Headline.co.id, Pemerintah Indonesia ~ melalui Kementerian Pertanian, telah memulai program rehabilitasi terhadap 98.000 hektare lahan sawah yang terdampak bencana di Sumatra. Program ini ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, di Lhokseumawe, Aceh, pada Kamis, 15 Januari 2026. Rehabilitasi ini meliputi perbaikan lahan sawah, jaringan irigasi, serta pemulihan sarana dan prasarana produksi pertanian untuk memastikan petani dapat kembali berproduksi.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemulihan sektor pertanian pascabencana adalah tanggung jawab negara. “Ini tanggung jawab kami sebagai Menteri Pertanian dan sebagai Kepala Badan Pangan Nasional,” ujar Mentan Amran. Sejak bencana melanda Sumatra pada akhir November 2025, Kementerian Pertanian bergerak cepat untuk melakukan penanganan darurat. Mentan Amran menyatakan bahwa begitu informasi bencana diterima, seluruh jajaran Kementan diminta untuk segera bertindak.
Dari gerakan solidaritas yang dilakukan, terkumpul donasi sebesar Rp75 miliar yang berasal dari gaji pegawai dan sedekah keluarga besar Kementerian Pertanian, termasuk dukungan dari Komisi IV DPR RI. Selain itu, Mentan Amran juga menyalurkan bantuan pangan skala besar sesuai arahan Presiden RI. “Bapak Presiden memerintahkan, kirim bantuan dan jangan menunggu surat. Itu sudah menjadi tanggung jawab kami,” katanya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Kerusakan lahan sawah akibat bencana di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, mencapai total 98.002 hektare. Aceh mengalami kerusakan terluas dengan 54.233 hektare di 21 kabupaten/kota, diikuti oleh Sumatra Utara dengan 37.318 hektare di 15 kabupaten/kota, dan Sumatra Barat dengan 6.451 hektare di 14 kabupaten/kota. Kerusakan ringan hingga sedang mencapai 69.240 hektare, dengan rincian kerusakan ringan 48.969 hektare dan kerusakan sedang 20.271 hektare.
Di Kabupaten Aceh Utara, kerusakan ringan-sedang tercatat seluas 8.237 hektare, dengan rincian kerusakan ringan 5.950 hektare dan kerusakan sedang 2.287 hektare. Kementan memprioritaskan rehabilitasi pada lahan dengan kerusakan ringan dan sedang. Tahap pengerjaan ditargetkan berlangsung pada Januari hingga Februari 2026, dengan target rehabilitasi di tiga provinsi mencapai 13.708 hektare.
Rehabilitasi di Aceh dilaksanakan dengan skema padat karya agar petani terdampak tetap memiliki penghasilan selama proses pemulihan. “Rakyat yang bekerja, yang punya sawah bekerja. Upahnya dibayar oleh pusat. Jadi mereka mengerjakan lahannya sendiri,” jelas Mentan Amran. Kementerian Pertanian telah menyiapkan alokasi anggaran eksisting untuk rehabilitasi lahan sawah nasional seluas 10.000 hektare dengan nilai Rp148,53 miliar, yang akan direvisi untuk menangani kerusakan sedang di wilayah terdampak bencana.
Selain itu, tersedia anggaran kegiatan optimasi lahan di tiga provinsi sebesar Rp310 miliar untuk menangani kerusakan ringan. Kegiatan rehabilitasi meliputi perapihan pematang, normalisasi saluran irigasi, perbaikan bangunan irigasi, serta pekerjaan olah lahan. Kementan juga menyalurkan bantuan sarana produksi pertanian, seperti pupuk, benih, alat dan mesin pertanian, serta bantuan sembako. Mentan Amran memastikan seluruh bantuan yang dijanjikan kepada pemerintah daerah telah direalisasikan. “Kepada Pak Gubernur kami berjanji dan janji itu kami tunaikan. Bantuan sudah kami kirim, traktor sudah kami kirim,” pungkas Mentan Amran.
