Headline.co.id, Jakarta ~ Sepanjang tahun 2025, tata kelola pemerintahan Indonesia menunjukkan perkembangan positif dengan peningkatan berbagai indikator kinerja birokrasi di tingkat nasional dan global. Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran aktif Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam mengawal agenda reformasi birokrasi di Indonesia.
Menteri PANRB, Rini Widyantini, memaparkan capaian strategis tersebut dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI terkait Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN T.A 2025 di Jakarta, Rabu (15/7/2026). Menurutnya, indikator seperti Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Zona Integritas (WBK/WBBM), hingga Indeks Pelayanan Publik mengalami perbaikan yang signifikan.
“Reformasi birokrasi adalah fondasi pemerintahan yang efektif,” ujar Rini dalam keterangan pers yang diterima pada Kamis (16/7/2026). Di kancah internasional, efektivitas pemerintah Indonesia diakui dunia. Indikator Government Effectiveness dari Bank Dunia, Electronic Government Development Index PBB, serta Digital Government Index Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) mengalami perbaikan. Bahkan, OECD menempatkan Indonesia di peringkat kedua se-Asia Tenggara.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Dalam Kabinet Merah Putih, Kementerian PANRB menjalankan tiga peran strategis, yaitu sebagai regulator dan pembina tata kelola pemerintahan, Strategic Diamond Presiden untuk mengawal agenda prioritas nasional, dan pendorong proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD. Dengan anggaran efektif Rp314 miliar dan realisasi mencapai 97,98 persen, Kementerian PANRB juga sukses menuntaskan tujuh capaian strategis pada 2025.
Capaian tersebut meliputi penguatan tata kelola Program Prioritas Presiden melalui Reformasi Birokrasi (RB) Tematik, perluasan pelayanan publik dengan terbentuknya 305 Mal Pelayanan Publik (MPP) di seluruh Indonesia, peningkatan kapabilitas kelembagaan dan fleksibilitas sistem kerja, serta penguatan manajemen kinerja dan integritas instansi pemerintah. Selain itu, transformasi digital melalui pembangunan ekosistem Digital Public Infrastructure (DPI), implementasi sistem merit dan penataan pegawai non-ASN dalam satu platform terintegrasi, serta aksesi OECD lewat penyelesaian initial memorandum bidang Public Governance juga menjadi bagian dari capaian tersebut.
Menteri Rini menegaskan bahwa di tengah keterbatasan anggaran, Kementerian PANRB berkomitmen mengelola APBN secara akuntabel demi kemaslahatan masyarakat.
