Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menegaskan bahwa Indonesia tetap berkomitmen untuk memperkuat kerja sama dengan negara-negara anggota D-8 meskipun Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 ditunda. Komitmen ini diwujudkan melalui penyelenggaraan kegiatan yang membahas tantangan bersama. Pernyataan ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kemlu RI, Heru H Subolo, dalam keterangan resmi pada acara Preliminary Discussion D-8 Youth Dialogue di Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (3/6/2026).
Acara diskusi tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri RI bekerja sama dengan Universitas Airlangga (Unair) dan merupakan salah satu capaian keketuaan Indonesia di D-8 untuk periode 2026-2027. Heru H Subolo menyatakan bahwa kemitraan dengan lembaga nonpemerintah yang mengutamakan kolaborasi pemerintah, akademisi, dan para ahli akan memperkaya perspektif, rekomendasi, serta solusi yang inovatif dan inklusif.
Diskusi ini berfokus pada dua dari lima isu prioritas keketuaan D-8 Indonesia, yaitu “Energy Resilience in the Midst of Global Uncertainty” dan “Food Security in a Time of Crisis”. Diskusi tersebut menyoroti bahwa ketahanan energi dan pangan lahir dari ekosistem yang berkelanjutan, yang mencakup pasokan yang aman, ruang fiskal yang sehat, transisi yang adil, dan penerimaan sosial yang kuat.
Selain itu, diskusi ini juga menyoroti peran pemuda sebagai salah satu pilar masyarakat yang berperan penting dalam membangun kesadaran bersama dan memelopori kegiatan konkret yang berorientasi pada solusi. Wakil Rektor Unair Bidang Riset, Inovasi, dan Community Development, Muhammad Miftahussurur, menyerukan agar kampus dapat menjadi katalisator pelaksanaan rekomendasi kegiatan dan mendorong misi-misi D-8 yang ditujukan untuk memecahkan tantangan bersama.
Sementara itu, Deputi II Bidang Polugri Kemenkopolkam, Muhammad K Koba, menyatakan bahwa D-8 memiliki karakter unik sebagai aliansi ekonomi lintas kawasan Global South yang meliputi Asia Selatan, Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika. Menurutnya, karakter ini membuat D-8 berpotensi sebagai kelompok kekuatan menengah (middle-power group) yang mampu menjadi penyeimbang di tengah rivalitas kekuatan besar, fragmentasi tatanan global, dan meningkatnya proteksionisme.
D-8 merupakan organisasi kerja sama ekonomi negara berkembang yang terdiri dari Azerbaijan, Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Pakistan, dan Turkiye.
