Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, mengumumkan bahwa seluruh pemerintahan di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa di Sumatra telah kembali berfungsi normal setelah bencana. Pernyataan ini disampaikan oleh Mendagri setelah mengikuti rapat pemulihan pascabencana Sumatra bersama DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, pada Senin (25/5/2026).
Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa Satgas dan seluruh kementerian serta lembaga terkait telah bekerja keras untuk memulihkan kondisi di Sumatra. “Kami telah bergerak cepat untuk memastikan pemulihan berjalan lancar,” ujar Mendagri. Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa layanan listrik, bahan bakar minyak (BBM), dan internet sudah berfungsi kembali di sebagian besar wilayah. Namun, masih ada beberapa desa yang terisolir akibat jalan longsor di Aceh Tengah dan Tapanuli Tengah. “Kami terus berupaya membuka akses ke desa-desa yang terisolir,” tambahnya.
Meskipun ada desa yang masih terisolir, Mendagri menyatakan bahwa seluruh jalur jalan nasional di Sumatra sudah terhubung kembali, termasuk jembatan-jembatan yang telah diperbaiki. “Perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan menjadi prioritas utama kami,” kata Tito Karnavian. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyetujui rencana induk dan anggaran untuk pemulihan Sumatra.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Sebelumnya, Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemulihan wilayah terdampak banjir di Pulau Sumatera menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan data per 24 Mei 2026, mayoritas daerah terdampak di tiga provinsi telah berangsur normal. Tito menjelaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja sama pemerintah pusat dan daerah sejak masa darurat hingga transisi menuju pemulihan.
Selain itu, seluruh pengungsi kini tidak lagi tinggal di tenda pengungsian, melainkan telah menempati hunian sementara atau memanfaatkan Dana Tunggu Hunian (DTH). Di Sumatra Barat, dari 16 kabupaten/kota yang terdampak, 13 sudah kembali normal, sementara beberapa daerah seperti Tanah Datar masih memerlukan perhatian. “Kami fokus pada Agam dan Padang Pariaman yang masih perlu perhatian lebih,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Jakarta, Minggu (24/5/2026).
Di Provinsi Sumatra Utara, dari 19 kabupaten/kota terdampak, 16 daerah telah kembali normal. Tapanuli Selatan mendekati normal, sementara Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara masih memerlukan perhatian. Di Provinsi Aceh, dari 18 kabupaten/kota terdampak, 10 daerah telah kembali normal. Gayo Lues mendekati normal, sedangkan tujuh daerah lainnya, termasuk Aceh Tamiang dan Aceh Tengah, masih memerlukan perhatian lebih lanjut.
