Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa stok energi nasional tetap dalam kondisi aman meskipun terjadi gangguan pasokan energi global akibat konflik bersenjata Amerika Serikat (AS) dan Iran di Timur Tengah. Pernyataan ini disampaikan Bahlil dalam keterangan resmi saat melakukan inspeksi mendadak di Jawa Tengah pada Kamis (26/3/2026).
Bahlil menjelaskan bahwa ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin, solar, dan LPG di dalam negeri saat ini terpenuhi dengan baik. “Sekalipun dalam kondisi yang memang hampir semua dunia kena, tetapi kita bersyukur kepada Allah, hari ini BBM di negara kita tercinta, baik bensin, solar, maupun LPG, terpenuhi dengan baik,” ujarnya.
Menurut Bahlil, cadangan minyak Indonesia saat ini masih berada di atas standar minimal nasional yang berkisar 21 hingga 28 hari. Ia menekankan bahwa angka tersebut bukan berarti bahan bakar akan habis dalam periode waktu tersebut karena cadangan akan terus diisi ulang seiring dengan proses distribusi dan optimalisasi fasilitas kilang minyak di dalam negeri.
Lebih lanjut, pemerintah telah mengambil langkah antisipatif untuk mengamankan pasokan minyak mentah (crude) yang akan diolah di kilang-kilang tersebut. Langkah utama yang ditempuh adalah mencari sumber impor alternatif untuk menggantikan pasokan yang sebelumnya berasal dari kawasan Selat Hormuz. “Kita tahu bahwa 20 persen dari crude (minyak mentah) kita itu diambil dari Selat Hormuz. Sekarang, kami sudah ganti ke tempat lain dan pasokannya insyaallah sudah mulai membaik,” kata Bahlil.
Kondisi darurat pasokan energi global dipicu oleh peningkatan ketegangan di kawasan Teluk Persia setelah AS dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Iran pada 28 Februari 2026. Iran membalas dengan serangan drone dan rudal serta mengambil alih kendali Selat Hormuz, jalur pelayaran vital yang menjadi lintasan utama pasokan minyak dunia.
Dampak krisis telah dirasakan negara tetangga, Filipina, yang pada Selasa (24/3/2026) resmi mengumumkan keadaan darurat nasional akibat gangguan rantai pasok energi. Presiden Ferdinand Marcos Jr. menandatangani perintah eksekutif untuk mengaktifkan respons nasional guna memulihkan stabilitas energi, mengingat Filipina mengimpor hampir 26 persen kebutuhan energinya dari kawasan Timur Tengah.
