Headline.co.id, Singkawang ~ Pemerintah Kota Singkawang mengadakan Forum Satu Data Kota Singkawang Tahun 2025 sebagai upaya memperkuat tata kelola data lintas sektor. Forum ini bertujuan untuk menyatukan rujukan data di pemangku kepentingan, sehingga perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dapat dilakukan berdasarkan data yang akurat dan terintegrasi.
Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang, Eko Susanto, menekankan pentingnya pemahaman peran seluruh perangkat daerah sebagai produsen data dalam Satu Data Daerah. “Minimal setiap perangkat daerah memahami tanggung jawab dan perannya. Satu data ini menjadi penopang utama perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pengendalian pembangunan,” ujar Eko dalam forum yang berlangsung di Aula Bappeda Kota Singkawang pada Selasa, 16 Desember 2025.
Eko menjelaskan bahwa forum ini berada pada tahap perencanaan penyelenggaraan Satu Data Daerah. Pada tahap ini, pemerintah daerah menetapkan daftar data yang akan menjadi acuan bersama sebelum memasuki proses pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data. Tahapan awal ini dianggap krusial karena menentukan kualitas data di fase berikutnya. Dinas Kominfo akan berperan dalam proses verifikasi dan penyebarluasan data yang telah dihimpun dari seluruh perangkat daerah.
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kota Singkawang, Surya Nengsih, menyatakan bahwa Forum Satu Data bertujuan untuk menyepakati indikator kinerja urusan pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas data perencanaan pembangunan. Forum ini juga berfungsi memperkuat penerapan tata kelola data sesuai prinsip Satu Data Indonesia (SDI) serta membangun sinergi dan kolaborasi antarperangkat daerah.
Dari forum tersebut, disepakati dua hal utama, yaitu berita acara kesepakatan terhadap 4.960 daftar data tahun 2025 dan 2026 sebagai indikator kinerja pembangunan Kota Singkawang, serta kesepakatan perencanaan daftar data E-Walidata SIPD untuk periode yang sama. Surya berharap kesepakatan ini menjadi pijakan lahirnya komitmen bersama dalam penyediaan dan pengelolaan data daerah yang selaras dengan prioritas data nasional. “Tujuannya agar perencanaan pembangunan daerah benar-benar berbasis bukti dan didukung data yang berkualitas,” tambahnya.
