Headline.co.id, Presiden Amerika Serikat ~ Donald Trump, dalam sebuah pidato menyatakan keinginannya untuk merebut Greenland dengan berbagai cara. Trump berargumen bahwa penguasaan atas wilayah Denmark tersebut akan meningkatkan keamanan Amerika Serikat, terutama di tengah meningkatnya aktivitas Rusia dan China di kawasan Arktik. Menurutnya, jika Amerika Serikat tidak segera bertindak, Rusia dan China mungkin akan mengambil langkah serupa.
Guru Besar Departemen Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Nur Rachmat Yuliantoro, S.I.P., M.A., menilai bahwa keinginan Trump tersebut perlu ditanggapi dengan serius, meskipun ia menganggapnya tidak realistis. “Greenland memang memiliki posisi geografis yang strategis dan penting bagi sistem pertahanan AS, jalur pelayaran masa depan, serta akses ke mineral kritis. Namun, keinginan untuk ‘merebut’ wilayah ini bukanlah hal yang realistis,” jelas Nur pada Kamis (15/1).
Nur menjelaskan bahwa pernyataan Trump tersebut mencerminkan gaya kepemimpinannya yang provokatif dan langsung, dengan pertimbangan geopolitik yang matang. “Saya kira, lebih tepat melihat keinginan Trump ini sebagai taktik tawar-menawar dan politik sinyal, dengan tiga target audiens,” ungkapnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Menurut Nur, di hadapan publik Amerika, Trump berusaha menampilkan diri sebagai pemimpin yang siap “mengamankan aset” demi keamanan nasional. Kepada sekutu, khususnya Denmark, ia memberikan tekanan agar lebih sejalan dengan agenda keamanan AS di kawasan. Sementara itu, kepada publik dunia, Trump ingin menunjukkan kepada Rusia dan China bahwa AS akan terus memperluas hegemoninya.
Nur menambahkan bahwa keinginan Trump untuk merebut Greenland mencerminkan kepribadiannya sebagai pemimpin, meskipun bukan satu-satunya faktor. Ia menegaskan bahwa narsisme politik Trump memperkuat kecenderungan personalisasi geopolitik, di mana teritori diperlakukan seperti properti dan hubungan internasional layaknya negosiasi bisnis. Selain itu, Trump juga menunjukkan kecenderungan ekspansionisme transaksional, yaitu menegaskan dominasi AS tanpa membangun imperium ideologis. “Trump menjadikan Greenland sebagai ‘panggung’, dan keinginannya merebut wilayah ini efektif menciptakan kegaduhan, menguji reaksi, serta menggeser batas-batas wacana diplomatik,” jelasnya.
Dalam konteks ini, Greenland menjadi simbol “major deal” yang menunjukkan siapa yang kuat dan siapa yang harus menyesuaikan diri. Namun, jika Trump benar-benar mewujudkan keinginannya untuk merebut Greenland, Nur memperingatkan bahwa hal itu akan berdampak serius terhadap stabilitas global. “Apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat tersebut merupakan tantangan terbuka terhadap kedaulatan negara dan hak penentuan nasib sendiri,” imbuhnya.
Nur juga menekankan bahwa kebijakan tersebut akan merusak legitimasi tatanan internasional berbasis aturan, yang berdampak pada hubungan trans-Atlantik sehingga menjadi terguncang. Selain itu, kondisi di Denmark dan Greenland akan semakin memanas, Uni Eropa akan bereaksi lebih keras, dan NATO akan melemah secara politik. “Jika hal ini terjadi, akan menunjukkan semakin tersisihnya norma dan hukum internasional, digantikan oleh kekuatan material dan pemaksaan kehendak. Ini menandai pergeseran tatanan internasional menjadi lebih kasar, transaksional, dan penuh risiko,” pungkasnya.
