yang mengembangkan usaha budidaya padi, mengaku kehidupannya mengalami perubahan signifikan sejak menekuni sektor pertanian. “Kehidupan saya berubah sejak bertani,” ujar Roby.
Menurut Roby, hasil usaha tani yang diperolehnya selama ini mampu memenuhi kebutuhan keluarga, bahkan membantunya membangun rumah dari hasil panen padi. “Hasil panen bisa untuk bangun rumah,” katanya.
Pertanian juga menjadi sumber penghidupan yang memungkinkan dirinya menyekolahkan anak-anak hingga berhasil meraih berbagai profesi. “Anak-anak bisa sekolah tinggi,” katanya.
Roby mengatakan kondisi tanaman padi yang saat ini dibudidayakan tumbuh dengan baik. Bersama kelompok tani, ia terus melakukan perawatan intensif agar hasil produksi tetap optimal. “Kami terus merawat tanaman dengan baik,” ujarnya.
Ia berharap dukungan pemerintah terhadap petani terus diperkuat, terutama dalam penyediaan sarana produksi dan alat mesin pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas usaha tani masyarakat. “Dukungan pemerintah sangat kami harapkan,” ungkapnya.
Program cetak sawah dan optimasi lahan merupakan bagian dari strategi Kementerian Pertanian dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mengembangkan sentra produksi pangan baru di wilayah timur Indonesia. Selain pembukaan lahan, pemerintah juga memberikan dukungan berupa sarana produksi, mekanisasi pertanian, pembangunan infrastruktur irigasi, pendampingan budidaya, serta penguatan kelembagaan petani.
Dukungan dari pemilik hak ulayat, pemerintah daerah, pengelola lapangan, hingga petani menunjukkan bahwa pembangunan pertanian di Papua berjalan melalui kolaborasi yang saling menguntungkan. Lahan tetap menjadi milik masyarakat adat, sementara pemerintah hadir sebagai fasilitator pembangunan yang membantu meningkatkan produktivitas, kesejahteraan, dan ketahanan pangan masyarakat.
Berbagai kisah sukses yang muncul dari Jayapura hingga Merauke menjadi bukti bahwa program cetak sawah tidak hanya menghasilkan pangan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru dan memperkuat masa depan masyarakat Papua.
