Headline.co.id, Surabaya ~ Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur tengah mengawal usulan strategis untuk mengubah status sejumlah ruas jalan kabupaten menjadi jalan provinsi. Langkah ini diambil sebagai solusi atas keterbatasan anggaran di tingkat daerah. Masyarakat di kawasan Mataraman, yang meliputi Pacitan, Ponorogo, hingga Trenggalek, berharap dapat segera menikmati akses jalan yang lebih baik.
Misery Effendy, anggota Komisi D DPRD Jatim, menegaskan pentingnya peran Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menyelesaikan masalah infrastruktur di wilayah tersebut. “Kalau Pemprov tidak turun tangan, banyak persoalan di daerah yang tidak akan selesai. Kapasitas fiskal kabupaten sangat terbatas,” ujar Misery saat dikonfirmasi pada Rabu (8/4/2026).
Fokus utama tertuju pada jalur strategis yang menghubungkan antarwilayah, khususnya rute Ponorogo–Pacitan melalui Ngrayun dan Ponorogo–Trenggalek. Usulan teknis untuk alih status jalan ini sebenarnya sudah diajukan sejak 2023, namun baru tahun ini mendapatkan pengawalan lebih ketat agar dapat masuk dalam skema penganggaran provinsi.
Misery menyatakan bahwa Komisi D tidak ingin usulan tersebut berhenti pada tahap kajian. Mereka berkomitmen untuk mengawal proses ini hingga pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026, agar nantinya dapat masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027. “Kami akan dorong terus sampai masuk pembahasan anggaran. Ini kebutuhan riil masyarakat,” tegas legislator dari Daerah Pemilihan Jatim IX yang meliputi Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, dan Ngawi.
Di tengah upaya tersebut, Misery mengkritik kinerja organisasi perangkat daerah, khususnya sektor Cipta Karya, yang dinilai masih kurang berani dalam mengusulkan anggaran besar. Menurutnya, alokasi anggaran saat ini yang berkisar Rp200–300 juta masih jauh dari cukup, terutama untuk kebutuhan pembangunan jembatan, talud, dan akses jalan desa. “Harus lebih berani. Selama ini terkesan kurang maksimal dalam mengajukan anggaran besar,” kritiknya.
Meski demikian, ia tetap mengapresiasi langkah Dinas Pekerjaan Umum (PU) Jatim yang telah menyalurkan bantuan 600 drum aspal yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat desa di Pacitan. Misery juga mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur bukan hanya proyek fisik, tetapi berkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Ia mencontohkan pertumbuhan ekonomi Pacitan yang mencapai lebih dari 6 persen, didukung oleh sektor pertanian pedesaan yang sangat bergantung pada akses jalan. “Kalau akses jalannya tidak didukung, pertumbuhan ekonomi itu tidak akan maksimal,” tandasnya.
Sementara itu, potensi hambatan pembebasan lahan dinilai bukan masalah besar. Warga di beberapa titik, seperti Arjosari hingga perbatasan Purwantoro, disebut sangat kooperatif, bahkan rela menghibahkan lahan dan memindahkan makam demi kepentingan umum. Sinyal positif ini, menurut Misery, harus segera ditangkap oleh Pemprov Jatim sebagai momentum untuk mempercepat realisasi pembangunan jalan strategis di kawasan Mataraman. (MC Prov Jatim /pca-hjr)
