Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengumumkan bahwa sebanyak 166 Sekolah Rakyat telah mulai beroperasi secara bertahap sejak Juli hingga September 2025. Setiap sekolah tersebut dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung, termasuk laptop untuk siswa dan guru, papan pintar, serta seragam sekolah.
Program pendidikan ini melibatkan 15.945 siswa, 2.407 guru, dan 4.442 tenaga kependidikan. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Sosial dalam keterangan resmi saat Rapat Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 15 Desember 2025.
Gus Ipul juga menyebutkan bahwa kegiatan belajar mengajar di sembilan Sekolah Rakyat harus dihentikan sementara akibat bencana alam. Namun, proses pembersihan dan pemulihan sedang berlangsung, dan dipastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Selain itu, Kementerian Sosial turut berperan aktif dalam penanganan darurat banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera. Mereka menyiapkan stok logistik, mengoperasikan 39 dapur umum yang memproduksi lebih dari 400 ribu porsi makanan per hari, serta menyalurkan bantuan beras lebih dari 100 ton. Hingga 11 Desember 2025, total nilai bantuan untuk penanganan bencana telah mencapai lebih dari Rp89 miliar.
Dalam forum yang sama, Menteri Sosial melaporkan capaian penyaluran bantuan sosial atau bansos dengan pagu anggaran tahun 2025 sekitar Rp75 triliun. Realisasi penyaluran untuk bansos reguler telah melampaui 90 persen. Namun, untuk bantuan sembako pada triwulan IV, realisasi baru mencapai 40 persen karena masih menunggu proses pengajuan anggaran tambahan.
Gus Ipul juga memberikan informasi mengenai perkembangan kebijakan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS). Hingga saat ini, BLTS telah disalurkan kepada lebih dari 29 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nilai total lebih dari Rp27 triliun. Dengan adanya tambahan program ini, cakupan penerima bansos yang sebelumnya sekitar 18 juta KPM untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako, kini meluas menjadi lebih dari 35 juta KPM yang tersebar di desil 1 hingga 4.
Untuk memastikan ketepatan sasaran, Kementerian Sosial bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik dan pemerintah daerah dalam pemutakhiran data.
