Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan bahwa bantuan belanja tidak terduga (BTT) dari pemerintah pusat untuk daerah terdampak bencana di Sumatra digunakan secara tepat sasaran. Bantuan tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar individu, termasuk pakaian, sabun, sampo, serta keperluan perempuan dan bayi. “Dan itu yang kami arahkan kepada mereka untuk utamanya itu,” kata Mendagri pada Selasa (16/12/2025).
Mendagri telah memberikan arahan kepada tiga provinsi yang terdampak bencana, yaitu Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar), mengenai penggunaan bantuan tersebut. Bantuan keuangan sebesar Rp268 miliar telah disalurkan ke daerah terdampak, dengan rincian Rp60 miliar untuk tiga provinsi dan Rp208 miliar untuk 52 kabupaten dan kota. “Kami sudah cek, Pak, tiga hari langsung masuk. Terima kasih kepada Pak Mensesneg yang langsung bergerak cepat langsung ke rekening. Karena memang semuanya masih jalan perbankannya,” ujarnya.
Mendagri juga mengimbau daerah lain yang memiliki kapasitas fiskal memadai untuk turut memberikan bantuan. Sejumlah daerah telah mengirimkan bantuan berupa uang, tenaga medis, obat-obatan, makanan, dan pakaian. “Dari daerah-daerah lainnya juga kami meminta untuk silakan kalau mau membantu, solidaritas,” ucapnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Selain itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menurunkan tim untuk membantu masyarakat terdampak bencana dalam pengurusan dokumen kependudukan yang hilang, seperti KTP-el dan akta kelahiran. Mendagri juga mendorong kementerian dan lembaga lain yang berwenang menerbitkan dokumen penting, seperti ijazah, dokumen perbankan, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), untuk melakukan langkah serupa. “Kami mohon kementerian/lembaga terkait bisa juga menggratiskan kepada mereka, Pak, sekaligus juga menyiapkan untuk posko-poskonya Pak, sehingga mereka akan sangat terbantu sekali,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri melaporkan adanya sejumlah desa yang hilang akibat longsor dan banjir, yang memerlukan relokasi. Ia menegaskan bahwa Kemendagri telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan administrasi pemerintahan desa baru di lokasi relokasi.
